Blog Copy / pankga.blogspot.com

P.A.N.K.G.A: Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)

Wed, 22 May 2013 06:32:04 +0000

skip to main |
skip to sidebar

P.A.N.K.G.A

CATATAN SEDERHANA

Pages

Beranda
Humor
DAFTAR ISI
Wi-Fi Tips
SMS GRATIS

BAHASA

Pilih Bahasa▼

JAM INDONESIA

Berlangganan Melalui Email

Feedjit

a.fjfcl74:visited {color: #FCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;} a.fjfcl74:link {color: #CCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;}Feedjit Live Blog Stats

Populer

NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)
Lama Gak update akhir nya bisa update lagi dikarna kan masih ada kegiatan sekolah.. Sobat sekalian , kali ini saya akan memberikan be...

Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )
  Apakah anda sering merasa bingung untuk mengecek kuota Paket yang anda gunakan ? Kali ini saya akan memberikan Cara Cek Kuota Paket ...

MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)
BAB. I PENDAHULUAN A.     PENGERTIAN. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangka...

MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang ber...

HUKUM BENDA DALAM PERDATA
HUKUM BENDA , adalah hukum tentang benda yaitu kumpulan segala macam aturan hukum tentang benda yang terdapat di dalam Buku II KUHPer ...

MAKALAH penegakan HAM di indonesia
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah             UUD 1945 merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan k...

<

Rabu, 16 Mei 2012

Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)

BAB 1

A.LATAR BELAKANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Masalah
perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan
pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama
masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh
karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.

Hak
konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada
era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai
macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkankepada konsumen di tanah air,
baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.

Jika
tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen
hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung
jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang
dikonsumsinya.

Perkembangan
perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat
telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam
variasi produk barang dan jasa yang bias dikonsumsi. Perkembangan globalisasi
dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang
memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan,
sehingga barang/jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak
hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu
yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun
konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha
menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang
dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti
standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa
diperlukan undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang
berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen.
Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang
tersebut dengan baik.

Tujuan penyelenggaraan,
pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah
untuk meningakatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung
mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh
rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai
hak yang dilindungi oleh undang-undang
perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan sasial kontrol terhadap
perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Dengan lahirnya undang-undang
No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan
konsumen di indonesia dapat lebih diperhatikan.

Pada penulisan makalah
ini kita akan membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap konsumen serta
apa saja hak dan kewajiban konsumen. Dalam makalah ini kami juga akan menjelaskan tentang prinsip
,asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen yang mungkin akan berguna bagi
pembaca khususnya mahasiswa/I dimasa yang akan datang.

1.Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pada hakekatnya,
terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan
perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

Pertama,
Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia,
mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem
pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan
mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh
masyarakat.

Kedua,
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya
Undang-undang ini memberikan harapan bagi     masyarakat
Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi
suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya     kepastian
hukum bagi konsumen

Sedikit
tambahan Pengerian atau Definisi Konsumen dan Pengusaha / Pelaku Usaha,
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” (pasal 1 angka 2).

Jadi, konsumen di sini merupakan “pemanfaat
atau pengguna barang atau jasa, baik untuk diri-sendiri ataupun untuk orang
lain. ”Dengan demikian distributor, toko, agen dan sejenisnya yang membeli
barang atau jasa untuk dijual kembali kepada pihak lain tidak termasuk
konsumen.

Penjelasan pasal 1 angka 2 UU No. 8 / 1999 ini
menjelaskan:

“Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah
konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau
pemanfaat akhir dari suatu produk,sedangkan konsumen antara adalah konsumen
yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk
lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.”

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai

bidang ekonomi.

” (pasal 1 angka 3). Artinya, pelaku usaha
yang diikat oleh undang-undang ini adalah para pengusaha yang berada di
Indonesia, melakukan usaha di Indonesia.

Penjelasaan pasal 1 angka 3 UU No. 8 / 1999
menjelaskan: “Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah
perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan
lain- lain.”

B.PERMASALAHAN
.

1. Bagaimana Pengetahuan Konsumen
Terhadap Perlindungan Hukum bagi
Konsumen.di Indonesia?

2.Bagaimana Pertanggung jawaban Pemerintah Terhadap
Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia ?

3.Bagaimana Prinsip tanggung jawab Hukum
konsumen terhadap konsumen di Indonesia ?

BAB 2.

A.TINJAUAN
PUSTAKA

1. Dasar
Hukum Perlindungan Konsumen

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum
penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia,
yakni:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai
sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)[1].
Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi     masyarakat Indonesia, untuk memperoleh
perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.
UUPK menjamin adanya     kepastian hukum
bagi konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang
Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah

1.      Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan
kemandirian konsumen untuk melindungi diri,

2.      Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan
cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,

3.      Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam
memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,[2]

4.      Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi,

5.      Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha,

6.      Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa
yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

2.Hak-hak Konsumen

Dimana Hak ini merupakan Perlindungan terhadap
konsumen sebagai Prinsip Perlindungan konsumen , yang mana Perinsip ini
memandang hak konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang
Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah [3]:

1.      Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2.      Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan;

3.      Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4.      Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5.      Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan
dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6.      Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
konsumen;

7.      Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara
benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8.      Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti
rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9.      Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di
Indonesia, seorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa,
dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut di sini
bisa berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual
ataupun pihak yang memasarkan produk, bergantung dari siapa yang melakukan atau
tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Produk secara umum diartikan sebagai barang
yang secara nyata dapat dilihat, dipegang (Tangible goods), baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak. Namun dalam kaitan dengan
masalah tanggung jawab produsen terhadap produk bukan hanya berupa tangible
goods tapi juga termasuk yang bersifat intangible. Dan yang termasuk dalam
pengertian produk di sini tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara
keseluruhan, tapi juga termasuk komponen suku cadang.

Berkenaan dengan masalah cacat (defect) dalam
pengertian produk yang cacat (defective
product) yang menyebabkan produsen harus bertanggung jawab dikenal tiga macam
defect:

a. Production/manufacturing defects, apabila
suatu produk dibuat tidak sesuai dengan persyaratan sehingga akibatnya produk
tersebut tidak aman bagi konsumen.

b. Design
defects, apabila bahaya dari produk tersebut lebih besar daripada
manfaat yang diharapkan oleh konsumen biasa atau bila keuntungan dari disain
produk tersebut lebih kecil dari risikonya.

c. Warning or instruction defects, apabila buku
pedoman, buku panduan, pengemasan, etiket (labels), atau plakat tidak cukup
memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin timbul dari produk tersebut
atau petunjuk tentang penggunaannya yang aman .

3.Prinsip
Pertanggungjawaban

Terdapat lima prinsip Pertanggungjawaban dalam
Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu:[4]

1.      Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan

Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang
tergugat bebas, harus dapat dibuktikan oleh yang mendalilkan kesalahan
tergugat,

Pasal 1365 KUHper (perbuatan melawan hokum);
Unsur-unsurnya

1.adanya perbuatan

2.Adanya unsure kesalahan

3.adanya kerugian yang diderita

4.adanya hub kausalitas antara kesalahan dan
kerugian

2.      Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab
(Pembuktian terbalik)

Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab
,sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada
si tergugat

3.      Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab

Hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen
yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense
dapat dibenarkan contoh pada hokum pengangkutan pada bagasi/kabin tangan, yang
didalam pengawasan konsumen sendiri

4.      Prinsip tanggung jawab mutlak (strict
liability)

Biasanya prinsip ini diterapkan karena

(1), Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan
untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi
yang kompleks,

(2) diasumsikan produsen lebih dapat
mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya,missal dengan
asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya, (3) Asas
ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.

Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat
pelaku usaha (produsen barang) yang memasarkan produknya yang merugikan
konsumen/ product liability

Product liability dapat dilakukan berdasarkan
tiga hal:

(1)
melanggar jaminan, missal khasiat tidak sesuai janji,

(2) Ada unsure kelalaian (negligence), lalai
memenuhi standar pembuatan obat yang baik, (3) Menerapkan tanggung jawab mutlak
(strict liability)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Contoh dalam hal cuci cetak film , “bila film
yang dicuci hilang maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugian nya sebesar
sepeluh kali harga.

Vicarious Liability,majikan bertanggung jawab
atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/karyawan yang berada
di bawah pengawasannya

5.      Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict
Liability)

Tanggung jawab mutlak (strict liability)
adalah bentuk khusus dari trot (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip
pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan kepada
kesalahan. tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas
kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Karenanya, prinsip
strick liability ini disebut juga dengan liability without fault. (Agnes
M.Toar, 1989)


Biasanya prinsip ini diterapkan karena

(1), Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan
untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi
yang kompleks,

(2) diasumsikan produsen lebih dapat
mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya,misal dengan
asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya,

(3) Asas ini dapat memaksa produsen lebih
berhati-hati.

Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat
pelaku usaha (produsen barang) yang memasarkan produknya yang merugikan
konsumen/ product liability

Product liability dapat dilakukan berdasarkan
tiga hal:

(1)
melanggar jaminan, misal khasiat tidak sesuai janji,

(2) Ada
unsur kelalaian (negligence), lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik,

(3) Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict
liability)

Tanggung jawab produk adalah istilah hukum
berasal dari alih bahasa istilah product liability, yakni tanggung jawab produk
disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain).
Dengan kata lain tanggung jawab produk timbul sebagai akibat dari “product
schade” yaitu kerugian yang disebabkan oleh barang-barang produk, yang
dipasarkan oleh produsen. Tanggung jawab ini sifatnya mutlak (strict-liability)
atau semua kerugian yang diderita seorang pemakai produk cacat atau
membahayakan (diri sendiri dan orang lain) merupakan tanggung jawab mutlak dari
pembuat produk atau mereka yang dipersamakan dengannya. Dengan diterapkannya
tanggung jawab mutlak itu, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya
kerugian pada konsumen akibat produk cacat yang bersangkutan (tanggung jawab
tanpa kesalahan “liability without fault”), kecuali apabila ia dapat
membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan produsen sehingga
tidak dapat dipersalahkan padanya.
Tujuan peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab produk adalah
untuk:

a.
Menekan tingkat kecelakaan karena produk cacat; atau

b.
Menyediakan saran ganti rugi bagi (korban) produk cacat yang tak dapat
dihindari.

Dalam hukum, setiap tuntutan
pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang
harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum
perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.

Secara teoritis pertanggungjawaban yang
terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut
pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dapat
dibedakan menjadi:

a.       Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan,
yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan
hukum, tindakan yang kurang hati-hati.

b.
Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus
dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan
usahanya.

Sedangkan tuntutan ganti rugi atas kerugian
yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa
kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan,
yang secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian
yang berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan
melanggar hukum.

Pertanggungjawaban mutlak ini tentunya dapat
melindungi konsumen dari pelaku usaha yang lalai dalam memasarkan produknya.
Pelaku usaha dipaksa untuk mematuhi aturan dalam memasarkan produk seperti yang
tercantum dalam Pasal-pasal pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Barang yang dipasarkan harus dalam keadaan baik dan
tidak boleh melanggar sesuai dengan yang tercantum jelas dalam Pasal 8 UUPK.
Jika produk yang digunakan konsumen cacat dan menimbulkan kerugian bagi
konsumen, maka pelaku usaha wajib mengganti kerugian tanpa perlu adanya
pembuktian adanya kesalahan.

Setelah mengetahui prinsip-prinsip
pertanggungjawaban ini, konsumen dapat menggugat pelaku usaha tanpa perlu
pembuktian adanya kesalahan. Hal ini dapat membuat konsumen merasa terlindungi
dari pelaku usaha yang ‘nakal’ dan tidak memiliki itikad baik.

Kewajiban
Konsumen

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5
Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

•          Membaca
atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

•          Beritikad
baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

•          Membayar
sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

•          Mengikuti
upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4.prinsip
bertanggung jawab berdasarkan kelalaian

Tanggung jawab berdasrkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab
yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawabysng ditentuksn oleh
perilaku produsen. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang
yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan
teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian
konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan
kerugian kepada produsen. Di samping faktor kesalahan dan kelalaian produsen,
tuntutan ganti kerugian berdasarkan kelalaian produsen diajukan dengan
bukti-bukti, yaitu :

·
Pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban
untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen.

·
Produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produknya
sesuai dengan standar yang aman untuk di konsumsi atau digunakan.

·
Konsumen penderita kerugian.

Kelalaian produsen
merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan
sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen)

Dalam prinsip tanggung jawab
berdasarkan kelalaian juga mengalami perkembangan dengan tingkat
responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu:

a.
Tanggung Jawab atas Kelalaian dengan Persyaratan Hubungan Kontrak

Teori murni prinsip tanggung jawab berdasarkan
kelalaian adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur
kesalahan dan hubungan kontrak. Teori ini sangat merugikan konsumen karena
gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur
kesalahan atu kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.
Teori tanggung jawab produk brdasrkan kelalaian tidak memberikan perlindungan
yang maksimal kepada konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan
dalam mengajukan gugatan kepada
produsen, yaitu, pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara
konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi
produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak
diketahui.

b.
Kelalaian Dengan Beberapa
Pengecualian Terhadap Persyaratan Hubungan Kontrak

Perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab
berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan
kelalaian namun untuk beberapa kasus terdapat pengecualian terhadap persyaratan
hubungan kontrak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa persyaratan
hubungan kontrak merupakan salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan ganti
kerugian kepada produsen. Prinsip ini tidak memeihak kepada kepentingan
konsumen, karena pada kenyataanya konsumen yang sering mengalami kerugian atas
pemakaian suatu produk adalah konsumen yang tidak memiliki kepentingan hukum
dengan produsen.

c.
Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak

Setelah prisip tanggung jawab atas dasar kelalaian
dengan beberapa pengecualian terhadap hubungan kontrak sebagai tahap kedua
dalam perkembangan substansi hukum tanggung jawab produk, maka tahap berikutnya
adalah tahap ketiga yaitu sistem tanggung jawab yang tetep berdasarkan
kelalaian, tetapi sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak.

d.
Prinsip Paduga Lalai dan Prinsip Bertanggung Jawab dengan Pembuktian
Terbaik

Tahap pekembangan
trakhir dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk
modifikasi terhadap prisip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini
bermakna, adanya keringanan-keringanan bagi konsumen dalam penerapan tanggung
jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab ini masih berdasarkan
kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung
jawab mutlak.

5.Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Wanprestasi

Selain mengajukan
gugatan terhadap kelalaian produsen, ajaran hukum juga memperkenalkan konsumen
untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. Tanggung jawab produsen yang dikenal
dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu
produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak
atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis
maupun lisan. Keuntungab bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini
adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu suatu kewajiban yang
tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi
janjinya. Itu berati apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya tetapi
konsumen tetap menderita kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab
untuk mengganti kerugian. Akan tetapi, dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan
wanprestasi terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk
perlindungan hukum terdapat kepentingan konsumen, yaitu :

·
Pembatasan waktu gugatan.

·
Persyaratan pemberitahuan.

·
Kemungkinan adanya bantahan.

·
Persyaratan hubungan kontrak, baik hubungaan kontrak secara horizontal
maupun vertikal.

6.Prisip Tanggung Jawab Mutlak

Asas tanggung jawab
ini dikenal dengan nama product
liability. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran.
Tanggung jawab mutlak strict liability, yakni
unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti
kerugian, ketentuan ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang melanggar
hukum pada umumnya. Penggugat (konsumen) hanya perlu membuktikan adanya
hubungan klausalitas antara perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya.
Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang
merasa dirugikan akibat produk barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut
konpensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidanya unsur kesalahan di
pihak produsen.

Alasan-alasan
mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum tentang product liability adalah :

·
Diantara korban / konsumen di satu pihak ada produsen di lain pihak,
beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi.

Dengan menempatkan /
mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti produsen menjamin bahwa
barang-barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan, bilamana terbukti tidak
demikian dia harus bertanggung jawab

BAB 4

KESIMPULAN

            Kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak,kewajiban
serta perlindungan hukum atas mereka harus diberdayakan dengan meningkatkan
kualitas pendidikan yang layak atas mereka, mengingat faktor utama perlakuan
yang semena-mena oleh produsen kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran serta
pengetahuan konsumen akan hak-hak serta kewajiban mereka.

            Pemerintah sebagai perancang,pelaksana serta pengawas atas jalannya hukum dan UU tentang
perlindungan konsumen harus benar-benar memperhatikan fenomena-fenomena yang
terjadi pada kegiatan produksi dan konsumsi dewasa ini agar tujuan para
produsen untuk mencari laba berjalan dengan lancar tanpa ada pihak yang
dirugikan, demikian juga dengan konsumen yang memiliki tujuan untuk
memaksimalkan kepuasan jangan sampai mereka dirugikan karena kesalahan yang
diaibatkan dari proses produksi yang tidak sesuai dengan setandar berproduksi
yang sudah tertera dalam hukum dan UU yang telah dibuat oleh pemerintah.

Dalam Prinsip tanggung
jawab Hukum konsumen Terdapat lima prinsip Pertanggungjawaban dalam Hukum
Perlindungan Konsumen, yaitu:

1.         Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan

2.         Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Pembuktian
terbalik)

3.         Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab

4.         Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)

5.         Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Biasanya prinsip ini
diterapkan karena

(1), Konsumen tidak dalam
posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses
produksi dan distribusi yang kompleks,

(2) diasumsikan produsen
lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas
kesalahannya,misal dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada
harga produknya,

(3) Asas ini dapat
memaksa produsen lebih berhati-hati.

Prinsip ini biasa
digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang) yang memasarkan
produknya yang merugikan konsumen/ product liability



SARAN

Perlindungna hokum bagi konsumen di Indonesia
, walaupun telah mengalami kemajuan ,terutama Setelah lahirnya UUPK , namun
masih perlu adanya Langkah peningkatan , terutama Mengenai Prinsip-Prinsip yang di atur secara tegas dalam UUPK,
Sehingga akan Semakin mendekati berbagai prinsip yang memberikan perlindungan
konsumen di Negara maju , demikian pula kekurangan kekurangan dalam UUPK agar
segera Direvisi, dengan Tetap mengacu pada tiga Prinsip Perlindungan hokum bagi
konsumen di Indonesia, serta segera melengkapi Peraturan – Peraturan
Pelaksanaan dari UUPK, agar konsumen
betul betul dapat menikmati perlindungan hokum sebagai mana yang di harapkan .

PENUTUP

            Semoga makalah yang kami buat ini dapat memberi
penjelasan dan dapat mengingatkan para pembaca bahwa kita sebagai konsumen
memiliki hak-hak serta kewajiban yang harus kita laksanakan, dan kita juga
memiliki perlindungan penuh atas hukum dan UU yang berlaku yang bisa digunakan
kapan saja ketika diri kita mendapat perlakuakuan yang tidak sesuai dengan
apa-apa yang telah ditetapkan bagi konsumen sesuai dengan Prinsip Prinsip
Perlindungan konsumen.

            Semoga makalah yang kami buat ini bermanfaat bagi para
mahasiswa/mahasiswi, dan bisa dijadikan referensi dalam melakukan kajian-kajian
ilmiah tentang hukum perlindungan konsumen.

DAFTAR
PUSTAKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abbas, Nurhayati , Hukum Perlindungan konsumen dan beberapa Aspek ,Makalah,Elips
Project, UjungPandang: 1996.

http://www.pankga.blogspot.com

[1]
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[3]
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum
Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2000)
hal. 39.

[4]
http://www.docstoc.com/docs/57807057/Perlindungan-Konsumen?ref=nf

LINK DOWNLOAD MAKALAH / ARTIKEL DALAM bentuk klik ini >>> DOC

Diposkan oleh
pankga

di
01.09

Kirimkan Ini lewat Email

BlogThis!

Berbagi ke Twitter

Berbagi ke Facebook

Label:
KULIAH

Link ke posting ini

Buat sebuah Link

Posting Lebih Baru

Posting Lama

Beranda

BACA JUGA ARTIKEL YANG LAIN DIBAWAH INI DAN JIKA INGIN MEMANGMBIL ARTIKEL TERSEBUT SILAKAN BACA DI DAFTAR ISI TENTANG TATA CARA MENGCOPY DI BLOG ATAU DI WEB

Password RAR Makalah : coba salah satu ya.!silvers1lv3rr1p4nk

JUMLAH PENGUNJUNG PANKGA

195820

DAFTAR ISI BLOG

Daftar Isi
December 2012[13] HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)November 2012[07] Pengertian dan Tujuan KONSTITUSI ( HUKUM KONSTITUSI )[06] PING BOMBER ( PINGR ) BLACKBERRYAugust 2012[23] Aplikasi SMS Hantu Blackberry[18] BB AKTIVASI APLIKASI [11] Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro[06] Pengertian Kriminologi[02] Battery Enhancer (Penghemat Energi Blackberry)[02] Signal Booster (Penguat Sinyal Blackberry)July 2012[29] Game Full Blackberry ( Angry Farm )[27] Cara Menyadap SMS (XL DAN TELKOMSEL)[27] MeterBerry ( Aplikasi Restard Blackberry )[27] Lampu Blackberry LED bentuk Disco ( BLINK )[27] Autotext Di Blackberry (Jingu Smileys Premium)[27] Aplikasi Menjaga Ram Blackberry (Controlbbanel)[26] GAME DOMINO BLACKBERRY[26] Addictive tower defense Game blackberry[18] Demokrasi Dan HAM (Makalah)[15] Perlindungan terhadap Konsumen BPSK[12] KWITANSI DAN PROMISE ATAS TUNJUK (makalah)May 2012[20] Fungsi Pendaftaran Tanah Dan Funsi Sertifikat Hak Atas Tanah[20] FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH[18] HAK ATAS TANAH ( konversi Dalam AGRARIA )[16] Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)[13] PENGERTIAN PENGADILAN TIPIKOR (MAKALAH PENGADILAN TIPIKOR)[11] HUKUM KESEHATAN MAKALAH ( DOKTER DAN PASIEN)[07] MAKALAH ASPEK HUKUM KONSUMEN[07] Makalah HUKUM KESEHATAN ( Makalah Informed consent ATAU Persetujuan Tindakan Kedokteran )April 2012[26] RINGKASAN Hukum Benda dan Hukum Perikatan[23] Pengertian Perjanjian ( RINGKASAN )[20] Hukum Acara Perdata (ringkasan)[20] Pengertian Hukum acara Perdata ( Makalah )[12] MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)[12] Cara Membuat Makalah Yang Baik dan benar[06] Pengertian Hukum Perjanjian Syariah ( Makalah )[03] Prinsip prinsip lembaga Negara[03] Penjelasan dan sejarah Hukum Pidana di indonesia[01] Contoh Kasus pelanggaran HAM[01] Pengertian Hukum DagangMarch 2012[26] Makalah Penyelesaian Sengketa (HUKUM) Pajak[16] MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN[16] Makalah Hukum Lingkungan[15] Aplikasi Ramalan dari Laptop (offline Ramalan)[12] TIPS Merawat Smartphone (Gadget) Touch-Screen[10] Multi Menu Nokia Symbian 3rd[07] Kunci Layar Laptop ( Matrix Screen locker)[06] CHEAT C.S 1.6 COUNTER STRIKE[04] NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)[04] Cheat, code ,Kode GTA san andreas PS 2 AND PC[01] Merawat Baterai Ponsel (Baterai HandPhone)[01] Membuat waktu Shutdown / tidur (TIMER) DI LAPTOP[01] Facebook di laptop Tanpa web (Facebook Messenger)[01] Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )February 2012[29] SITUS MP3 UNTUK HAPE (website mp3 HANDPHONE )[19] SITUS HAPE MENYEDIAKAN KEBUTUHAN HANDPHONE[17] CARA MEMAKAI SERTIFIKAT nokia SYMBIAN 3rd[16] TOP 20 TIPS Tombol di BLACKBERRY[15] Explorer buat Android[15] APLIKASI ANDROID (free 10 Wajib pada andorid)[13] Software Iseng-iseng[13] Membuat Tema Nokia (Theme creator /pic2theme full)[12] CARA MENGETAHUI NOMOR HAPE YANG LUPA[09] CARA Restart atau Reboot BlackBerry[09] KODE RAHASIA HAPE (TIPS HANDPHONE NOKIA AND ALL)[09] CARA MENGATASI BB (BlackBerry) LEMOT[09] Software Jahil Untuk Merusak Layar Monitor windows[07] SMS ONLINE GRATIS DARI WEB[07] Android Messenger seperti BBM[05] APLIKASI JAVA QURAN PHONE ALL (semua HandPhone)[04] Cara Menyadap Sms dan Telepon Handphone[03] Game handphone SEMUA Hape JAVA.[03] Cara Belajar Yang efektif (catatan)[02] Cara Copy Paste Di Website atau Di Blog[01] FLASH SMS s60v 3RD (SMS JAHIL)[01] LOCK APLIKASI PHONE NOKIA 3RD[01] H.A.M TERHADAP ANAK JALANAN[01] MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAKJanuary 2012[31] MY NAME IS RIPANK[31] MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI[31] TENTANG HUKUM ACARA PIDANA[31] PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL[06] TINDAKAN ABORSI (menurut HAM)[05] MAKALAH H.A.M (DEMOKRASI DAN TRANSISI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAM )[05] MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)[05] MAKALAH penegakan HAM di indonesia[05] Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)August 2011[03] EDITOR VIDEO NOKIA 3RDJuly 2011[15] PENGINTAI SMS[08] SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN[07] HUKUM BENDA DALAM PERDATA[07] x 7 IPHONE MERUBAH TAMPILAN MENU NOKIA[06] HUKUM PERKAWINAN[03] BlackBerry JADI MODEM DI WIN XP DAN WIN 7[03] HANDPHONE NOKIA JADI MODEM[02] JBtaskman s60v3 APP (MENJAGA RAM HAPE)[01] MENU ANDROID PADA NOKIA[01] Game Nokia Micropool 320x240 FULL[01] APLIKASI RESTART PADA NOKIAJune 2011[29] PENYADAP PEMBICARAAN pada SYMBIAN 3rd[18] MENU NOKIA IPHONE 3G[14] MERUBAH TAMPILAN MENU DI HANDPHONE (SYMBIAN 3RD)May 2011[31] GAME WORMS SEMUA HANDPHONE[30] Makalah Peradilan Agama[29] Sertifikat nokia x5 e63 e71 6760[29] GAME 4 in 1 games Nokia[29] Penyesalan[29] APLIKASI HANDPHONE ANTI MALING[29] PHOTOBOOK FULL pada Nokia (TAMPILAN DI HANDPHONE MELIHAT PHOTO LEBIH MENARIK)[29] APLIKASI menyembunyikan SMS MASUK[29] hack sertifikat hape nokia[29] Kamus handphone BAHASA indonesia - inggris[Get Code]

Pankga d kupret. Diberdayakan oleh Blogger.

FACEBOOK

Pankga D KupretPIN BB 286202ac

.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571{list-style:none;margin-left:5px!important; margin-bottom:-2px!important;padding:0px;width: 125px;height:25px!important;position: relative;background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) top left repeat-x;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li{padding:0px;margin:0px;/**/float: left;/* */}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a{display:block;width:25px;height: 25px;text-decoration: none;text-indent: -9000px;z-index: 20;position: absolute;padding: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a:hover{background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left bottom;z-index: 2;left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star{left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star:hover{width:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars{left:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars:hover{width:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars{left:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars:hover{width:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars{ left:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars:hover{width:100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars{left: 100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars:hover{width:125px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li.current-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a257{background:url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left center;position: absolute;height: 25px;display: block;text-indent: -9000px;z-index: 1;left: 0px!important;}1 2 3 4 5 3.8 / 5 - 16 vote(s).

Google pagerank checker powered by mypagerank"

"));

affiliate marketing

Copyright (c) 2011 P.A.N.K.G.A.
Designed by D KUPRET
Phone Reviews

Teks asliSumbangkan terjemahan yang lebih baik
"));

P.A.N.K.G.A: MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)

Tue, 21 May 2013 10:40:48 +0000

P.A.N.K.G.A: KWITANSI DAN PROMISE ATAS TUNJUK (makalah)

Mon, 20 May 2013 19:27:56 +0000

P.A.N.K.G.A: MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI

Mon, 20 May 2013 14:30:54 +0000

skip to main |
skip to sidebar

P.A.N.K.G.A

CATATAN SEDERHANA

Pages

Beranda
Humor
DAFTAR ISI
Wi-Fi Tips
SMS GRATIS

BAHASA

Pilih Bahasa▼

JAM INDONESIA

Berlangganan Melalui Email

Feedjit

a.fjfcl74:visited {color: #FCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;} a.fjfcl74:link {color: #CCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;}Feedjit Live Blog Stats

Populer

NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)
Lama Gak update akhir nya bisa update lagi dikarna kan masih ada kegiatan sekolah.. Sobat sekalian , kali ini saya akan memberikan be...

Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )
  Apakah anda sering merasa bingung untuk mengecek kuota Paket yang anda gunakan ? Kali ini saya akan memberikan Cara Cek Kuota Paket ...

MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)
BAB. I PENDAHULUAN A.     PENGERTIAN. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangka...

MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang ber...

HUKUM BENDA DALAM PERDATA
HUKUM BENDA , adalah hukum tentang benda yaitu kumpulan segala macam aturan hukum tentang benda yang terdapat di dalam Buku II KUHPer ...

MAKALAH penegakan HAM di indonesia
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah             UUD 1945 merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan k...

<

Selasa, 31 Januari 2012

MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI

BAB
I

PENDAHULUAN

A.
Latar
Belakang

Hukum adalah sebuah kenyataan yang
sangat kompleks meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majmuk,mempunyai banyak
aspek, dimensi dan fase. Bila
di ibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan
memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya.[1]

Seiring
berkembangnnya system pemerintahan Indonesia, maka semakain berkembang pula
tatanan hukum di Indonesia. Berangkat dari masalah kompleksitas hukum tersebut,
sudah sejak zaman awal kemerdekaan Negara Indonesia sudah menjadi Negara hukum sebagai
mana yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal
1 Ayat 3 “Negara Indonesia Adalah Negara
Hukum”[2]. Namun didalam perjalanannya apa yang di harapkan tidak
berjalan selaras dengan apa yang di amanahkan.

Setiap
pergantian masa kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia maka berganti pula
sistem dan cara yang digunakan. Sejak lengsernya Orde Lama dan kemudian
Lengsernya masa pemerintahan Orde Baru maka sejak saat itulah para elit politik
dan masyarakat menggelu-elukan pemerintah yang demokrasi. Hal ini di karenakan
karena di masa sebelumnya masyarakat di belenggu jiwanya terhadap system
pemerintahan yang terlalu mengekang kebebasan dan aspiratif masyarakat
Indonesia.

Terkait
dengan hal berikut maka dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia telah menjadi
Negara Hukum dan sekaligus menjadikan Negara yang Demokratis. Kebijakan untuk
menjadikan Negara Indonesia menjadi Negara Demokratis ini di pilih dan di terapkan dengan berbagai tujuan yang di
capai agar tersalurnya aspirasi masyarakat.

Salah
satu hasil dari pada demokrasi tadi adalah di bentuknya suatu produk hokum yang
memberikan campur tangan rakyat atau mengikut sertakan masyrakat dalam rangka
membantu membangun dan bersama-sama dalam mengelola pemerintah yaitu yang
terdapat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah yang
menggunakan asas Desentralisasi dengan tujuan meningkatkan partisipasi
masyarakat daerah dalam membangun dan meningkatkan perekonomian,social budaya,
dan politik daerah.

Terkait
dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa eksistensi pemerintah daerah
dengan otonominya merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan
desentralisasi (devolusi). Dari di mensi politik menjadikan Pemerintah Daerah
sebagai instrument pendidikan politik dalam rangka mengembangkan Demokratisasi
sehingga nantinya akan tercapai sebuah Negara yang berdasarkan hokum dan atas
demokkrasi.[3]

Kondisi-kondisi
di atas menunjukan adanya perubahan
style atau gaya dalam pemerintahan di Indonesia yang memberikan kebebasan kepada
masyarakatnya dalam kebebasan berekpresi di dalam sebuah Negara hokum.
Berdarkan uraian tersebut maka dilakukan penulisan Karya Ilmiah untuk menjadi
salah satu syarat mendapat besisswa di Fakultas
Hukum UMSU dan selanjutnya saya angkat hasil penelitian saya ini untuk di
jadikan pemenuhan tugas makalah dan untuk di bahas dalam mata kuliah hokum Hak
Asasi Manusia di semester V(H) selanjutnya saya gunakan untuk
makalah individu saya dengan beberapa perubahan-perubahan kecil dengan judul: “Peranan
Negara Hukum Demokrasi dalam Melindungi dan Memberikan Hak-Hak Rakyat”
Menurut Pasal 1(2) (3) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Repulik
Indonesia.

1.
Perumusan
Masalah

Permasalahan
yang akan di bahas dalam makalah ini adalah :

a.
Bagaimana
peranan pemerintah dalam mewujudkan Negara hokum demokrasi untuk terwujudnya
keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan social ?

b.
Bagaimana
arah kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan Negara hokum demokrasi ?

BAB
II

PEMBAHASAN

TINJAUAN
PUSTAKA

A.    Selayang
Pandang Negara Hukum dan Demokrasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 “Negara Indonesia Adalah
Negara Hukum” atas dasar inilah selanjutnya Negara republic Indonesia di
sebut sebagai Negara hokum.

Secara embrionik, gagasan Negara hokum telah di kemukakan
oleh Plato, ketika ia mengintroduksi
konsep Nomoi sebagai karya tulis yang di buat nya di
usia senjanya. Dalam Nomoi , Plato
mengemukakan bahwa penyeleggara Negara yang baik ialah yang di dasarkan pada
pengaturan hokum yang baik.[4]

Sedangkan menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik
adalah Negara yang di perintah berdasarkan dengan konstitusi dan berkedaulatan
rakyat dan berkekuatan hokum. Menurutnya ada tiga unsur dari pemerintah yang
berkonstitusi yaitu :

Pertama: pemerintahan di laksanakan demi kepentingan hokum.

Kedua: pemerintahan yang di laksanakan menurut hokum yang
berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukuan hokum yang yang di buat
secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.

Ketiga: pemerintahan yang berdasarkan konstitusi berarti
pemerintahan yang di laksanakan atas kehendak rakyat.

Gagasan Negara hokum tersebut masih bersipat samar-samar
dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali dalam
waktu yang lebih eksplesit pada abad ke 19, yaitu dengan munculya konsep
rechstaat dari friedrich Julius Stahl, menurutnya unsur-unsur dari Negara hokum
ialah:

a.      Perlindungan hak-hak asasi manusia.

b.      Pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak
itu.

c.       Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d.
Peradilan anministrasi dalam
perselisihan.[5]

Plato juga
mengemukakan teorinya tentang hokum yang menyatahan hokum sebagai sarana untuk
mendapatkan keadilan. Adapun teori Plato mengenai ini yakni :

a.
Hokum
merupakan tatanan terbaik menangani fenomena dunia yang penuh akan situasi
ketidak adilan.

b.
Aturan-aturan
hokum harus disimpan dalam satu kitab, agar tidak memunculkan kekacauan hokum.

c.
Setiap
Undang-Undang harus dimulai dengan prembule tentang motif dan tujuan
undang-undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan
memahami kegunaan mentaati hokum itu, dan insaf, tidak baik mentaati hokum
hanya karena takut di hokum. Ini berangkat dari konsep Socrates bahwa orang
yang cukup sadar tentang hidup yang baik, akan melaksanakan yang baik itu.

d.
Tugas
hokum adalah membimbing para warga
melalui UU pada suatu hidup yang saleh dan sempurna.

e.
Orang
yang melanggar hokum harus di hokum.

Tapi hukuman yang di jatuhkan bukan untuk balas dendam ,
sebab pelanggaran adalah merupakan suatu penyakit intelektual manusia karena
kebodohan.[6]

B.
Demokrasi
sebagai gagasan kedaulatan.

Di zaman modern sekarang ini, hampir semua Negara
mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Seperti dapat di ketahui dari
penelitian Amos J.Peasldd pada tahun
1950, dari 80 UUD Negara-negara yang di bandingkan , terdapat 74 negara yang
konstitusinya menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%) dari semuanya menganut
system ini.[7]

Padahal dulunya pada zaman yunanai kuno dari mana istilah
demokrasi itu di lahirkan, Istilah demokrasi ini ,mempunyai konotasi yang
sangat buruk. Demokrasi (demos cratos
atau demos kratien) di bayangkan sebagai pemerintahan oleh semua orang yang
merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh sato orang (autocrazy).

Namun terlepas dari para pendapat-pendapat tersebut, yang
jelas, dalam system kedaulatan rakyat itu, kekuasaan tertinggi dalam suatu
Negara di anggap berada di tangan rakyat iru sendiri. Kekuasaan itu pada
hakikatnya berasal dari rakyat, di kelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan
rakyat itu sendiri. Jargon yang kemudian di kembangkan sehubungan dengan ini
adalah “kekuasaan itu dari rakyat ,oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahkan dalam
system participatory democracy , di
kembangkan pula tambahan berasal dari rakyat,untuk rakyat, oleh rakyat dan bersama rakyat”.

Maka tidak di herankan lagi mengapa hampir semua
Negara-negara yang ada di dunia yang pemerintahannya belum berdasarkan atas
kedaulatan ingin mengubah negaranya menjadi Negara yang demokratis. Dalam
rentang waktu beberapa waktu lalu hingga sampai saat ini masih banyak
Negara-negara di dunia ingin menjadikan Negaranya sebagai Negara yang demokrasi
yang mana mereka ingin Negara tersebut berdasarkan atas kedaulatan rakyat.

Seperti hal Indonesia yang berawal dari reformasi pada
tahun 1998 sehingga melahirkan demokrasi yang kita rasakan saat ini,
Negara-negara di timur tengah pun mengalami hal yang sama seperti Indonesia
pada tahun 1998. Data dan fakta membuktikan semakin lama seseorang itu memegang
dan memngendalikan pemerintahan maka akan semakain banyak timbul ketidakadilan
di dalam tengah-tengah masyarakat sehingga nilai-nilai demokrasi itu sendiri
tidak akan terwujud.

Dan semakin banyak peraturan-peraturan yang di buat oleh
penguasa dalam hal ini pemerintah , maka hal ini pun sama seperti di atas yaitu
semakin jauh hak-hak rakyat dari nilai-nulai keadilan.

Salah satu bentuk dari pada demokrasi di sutu Negara
adalah dengan di adakannya pemilihan umum sebagaimana landasan Pemilihan Umum
yang di atur dalam Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 22E yang mengatur
tentang Pemilihan Umum yang mana salah satu pasal mengatakan bahwa pemilihan
umum di laksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil[8]. Dan di dalam pemilihan umum ini sebagai Negara yang
demokrasi kita sebagai rakyat yang memegang sepenuhnya atas kedaulatan rakyat
maka secara konstitusi wakil-wakil rakyat yang akan memimpin Negara ini selayaknya
rakyat itu sendiri yang memilihnya, ini adalah sebagi wujud dari pada
demokrasi.

C.
Menjamin hak-hak asasi manusia adalah wujud dari pada
Negara hokum demokratis.

Dasar hokum penjaminan hak-hak asasi manusia di dalam
Negara hokum demokrasi Indonesia hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28A-28J inilah
wujud dari pada penghargaan pemerintah terhadap hak-hak rakyatnya.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok
yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak
asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

Sebagaimana kita ketahui, di samping hak-hak asasi
manusia terdapat kewajiban-kewajiban asasi, yang dalam hidup kemasyarakatan
kita seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya.
Memenuhi kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak.

Dalam mayarakat yang individualistis ada kecenderungan
pelaksanaan atau tuntutan pelaksanaan hak asasi manusia ini agak berlebih-berlebihan.
Menurut sejarahnya asal mulanya hak asasi manusia itu ialah dari eropa barat,
yaitu inggris. Tonngak pertama kemenangan hak asasi manusia ialah pada tahun
1215 dengan lahirnya Magna Charta.[9]

Di dalam Magna Charta itu tercantum kemenangan para
bangsawan atas atas raja Inggris. Di dalamnya di jelaskan bahwa raja tidak lagi
bertindak sewenang-wenang. Dalam hal tertentu bahwa raja dalam mengambil
tidakannya harus mendapat persetujuan dari para bangsawan, walaupun hal itu
terbatas antara hubungan raja dengan bangsawan, tetapi kemudian terus
berkembang sebagai suatu prinsip, hal ini merupakan suatu kemenanagan, sebab
hak-hak tertentu telah diakui oleh pemerintah.

D.    Peranan
pemerintah dalam mewujudkan Negara hokum demokrasi untuk terwujudnya keadilan
dan kesejahteraan dalam kehidupan social.

Terdapat korelasi yang jelas antara Negara hokum yang
bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan
rakyat yang di jalankan melalui system demokrasi. Dalam demokrasi ,
penyelenggara Negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan
rakyat, implementasi konstitusi harus di topang dengan system demokrasi agar
terwujudnya keadilan dan kesejahteraan social dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Siogianya sebagai negara hokum demokrasi Indonesia mampu
mengangkat taraf hidup rakyatnya kearah yang lebih baik. Namun hal ini sangat
jauh dari apa yang di harapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 (1) yang menyatakan bahwa “Pakir
miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara” apa yang sudah di canangkan
oleh Negara bertolak belakang dengan apa yang di implementasikan sehingga
seolah-olah Negara hokum demokrasi kita tidak di jalankan sebagai mana
mestinya.

Salah satu bentuk ketidak perduliannya pemerintah dalam
hal meningkatkan infrastrktur dan pelayanan public yang semakin lama semakin
sulit. Hal ini di buktikan dengan gugutan yang di ajukan terhadap pemerintah
atas parahnya kerusakan jalan sebagai infrastruktur public yang telah terdaftar
di Pengadilan Negri Medan, Noreg: 470/Pdt. G/2008/PN.Mdn. gugatan yang di
lakukan citizen lawsuite atas
buruknya infrastruktur public yang
berfungsi untuk menggugah kembali hati nurani moral pejabat.[10]

Hal
di atas membuktikan bahwa di dalam suatu tatanan pemerintahan yang bagus dan
layak namun dalam mengimplementasikan dan bertindak Indonesia bukanlah Negara
hokum yang demokrais karena dalam mengambil setiap kebijakannya pemerintah
selalu mengedepankan kepentingan politik ketimbang mengedepankan kepentingan
hajat hidup orang banyak dalam hal ini masyarakat Indonesia.

Di dalam peranannya sebagai Negara hukum demokrasi, dalam
menjalankan fungsinya, hubungan antara Negara hokum dengan demokrasi tidak bisa
di pisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hokum akan kehilangan bentuk dan arah,
begitu juga hokum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Di sebut Negara
Indonesia Negara hokum dan demokrasi karena di dalamnya mengamodasi
prinsip-prinsip Negara hokum dan demokrasi. Adapun prinsip-prinsip Negara hukum
demokrasi tersebut adalah :

Prrinsip-prinsip
Negara hokum:

a.       Asas
legalitas.

b.      Perlindungan
hak asasi manusia.

c.       Pemerintah
terikat pada hokum.

d.
Monopoli
paksaan untuk menjamin penegakan hokum.

e.
Pengawasan
oleh hakim yang merdeka.

Prinsip-prinsip Negara demokrasi :

a.       Perwakilan
politik

b.      Pertanggung
jawaban politik.

c.       Pemisahan
kekuasaan.

d.      Pengawasan
dan control.

e.
Kejujuran
dan keterbukaan pemerintah untuk umum.

f.
Rakyat
di berikan kemungkinan untuk mengajukan keberatan.[11]

Jika saja pemerintah mengikuti prinsip-prinsip Negara
hokum demokrasi maka Indonesia akan menjadi Negara yang besar dan makmur
sehingga tidak ada lagi kesenjangan social dan pemerintah mampu mengangkat
taraf hidup orang banyak.

Di samping belum mampunya
membawa rakyat Indonesia kearah yang lebih baik, pemerintah terus
berusaha bagaimana agar pemerintah dapat melakukan yang yang terbaik untuk
rakyat bangsa dan Negara.

Hakikat dari pada Negara hokum demokrasi belum dapat
tercaapai selagi aparatur Negara belum serius memikrkan nasib rakyatnya. Selagi
mereka masih memikirkan kepentingan pribadi dan kelompok maka semakin jauh pula
nasib rakyat dari yang namanya kesejahteraan.

Seharusnya kita bersukur menjadi Negara yang berdasarkan
akan hokum dan demokrasi, karena saat ini banyak rakyat Negara-nergara maju dan
berkembang ingin menuntut negaranya menjadi Negara yang demokratis dan tetap
berdasarkan akan hokum. Karena mereka yakin di dalam Negara hokum demokrasi
hak-hak mereka akan jauh lebih baik ketimbang Negara yang berdasarkan akan
kekuasaan belaka.

Reformasi atau revolusi adalah tuntutan setiap orang jika
pememerintah tidak mampu mengubah nasib mereka ke rah yang lebih baik, apakah
itu reformasi atau revolusi sama-sama akan menimbulkan korban-korban. Namun di
dalam perjuangan itu pasti ada pengorbanan maka tidak heran kita melihat banyak
korban berjatuhan untuk mendapatkan hak mereka dari pemerintah dan untuk
mengubah nasib mereka dan masyarakat lainnya kearah lebih baik agar terwujud
suatu keadilan social.

Cepat ataupun lambat jika pemerintah tidak betul-betul
berbuat untuk kebaikan masyarakatnya maka Indonesia akan mengulangi sejarah
untuk ke dua kalinya yaitu refoermasi untuk kedua kalinya. Hal ini sudah
menjadi bom waktu di Negara kita yang mana waktunya sudah di mulai hanya saja
kita tidak tahu kapan ia akan meledak dan mengguncang serta merobohkan
segi-segi pemerintahan yang telah berjalan.

E.     Arah
dan Kebijakan Pemerintah dalam Hal Pengelolaan Negara Hukum Demokrasi.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum
aturan tertinggi Indonesia yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan. Di
dalam sebuah Negara hokum demokrasi setiap kebijakan yang di ambil harus
berdasarkan aturan yang ada dan haruslah diambil dengan kesepakatan antara
rakyat dengan pemerintah sehingga akan tercapainya nulai-nilai demokrasi dan
keadilan.

Tak jauh dari nilai-nilai pancasila di dalam islam juga
di akui memgenai Negara hokum dan demokrasi, dalam hal ini lebih menekankan
prinsip bermusyawarah dalam setiap mengambil kebijakan. Hal ini terdapat di
dalam Alqur’an surat Ali-Imran ayat 38
yang “ memerintahkan Nabi untuk melakukan musyawarah” dan di dalam satu ayat
lagi di katakan “Allah menggambarkan sikap orang mukmin yang salah satunya memerintahkan
musyawarah dalam setipa persolan yang mereka hadapi” (wa amruhum syura binahum)
Q.S. Al-Syura ayat 39.[12]

Dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Negara,
kebijakan-kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil,
maka dari pada itu rakyat kecil merasa keadilan hanya milik orang-orang
golongan atas saja.

Fakkta dan buti di lakukan pada tanggal 18 juli 2011 dari
hasil survey yang di lakukan di lapangan beberapa waktu lalu menunjukan ketidak
puasan masyarakat akan penegakan hokum di masyrakat, kami mengajukan beberapa
pertanyaan langsung kepada masyarakat mengenai kebijakan yang di ambil oleh
pemerintah dan juga masalah penegakan hokum dan demokrasi.

Dari hasil sutvey yang dilakukan terdiri dari mahasiswa,
ibu rumah tangga, PNS dan Wiraswasta, dengan hasil kekeecewaan respondence/masyarakat
terhadap kinerja pemerintah. Dari pertanyaan pertama mengenai penegakan hokum respondence
90% masyarakat tidak puas terhadap penegakan hokum di Indonesia dan 10%
mayarakat mengatakan puas terhadap penegakan hukum.

Dan dari pertanyaan kedua mengenai demokrasi 70%
masyarakat mengatakan demokrasi saat ini cukup baik karena rakyat di beri kesempatan
untuk berkreasi, dan 25% mengatakan kurang baik karena demokrasi di Indonesia
terlalu kebablasan, sisa 5% lagi responden menjawab tidak tau.[13]

Secara perencanaan menurut UUD 1945 pemerintah
mencanangkan program-program yang akan mensejahteraan rakyat nya salah satunya
mengenai pendidikan yang mana hal ini terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 31 yang mengatakan setiap warga Negara berhak
mendapatkan pendidikan, namun jika kita korelasikan dengan saat ini bahwa
pendidikan tidak lagi menjadi tujuan social dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, justru pendidikan sudah menjadi bisnis yang mana tujuannya untuk
mencari keuntungan.

Ini adalah bukti salah satu kebobrokan kebijakan di
Negara kita, bagaimana pemerintah akan meningkatkan taraf hidup masyrakatnya
jika semua nya harus di lakukan dengan uang.

Bukti lain pada tahun 2009 tercatat utang Indonesia di
International mencapai lebih dari 1600 Triliun, ternyata tidak sebanding apa
yang di katakana pemerintah bahwa utang pemerintah sudah berkurang setiap
tahunnya tidak benar, justru semakin tahun utang Indonesia semakin meningkat.

Dan satu lagi data yang kami dapatkan bahwa pemerintah
telah gagal dalam mebngambil kebijakan-kebijakn hal ini karenakan pada tahun
2009 juga tercatat 33 juta lebih rayat Indonesia hidup di bawah garis
kemiskinan dengan pendapatan rata-rata di bawah 24 ribu/hari.dan dalam fakta
yang berikutnya adalah terdapat 155 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi
dan 15 dari seluruh provinsi di Indonesia Gubernurnya tersandung kasus korupsi.[14]

Walaupun begitu ada juga kebijakan pemerintah yang
mengutamakan rakyat tetapi tidak sebanding terhadap kebijakan-kebijakan yang
tidak menguntungkan rakyat.

BAB
III

PENUTUP

A.
KESIMPULAN

Siogianya sebagai
negara hokum demokrasi Indonesia mampu mengangkat taraf hidup rakyatnya kea rah
yang lebih baik. Namun hal ini
sangat jauh dari apa yang di harapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 34 (1) yang menyatakan bahwa “Pakir miskin dan anak terlantar di pelihara
oleh Negara” apa yang sudah di canangkan oleh Negara bertolak belakang dengan
apa yang di implementasikan sehingga seolah-olah Negara hokum demokrasi kita
tidak di jalankan sebagai mana mestinya.



Dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Negara,
kebijakan-kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil,
maka dari pada itu rakyat kecil merasa keadilan hanya milik orang-orang
golongan atas saja. Fakta dan bukti di lakukan pada tanggal 18 juli 2011 dari hasil
survey yang di lakukan di lakukan di lapangan beberapa waktu lalu menunjukan
ketidak puasan masyarakat akan penegakan hokum di masyarakat, kami mengajukan
beberapa pertanyaan langsung kepada masyarakat mengenai kebijakan yang di ambil
oleh pemerintah dan juga masalah penegakan hokum dan demokrasi. Maka dapat di
katakan saat ini pemerintah sudah kehilangan arah dalam menjalankan tugas
wewenang nya, sehingga banyak terjadi ketidak adlilan di tngah-tengah
masyarakat.

B.
SARAN

Setelah kita membaca
dan memahami maksud dari pada makalah ini kiranya pembaca terkhusus mahasiswa
fakultas hokum mengontrol pemerintahan dalam setiap mengambil kebijakan. Kiranya nanti pemerintah dapat berjalan sebaimana
sesungguhnya menjadi Negara hokum demokrasi.

Kita harapkan bersama makalah ini nantinya menjadi masukan bagi pemerintah agar
kedepannya pemerintah dapat berbuat lebih baik dalam meningkatkan
kesejahteraaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C.
DAFTAR
PUSTAKA

AR, Ridwan. Hukum
Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2010.

Ash-Shiddiqy, Jimly. Konstitusi
dan Konstitualisme. Jakarta: Sinar Gravika, 2010.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, SH.MH Hukum Tata Negara Repuplik Indonesia:Hak
Asasi Manusia. Jakarta: Rieneka Cipta, 2000

Saukani, Imam dan Thohari, Ahsin. Dasar-dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2010.

Wajdi, Farid. Pledoi Orang
Pinggiran. Medan: Mentiko Publisher, 2009.

Yunus, Mahmud dan Naimi Nadlrah. Fiqih Muamalah. Medan: Ratu Jaya, 2011.

L. Tanya Berdnard, S.H,MH.dkk. Teori Hukum:Stategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu .
Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dengan
Penjelasan dan Amandemennya.
Surabaya: Kartika.

Ali Muda Harahap

“Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam
Pengelolaan Perekonomian Pemerintah
Daerah Dalam UU No 33 Tahun 2004,” (Skripsi Fakultas Hukum Universutas Muhammadiyah
Sumatera Utara,Medan, 2007)

Metro Tv Head Line News
Maret 2011

[1]
Imam saukani dan ahsin Thohari
“dasar-dasar politik hokum” hal 1

[2]
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dengan Penjelasan dan Amandemenya
Pasal 1 Ayat 3 hal 70.

[3]
Ali Muda Harahap , “Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Pengelolaan
Perekonomian Pemerintah Daerah Dalam UU
No 33 Tahun 2004,” (Skripsi Fakultas Hukum Universutas muhammadiyah sumatera
utara,Medan, 2007) Hal 2

[4] Ridwan AR Hukum Administrasi negara: Negara
Hukum Dasar teoritis Hukum Administrasi Negara Hal2-3

[5]
Ibid

[6] Dr.Bderdnard L. Tanya, S.H,MH. Teori
Hukum: Stategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu Hal: 41-42

[7] Prof.Dr. Jimly Asshidiqie, SH, Konstitusi
dan Konstitusionalisme Indonesia Hal 116

[8] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Dengan Penjelasan dan Amandemenya Pasal 22E Hal 78

[9] Prof.Drs.C.S.T. Kansil S.h dan Christine
S.T. Kansil, SH.MH Hukum Tata Negara Repuplik Indonesia:Hak Asasi Manusia Hal
202

[10] Farid Wajdi Pledoi Orang Pinggiran:
Menggugah Nurani Hal 15

[11]
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara: Negara Hukum Demokrasi

[12] Mahmud Yunus Daulay MA dan Nadirah Raimi S.Ag
Fiqih Muamalah:Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Islam Hal 254

[13]
Jajak pendapat di lakukan Tanya langsung kepada responden dan melalui
via telpon seluler

[14] Metro Tv Head Line News Maret 2011

Diposkan oleh
pankga

di
05.37

Kirimkan Ini lewat Email

BlogThis!

Berbagi ke Twitter

Berbagi ke Facebook

Label:
KULIAH

Link ke posting ini

Buat sebuah Link

Posting Lebih Baru

Posting Lama

Beranda

BACA JUGA ARTIKEL YANG LAIN DIBAWAH INI DAN JIKA INGIN MEMANGMBIL ARTIKEL TERSEBUT SILAKAN BACA DI DAFTAR ISI TENTANG TATA CARA MENGCOPY DI BLOG ATAU DI WEB

Password RAR Makalah : coba salah satu ya.!silvers1lv3rr1p4nk

JUMLAH PENGUNJUNG PANKGA

195455

DAFTAR ISI BLOG

Daftar Isi
December 2012[13] HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)November 2012[07] Pengertian dan Tujuan KONSTITUSI ( HUKUM KONSTITUSI )[06] PING BOMBER ( PINGR ) BLACKBERRYAugust 2012[23] Aplikasi SMS Hantu Blackberry[18] BB AKTIVASI APLIKASI [11] Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro[06] Pengertian Kriminologi[02] Battery Enhancer (Penghemat Energi Blackberry)[02] Signal Booster (Penguat Sinyal Blackberry)July 2012[29] Game Full Blackberry ( Angry Farm )[27] Cara Menyadap SMS (XL DAN TELKOMSEL)[27] MeterBerry ( Aplikasi Restard Blackberry )[27] Lampu Blackberry LED bentuk Disco ( BLINK )[27] Autotext Di Blackberry (Jingu Smileys Premium)[27] Aplikasi Menjaga Ram Blackberry (Controlbbanel)[26] GAME DOMINO BLACKBERRY[26] Addictive tower defense Game blackberry[18] Demokrasi Dan HAM (Makalah)[15] Perlindungan terhadap Konsumen BPSK[12] KWITANSI DAN PROMISE ATAS TUNJUK (makalah)May 2012[20] Fungsi Pendaftaran Tanah Dan Funsi Sertifikat Hak Atas Tanah[20] FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH[18] HAK ATAS TANAH ( konversi Dalam AGRARIA )[16] Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)[13] PENGERTIAN PENGADILAN TIPIKOR (MAKALAH PENGADILAN TIPIKOR)[11] HUKUM KESEHATAN MAKALAH ( DOKTER DAN PASIEN)[07] MAKALAH ASPEK HUKUM KONSUMEN[07] Makalah HUKUM KESEHATAN ( Makalah Informed consent ATAU Persetujuan Tindakan Kedokteran )April 2012[26] RINGKASAN Hukum Benda dan Hukum Perikatan[23] Pengertian Perjanjian ( RINGKASAN )[20] Hukum Acara Perdata (ringkasan)[20] Pengertian Hukum acara Perdata ( Makalah )[12] MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)[12] Cara Membuat Makalah Yang Baik dan benar[06] Pengertian Hukum Perjanjian Syariah ( Makalah )[03] Prinsip prinsip lembaga Negara[03] Penjelasan dan sejarah Hukum Pidana di indonesia[01] Contoh Kasus pelanggaran HAM[01] Pengertian Hukum DagangMarch 2012[26] Makalah Penyelesaian Sengketa (HUKUM) Pajak[16] MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN[16] Makalah Hukum Lingkungan[15] Aplikasi Ramalan dari Laptop (offline Ramalan)[12] TIPS Merawat Smartphone (Gadget) Touch-Screen[10] Multi Menu Nokia Symbian 3rd[07] Kunci Layar Laptop ( Matrix Screen locker)[06] CHEAT C.S 1.6 COUNTER STRIKE[04] NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)[04] Cheat, code ,Kode GTA san andreas PS 2 AND PC[01] Merawat Baterai Ponsel (Baterai HandPhone)[01] Membuat waktu Shutdown / tidur (TIMER) DI LAPTOP[01] Facebook di laptop Tanpa web (Facebook Messenger)[01] Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )February 2012[29] SITUS MP3 UNTUK HAPE (website mp3 HANDPHONE )[19] SITUS HAPE MENYEDIAKAN KEBUTUHAN HANDPHONE[17] CARA MEMAKAI SERTIFIKAT nokia SYMBIAN 3rd[16] TOP 20 TIPS Tombol di BLACKBERRY[15] Explorer buat Android[15] APLIKASI ANDROID (free 10 Wajib pada andorid)[13] Software Iseng-iseng[13] Membuat Tema Nokia (Theme creator /pic2theme full)[12] CARA MENGETAHUI NOMOR HAPE YANG LUPA[09] CARA Restart atau Reboot BlackBerry[09] KODE RAHASIA HAPE (TIPS HANDPHONE NOKIA AND ALL)[09] CARA MENGATASI BB (BlackBerry) LEMOT[09] Software Jahil Untuk Merusak Layar Monitor windows[07] SMS ONLINE GRATIS DARI WEB[07] Android Messenger seperti BBM[05] APLIKASI JAVA QURAN PHONE ALL (semua HandPhone)[04] Cara Menyadap Sms dan Telepon Handphone[03] Game handphone SEMUA Hape JAVA.[03] Cara Belajar Yang efektif (catatan)[02] Cara Copy Paste Di Website atau Di Blog[01] FLASH SMS s60v 3RD (SMS JAHIL)[01] LOCK APLIKASI PHONE NOKIA 3RD[01] H.A.M TERHADAP ANAK JALANAN[01] MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAKJanuary 2012[31] MY NAME IS RIPANK[31] MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI[31] TENTANG HUKUM ACARA PIDANA[31] PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL[06] TINDAKAN ABORSI (menurut HAM)[05] MAKALAH H.A.M (DEMOKRASI DAN TRANSISI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAM )[05] MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)[05] MAKALAH penegakan HAM di indonesia[05] Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)August 2011[03] EDITOR VIDEO NOKIA 3RDJuly 2011[15] PENGINTAI SMS[08] SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN[07] HUKUM BENDA DALAM PERDATA[07] x 7 IPHONE MERUBAH TAMPILAN MENU NOKIA[06] HUKUM PERKAWINAN[03] BlackBerry JADI MODEM DI WIN XP DAN WIN 7[03] HANDPHONE NOKIA JADI MODEM[02] JBtaskman s60v3 APP (MENJAGA RAM HAPE)[01] MENU ANDROID PADA NOKIA[01] Game Nokia Micropool 320x240 FULL[01] APLIKASI RESTART PADA NOKIAJune 2011[29] PENYADAP PEMBICARAAN pada SYMBIAN 3rd[18] MENU NOKIA IPHONE 3G[14] MERUBAH TAMPILAN MENU DI HANDPHONE (SYMBIAN 3RD)May 2011[31] GAME WORMS SEMUA HANDPHONE[30] Makalah Peradilan Agama[29] Sertifikat nokia x5 e63 e71 6760[29] GAME 4 in 1 games Nokia[29] Penyesalan[29] APLIKASI HANDPHONE ANTI MALING[29] PHOTOBOOK FULL pada Nokia (TAMPILAN DI HANDPHONE MELIHAT PHOTO LEBIH MENARIK)[29] APLIKASI menyembunyikan SMS MASUK[29] hack sertifikat hape nokia[29] Kamus handphone BAHASA indonesia - inggris[Get Code]

Pankga d kupret. Diberdayakan oleh Blogger.

FACEBOOK

Pankga D KupretPIN BB 286202ac

.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571{list-style:none;margin-left:5px!important; margin-bottom:-2px!important;padding:0px;width: 125px;height:25px!important;position: relative;background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) top left repeat-x;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li{padding:0px;margin:0px;/**/float: left;/* */}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a{display:block;width:25px;height: 25px;text-decoration: none;text-indent: -9000px;z-index: 20;position: absolute;padding: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a:hover{background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left bottom;z-index: 2;left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star{left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star:hover{width:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars{left:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars:hover{width:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars{left:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars:hover{width:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars{ left:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars:hover{width:100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars{left: 100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars:hover{width:125px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li.current-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a257{background:url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left center;position: absolute;height: 25px;display: block;text-indent: -9000px;z-index: 1;left: 0px!important;}1 2 3 4 5 4 / 5 - 15 vote(s).

Google pagerank checker powered by mypagerank"

"));

affiliate marketing

Copyright (c) 2011 P.A.N.K.G.A.
Designed by D KUPRET
Phone Reviews

"));
Ads By Clicksor

Teks asliSumbangkan terjemahan yang lebih baik

P.A.N.K.G.A: HUKUM BENDA DALAM PERDATA

Mon, 20 May 2013 09:34:24 +0000

P.A.N.K.G.A: MAKALAH penegakan HAM di indonesia

Mon, 20 May 2013 08:12:32 +0000

P.A.N.K.G.A: MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)

Mon, 20 May 2013 06:10:16 +0000

.gc-bubbleDefault{background-color:transparent !important;text-align:left;padding:0 !important;margin:0 !important;border:0 !important;table-layout:auto !important}.gc-reset{background-color:transparent !important;border:0 !important;padding:0 !important;margin:0 !important;text-align:left}.pls-bubbleTop{border-bottom:1px solid #ccc !important}.pls-topTail,.pls-vertShimLeft,.pls-contentLeft{background-image:url(//ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/border_3.gif) !important}.pls-topTail{background-repeat:repeat-x !important;background-position:bottom !important}.pls-vertShim{background-color:#fff !important;text-align:right}.tbl-grey .pls-vertShim{background-color:#f5f5f5 !important}.pls-vertShimLeft{background-repeat:repeat-y !important;background-position:right !important;height:4px}.pls-vertShimRight{height:4px}.pls-confirm-container .pls-vertShim{background-color:#fff3c2 !important}.pls-contentWrap{background-color:#fff !important;position:relative !important;vertical-align:top}.pls-contentLeft{background-repeat:repeat-y;background-position:right;vertical-align:top}.pls-dropRight{background-image:url(//ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/bubbleDropR_3.png) !important;background-repeat:repeat-y !important;vertical-align:top}.pls-vert,.pls-tailleft,.pls-dropTR .pls-dropBR,.pls-dropBL,.pls-vert img{vertical-align:top}.pls-dropBottom{background-image:url(//ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/bubbleDropB_3.png) !important;background-repeat:repeat-x !important;width:100%;vertical-align:top}.pls-topLeft{background:inherit !important;text-align:right;vertical-align:bottom}.pls-topRight{background:inherit !important;text-align:left;vertical-align:bottom}.pls-bottomLeft{background:inherit !important;text-align:right}.pls-bottomRight{background:inherit !important;text-align:left;vertical-align:top}.pls-tailtop,.pls-tailright,.pls-tailbottom,.pls-tailleft{display:none;position:relative}.pls-tailbottom,.pls-tailtop,.pls-tailright,.pls-tailleft,.pls-dropTR,.pls-dropBR,.pls-dropBL{background-image:url(//ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/bubbleSprite_3.png) !important;background-repeat:no-repeat}.tbl-grey .pls-tailbottom,.tbl-grey .pls-tailtop,.tbl-grey .pls-tailright,.tbl-grey .pls-tailleft,.tbl-grey .pls-dropTR,.tbl-grey .pls-dropBR,.tbl-grey .pls-dropBL{background-image:url(//ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/bubbleSprite-grey.png) !important}.pls-tailbottom{background-position:-23px 0}.pls-confirm-container .pls-tailbottom{background-position:-23px -10px}.pls-tailtop{background-position:-19px -20px}.pls-tailright{background-position:0 0}.pls-tailleft{background-position:-10px 0}.pls-tailtop{vertical-align:top}.gc-bubbleDefault td{line-height:0;font-size:0}.pls-topLeft img,.pls-topRight img,.pls-tailbottom{vertical-align:bottom}.pls-bottomLeft img,.bubbleDropTR,.pls-dropBottomL img,.pls-dropBottom img,.pls-dropBottomR img,.pls-bottomLeft{vertical-align:top}.pls-dropTR{background-position:0 -22px}.pls-dropBR{background-position:0 -27px}.pls-dropBL{background-position:0 -16px}.pls-spacertop,.pls-spacerright,.pls-spacerbottom,.pls-spacerleft{position:static !important}.pls-spinner{bottom:0;position:absolute;left:0;margin:auto;right:0;top:0}a#help114335:hover{background-position:-18px -157px!important;}
a#close114335:hover{background-position:-54px -157px!important;}
a#content_hover114335:hover{background:#ffc; color:#000!important;}
a#content_hover114335{color:#000!important;}
a#more114335:hover{background-position:-152px -156px!important; color:#000!important;}
p.link_a a:hover{background:#690 url(http://pub.clicksor.net/newServing/img/searchbg.gif) 2px -70px no-repeat!important; color:#FFF!important; border-top:1px solid #000!important;}
p.link_b a:hover{background:#690 url(http://pub.clicksor.net/newServing/img/searchbg.gif) 2px -94px no-repeat!important; color:#FFF!important; border-top:1px solid #000!important;}
.fb_hidden{position:absolute;top:-10000px;z-index:10001}
.fb_invisible{display:none}
.fb_reset{background:none;border-spacing:0;border:0;color:#000;cursor:auto;direction:ltr;font-family:"lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif;font-size:11px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;line-height:1;margin:0;overflow:visible;padding:0;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0;text-shadow:none;text-transform:none;visibility:visible;white-space:normal;word-spacing:normal}
.fb_link img{border:none}
.fb_dialog{background:rgba(82, 82, 82, .7);position:absolute;top:-10000px;z-index:10001}
.fb_dialog_advanced{padding:10px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px;border-radius:8px}
.fb_dialog_content{background:#fff;color:#333}
.fb_dialog_close_icon{background:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yq/r/IE9JII6Z1Ys.png) no-repeat scroll 0 0 transparent;_background-image:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yL/r/s816eWC-2sl.gif);cursor:pointer;display:block;height:15px;position:absolute;right:18px;top:17px;width:15px;top:8px9;right:7px9}
.fb_dialog_mobile .fb_dialog_close_icon{top:5px;left:5px;right:auto}
.fb_dialog_padding{background-color:transparent;position:absolute;width:1px;z-index:-1}
.fb_dialog_close_icon:hover{background:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yq/r/IE9JII6Z1Ys.png) no-repeat scroll 0 -15px transparent;_background-image:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yL/r/s816eWC-2sl.gif)}
.fb_dialog_close_icon:active{background:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yq/r/IE9JII6Z1Ys.png) no-repeat scroll 0 -30px transparent;_background-image:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yL/r/s816eWC-2sl.gif)}
.fb_dialog_loader{background-color:#f2f2f2;border:1px solid #606060;font-size:24px;padding:20px}
.fb_dialog_top_left,
.fb_dialog_top_right,
.fb_dialog_bottom_left,
.fb_dialog_bottom_right{height:10px;width:10px;overflow:hidden;position:absolute}
/* @noflip */
.fb_dialog_top_left{background:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ye/r/8YeTNIlTZjm.png) no-repeat 0 0;left:-10px;top:-10px}
/* @noflip */
.fb_dialog_top_right{background:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ye/r/8YeTNIlTZjm.png) no-repeat 0 -10px;right:-10px;top:-10px}
/* @noflip */
.fb_dialog_bottom_left{background:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ye/r/8YeTNIlTZjm.png) no-repeat 0 -20px;bottom:-10px;left:-10px}
/* @noflip */
.fb_dialog_bottom_right{background:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ye/r/8YeTNIlTZjm.png) no-repeat 0 -30px;right:-10px;bottom:-10px}
.fb_dialog_vert_left,
.fb_dialog_vert_right,
.fb_dialog_horiz_top,
.fb_dialog_horiz_bottom{position:absolute;background:#525252;filter:alpha(opacity=70);opacity:.7}
.fb_dialog_vert_left,
.fb_dialog_vert_right{width:10px;height:100%}
.fb_dialog_vert_left{margin-left:-10px}
.fb_dialog_vert_right{right:0;margin-right:-10px}
.fb_dialog_horiz_top,
.fb_dialog_horiz_bottom{width:100%;height:10px}
.fb_dialog_horiz_top{margin-top:-10px}
.fb_dialog_horiz_bottom{bottom:0;margin-bottom:-10px}
.fb_dialog_iframe{line-height:0}
.fb_dialog_content .dialog_title{background:#6d84b4;border:1px solid #3b5998;color:#fff;font-size:14px;font-weight:bold;margin:0}
.fb_dialog_content .dialog_title > span{background:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yd/r/Cou7n-nqK52.gif)
no-repeat 5px 50%;float:left;padding:5px 0 7px 26px}
body.fb_hidden{-webkit-transform:none;height:100%;margin:0;left:-10000px;overflow:visible;position:absolute;top:-10000px;width:100%
}
.fb_dialog.fb_dialog_mobile.loading{background:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ya/r/3rhSv5V8j3o.gif)
white no-repeat 50% 50%;min-height:100%;min-width:100%;overflow:hidden;position:absolute;top:0;z-index:10001}
.fb_dialog.fb_dialog_mobile.loading.centered{max-height:590px;min-height:590px;max-width:500px;min-width:500px}
#fb-root #fb_dialog_ipad_overlay{background:rgba(0, 0, 0, .45);position:absolute;left:0;top:0;width:100%;min-height:100%;z-index:10000}
#fb-root #fb_dialog_ipad_overlay.hidden{display:none}
.fb_dialog.fb_dialog_mobile.loading iframe{visibility:hidden}
.fb_dialog_content .dialog_header{-webkit-box-shadow:white 0 1px 1px -1px inset;background:-webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#738ABA), to(#2C4987));border-bottom:1px solid;border-color:#1d4088;color:#fff;font:14px Helvetica, sans-serif;font-weight:bold;text-overflow:ellipsis;text-shadow:rgba(0, 30, 84, .296875) 0 -1px 0;vertical-align:middle;white-space:nowrap}
.fb_dialog_content .dialog_header table{-webkit-font-smoothing:subpixel-antialiased;height:43px;width:100%
}
.fb_dialog_content .dialog_header td.header_left{font-size:12px;padding-left:5px;vertical-align:middle;width:60px
}
.fb_dialog_content .dialog_header td.header_right{font-size:12px;padding-right:5px;vertical-align:middle;width:60px
}
.fb_dialog_content .touchable_button{background:-webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#4966A6),
color-stop(0.5, #355492), to(#2A4887));border:1px solid #29447e;-webkit-background-clip:padding-box;-webkit-border-radius:3px;-webkit-box-shadow:rgba(0, 0, 0, .117188) 0 1px 1px inset,
rgba(255, 255, 255, .167969) 0 1px 0;display:inline-block;margin-top:3px;max-width:85px;line-height:18px;padding:4px 12px;position:relative}
.fb_dialog_content .dialog_header .touchable_button input{border:none;background:none;color:#fff;font:12px Helvetica, sans-serif;font-weight:bold;margin:2px -12px;padding:2px 6px 3px 6px;text-shadow:rgba(0, 30, 84, .296875) 0 -1px 0}
.fb_dialog_content .dialog_header .header_center{color:#fff;font-size:16px;font-weight:bold;line-height:18px;text-align:center;vertical-align:middle}
.fb_dialog_content .dialog_content{background:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y9/r/jKEcVPZFk-2.gif) no-repeat 50% 50%;border:1px solid #555;border-bottom:0;border-top:0;height:150px}
.fb_dialog_content .dialog_footer{background:#f2f2f2;border:1px solid #555;border-top-color:#ccc;height:40px}
#fb_dialog_loader_close{float:left}
.fb_dialog.fb_dialog_mobile .fb_dialog_close_button{text-shadow:rgba(0, 30, 84, .296875) 0 -1px 0}
.fb_dialog.fb_dialog_mobile .fb_dialog_close_icon{visibility:hidden}
.fb_iframe_widget{display:inline-block;position:relative}
.fb_iframe_widget span{display:inline-block;position:relative;text-align:justify}
.fb_iframe_widget iframe{position:absolute}
.fb_iframe_widget_lift{z-index:1}
.fb_hide_iframes iframe{position:relative;left:-10000px}
.fb_iframe_widget_loader{position:relative;display:inline-block}
.fb_iframe_widget_fluid{display:inline}
.fb_iframe_widget_fluid span{width:100%}
.fb_iframe_widget_loader iframe{min-height:32px;z-index:2;zoom:1}
.fb_iframe_widget_loader .FB_Loader{background:url(http://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y9/r/jKEcVPZFk-2.gif) no-repeat;height:32px;width:32px;margin-left:-16px;position:absolute;left:50%;z-index:4}
.fb_connect_bar_container div,
.fb_connect_bar_container span,
.fb_connect_bar_container a,
.fb_connect_bar_container img,
.fb_connect_bar_container strong{background:none;border-spacing:0;border:0;direction:ltr;font-style:normal;font-variant:normal;letter-spacing:normal;line-height:1;margin:0;overflow:visible;padding:0;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0;text-shadow:none;text-transform:none;visibility:visible;white-space:normal;word-spacing:normal;vertical-align:baseline}
.fb_connect_bar_container{position:fixed;left:0 !important;right:0 !important;height:42px !important;padding:0 25px !important;margin:0 !important;vertical-align:middle !important;border-bottom:1px solid #333 !important;background:#3b5998 !important;z-index:99999999 !important;overflow:hidden !important}
.fb_connect_bar_container_ie6{position:absolute;top:expression(document.compatMode=="CSS1Compat"? document.documentElement.scrollTop "px":body.scrollTop "px")}
.fb_connect_bar{position:relative;margin:auto;height:100%;width:100%;padding:6px 0 0 0 !important;background:none;color:#fff !important;font-family:"lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif !important;font-size:13px !important;font-style:normal !important;font-variant:normal !important;font-weight:normal !important;letter-spacing:normal !important;line-height:1 !important;text-decoration:none !important;text-indent:0 !important;text-shadow:none !important;text-transform:none !important;white-space:normal !important;word-spacing:normal !important}
.fb_connect_bar a:hover{color:#fff}
.fb_connect_bar .fb_profile img{height:30px;width:30px;vertical-align:middle;margin:0 6px 5px 0}
.fb_connect_bar div a,
.fb_connect_bar span,
.fb_connect_bar span a{color:#bac6da;font-size:11px;text-decoration:none}
.fb_connect_bar .fb_buttons{float:right;margin-top:7px}
.fb_edge_widget_with_comment{position:relative;*z-index:1000}
.fb_edge_widget_with_comment span.fb_edge_comment_widget{position:absolute}
.fb_edge_widget_with_comment span.fb_send_button_form_widget{z-index:1}
.fb_edge_widget_with_comment span.fb_send_button_form_widget .FB_Loader{left:0;top:1px;margin-top:6px;margin-left:0;background-position:50% 50%;background-color:#fff;height:150px;width:394px;border:1px #666 solid;border-bottom:2px solid #283e6c;z-index:1}
.fb_edge_widget_with_comment span.fb_send_button_form_widget.dark .FB_Loader{background-color:#000;border-bottom:2px solid #ccc}
.fb_edge_widget_with_comment span.fb_send_button_form_widget.siderender
.FB_Loader{margin-top:0}
.fbpluginrecommendationsbarleft,
.fbpluginrecommendationsbarright{position:fixed !important;bottom:0;z-index:999}
/* @noflip */
.fbpluginrecommendationsbarleft{left:10px}
/* @noflip */
.fbpluginrecommendationsbarright{right:10px}

skip to main |
skip to sidebar

P.A.N.K.G.A

CATATAN SEDERHANA

Pages

Beranda
Humor
DAFTAR ISI
Wi-Fi Tips
SMS GRATIS

BAHASA

Select Language▼Select Language▼

JAM INDONESIA

Berlangganan Melalui Email

Feedjit

a.fjfcl74:visited {color: #FCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;} a.fjfcl74:link {color: #CCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;}Feedjit Live Blog Stats

Populer

NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)
Lama Gak update akhir nya bisa update lagi dikarna kan masih ada kegiatan sekolah.. Sobat sekalian , kali ini saya akan memberikan be...

Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )
  Apakah anda sering
merasa bingung untuk mengecek kuota Paket yang anda gunakan ? Kali ini
saya akan memberikan Cara Cek Kuota Paket ...

MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)
BAB. I PENDAHULUAN A.
    PENGERTIAN. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No 39 Tahun
1999 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangka...

MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia
sejak ia lahir yang ber...

HUKUM BENDA DALAM PERDATA
HUKUM BENDA , adalah hukum tentang
benda yaitu kumpulan segala macam aturan hukum tentang benda yang
terdapat di dalam Buku II KUHPer ...

MAKALAH penegakan HAM di indonesia
BAB I PENDAHULUAN A. Latar
Belakang Masalah
            UUD
1945 merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan k...

<

Kamis, 05 Januari 2012

MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)

BAB. I

PENDAHULUAN

A.
PENGERTIAN.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No 39 Tahun
1999 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Lalu Menurut pasal 1
Ayat (6) dijelaskan bahwa Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun
tidak atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.

Nah, kali ini saya akan
menganalisa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Mesuji.

B.
POKOK
PERMASALAHAN

1.      Apa
yang melatarbelakangi timbulnya konflik di Mesuji ?

2.      Apa
bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di
Mesuji?

3.      Apa
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM di Mesuji ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.
ANALISIS
KASUS

1.
Latar
Belakang Timbulnya Konflik.

Tiga kasus bentrokan fisik di Mesuji saat ini dipicu
oleh konflik agraria yang menempatkan pemilik modal pengelola perkebunan kelapa
sawit berhadap-hadapan langsung dengan rakyat. Rakyat marah karena merasa tanah
milik mereka dikuasai pihak perkebunan, sementara perkebunan merasa tanah yang
mereka kelola berdasarkan izin Menteri Kehutanan diserobot warga.

Pertama, kasus pengelolaan lahan milik adat di areal
kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Way Buaya tepatnya di Talang
Pelita Jaya Desa Gunung Batu. Kasus ini telah mencuat pada Februari 2006.

Kedua, kasus sengketa tanah lahan sawit seluas 1.533
hektare antara warga Desa Sei Sodong dengan PT. Sumber Wangi Alam yang berakhir
dengan tragedi pembantaian terhadap dua orang petani tak bersenjata di tengah
kebun sawit pada 21 April 2011.

Dan ketiga, kasus tanah lahan sawit seluas 17 ribu
hektare antara warga Desa Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah kuning dengan
PT. Barat Selatan Makmur Investindo yang puncaknya berujung kematian Zaini pada
10 Nopember 2011.

Pemicu konflik yang terjadi di areal kawasan Hutan
Tanaman Industri Register 45 Way Buaya tepatnya di Talang Pelita Jaya
Desa Gunung Batu adalah karena pemerintah telah memperluas luas kawasan hutan
dimana sebagian lahan merupakan tanah adat/ulayat. Tuntutan warga Desa Gunung
Batu atas lahan seluas 7 ribu hektar, hanya dikabulkan 2.300 hektar untuk
kemudian di enclave dari kawasan Hutan Tanaman Industri. Dan ketika warga adat
memberikan lahan untuk dikelola kepada warga lokal pihak perusahaan dan aparat
menstigma mereka sebagai perambah hutan.

Sedangkan pemicu konflik di daerah lain adalah
tindakan pihak perkebunan sawit yang merampas dan menguasai tanah warga dalam
waktu yang lama mulai 10-17 tahun. Perusahan berlindung di balik Undang-Undang
Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Undang-undang ini memberikan legalitas
yang kuat kepada perusahaan-perusahaan perkebunan untuk mengambil tanah-tanah
yang dikuasai rakyat.

2.      Bentuk Pelanggaran HAM yang Terjadi
Di Mesuji, Lampung.

Siapapun pasti tak akan menyangkal bahwa
setiap negara yang (ingin menjadi) besar, haruslah didukung peran aparat
keamanan yang tegas, amanah dan sekaligus mampu menjadi pengayom rakyat. Polri
adalah salah satu unsur penegak hukum yang penting di negeri ini. Sebagai abdi
negara dan pengayom masyarakat Polri (seharusnya) selalu menempatkan diri
sebagai pelindung rakyat dalam berbagai situasi. Apalagi jika mencermati
Peraturan Kepala Kepolisian Negara No 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan
Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara. Sangat jelas digariskan,
setiap anggota Polri dalam bertindak harus sungguh-sungguh didasarkan atas
pemahaman terhadap standar-standar HAM dan sejauh mungkin menghindarkan
tindakan kekerasan dalam melaksanakan fungsi kepolisian.

UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
secara jelas menegaskan posisi Kepolisian Negara RI. Dalam Pasal 2 disebutkan
adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwasanya ada sembilan orang yang menjadi korban
meninggal dalam bentrokan antara warga dan pihak perusahaan pengelola lahan di
Mesuji Lampung dan Sumatra Selatan. Salah seorang korban, Mathius Toto Nugroho,
mengaku warga merasa terintimidasi dan tidak dilindungi.

Mathius juga menuturkan konflik terjadi dari tahun
2009. "Terakhir konflik terjadi 10 Novemper 2011 dan terjadi bentrok
antara masyarakat dengan aparat (polisi). 1 tewas dan 8 lainnya luka tembak.
Sementara yang mengalami pembusukan di kaki akibat luka tembak ada 3
orang," katanya.

Dua kali bentrokan yang terjadi di Mesuji, Lampung
pada 6 November 2010 dan 10 November 2011 masing-masing menewaskan satu orang
warga. Tiga orang polisi di Polda Lampung yang terbukti melepaskan tembakan hingga
menewaskan dua orang korban akan segera dipidanakan.

Tindakan
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat bertentangan dengan Hak Asasi
Manusia dan juga bertentangan dengan tujuan Kepolisian Negara Indonesia itu
sendiri. Sebagaimana telah diatur di dalam UU No 2 Tahun 2002 Pasal 4 bahwa
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam
negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib
dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia.

Jadi, dalam hal ini aparat penegak hukum sudah
melanggar UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam menjalankan
tugasnya. Dimana aparat penegak hukum telah menghilangkan hak orang lain untuk
hidup seperti yang diatur dalam pasal 9 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Dan
juga melanggar pasal 30 Ayat 4 UUD 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

3.      Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah
Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji
.

Kepala Bidang Humas Polda Lampung, AKBP
Sulistyaningsih menjelaskan tiga orang polisi yang akan segera diperiksa secara
pidana yaitu Kasubbag Bin Ops Polres Tulangbawang AKP Wetman Hutagaol, Kanit
Patroli Satuan Sabhara Polres Tulangbawang Aipda Dian Permana serta Bripda
Setiawan. Ketiga polisi tersebut juga telah dilakukan sidang disiplin secara
terpisah dengan diberi sanksi kurungan badan selama 14 hari.

Tiga orang polisi di Polda Lampung yang
terbukti melepaskan tembakan hingga menewaskan dua orang korban akan segera
dipidanakan.

Kemenkumham juga membuat tim gabungan
pencari fakta Mesuji yang langsung dipimpin oleh Wamenkumham, Denny Indrayana.

BAB III

PENUTUP

A.
Kesimpulan.

Bahwasanya terjadi pelanggaran hak asasi
manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam bentrokan antara warga
dengan Perusahaan di Mesuji. Pelanggaran itu berupa penembakan beberapa anggota
masyarakat pada saat mengamankan aksi masa yang berujung bentrok itu. Tentu hal
ini melanggar UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UUD 1945.

Dalam hal ini, aparat penegak hukum yang
terbukti melakukan pelanggaran disiplin akan dikenai sanksi berupa sanksi
tertulis dan Mutasi. Bagi anggota kepolisian yang terbukti melakukan penembakan
akan dikenakan sanksi pidana.

B.
Saran

Saya
selaku mahasiswa dan masyarakat Indonesia menyarankan kepada pimpinan POLRI
agar segera mengevaluasi tubuh POLRI. Agar jangan sampai POLRI yang sekarang
menjadi TENTARA yang dulu pada era Reformasi. Yang mana, pada saat itu tentara
di jadikan alat bagi penguasa.

Bagi
pemerintah terutama Kementerian Hukum dan Ham, segera usut tuntas masalah sengketa
tanah yang terjadi di Mesuji. Khusunya pelanggaran Ham yang terjadi disana.

DAFTAR
PUSTAKA

1.
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, 2010, Citra Umbara, Bandung.

2.
Undang-Undang Dasar 1945, Permata
Bangsa.

3.
UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Indonesia.

4.
Www.Google.Com/
Kasus sengketa Tanah yang terjadi di Mesuji.

5.
Harian Analisa,Sabtu, 17 Desember 2011.UNTUK LINK DOWNLOAD NYA SILAKAN saya sudah buat dalam bentuk doc.DOWNLOAD DI SINI

Diposkan oleh
pankga

di
03.31

Kirimkan Ini lewat Email

BlogThis!

Berbagi ke Twitter

Berbagi ke Facebook

Label:
KULIAH

Link ke posting ini

Buat sebuah Link

Posting Lebih Baru

Posting Lama

Beranda

BACA
JUGA ARTIKEL YANG LAIN DIBAWAH INI DAN JIKA INGIN MEMANGMBIL ARTIKEL
TERSEBUT SILAKAN BACA DI DAFTAR ISI TENTANG TATA CARA MENGCOPY DI BLOG
ATAU DI WEB

Password RAR Makalah : coba salah satu ya.!silvers1lv3rr1p4nk

JUMLAH PENGUNJUNG PANKGA

195132

DAFTAR ISI BLOG

Daftar Isi
December 2012[13] HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)November 2012[07] Pengertian dan Tujuan KONSTITUSI ( HUKUM KONSTITUSI )[06] PING BOMBER ( PINGR ) BLACKBERRYAugust 2012[23] Aplikasi SMS Hantu Blackberry[18] BB AKTIVASI APLIKASI [11] Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro[06] Pengertian Kriminologi[02] Battery Enhancer (Penghemat Energi Blackberry)[02] Signal Booster (Penguat Sinyal Blackberry)July 2012[29] Game Full Blackberry ( Angry Farm )[27] Cara Menyadap SMS (XL DAN TELKOMSEL)[27] MeterBerry ( Aplikasi Restard Blackberry )[27] Lampu Blackberry LED bentuk Disco ( BLINK )[27] Autotext Di Blackberry (Jingu Smileys Premium)[27] Aplikasi Menjaga Ram Blackberry (Controlbbanel)[26] GAME DOMINO BLACKBERRY[26] Addictive tower defense Game blackberry[18] Demokrasi Dan HAM (Makalah)[15] Perlindungan terhadap Konsumen BPSK[12] KWITANSI DAN PROMISE ATAS TUNJUK (makalah)May 2012[20] Fungsi Pendaftaran Tanah Dan Funsi Sertifikat Hak Atas Tanah[20] FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH[18] HAK ATAS TANAH ( konversi Dalam AGRARIA )[16] Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)[13] PENGERTIAN PENGADILAN TIPIKOR (MAKALAH PENGADILAN TIPIKOR)[11] HUKUM KESEHATAN MAKALAH ( DOKTER DAN PASIEN)[07] MAKALAH ASPEK HUKUM KONSUMEN[07] Makalah HUKUM KESEHATAN ( Makalah Informed consent ATAU Persetujuan Tindakan Kedokteran )April 2012[26] RINGKASAN Hukum Benda dan Hukum Perikatan[23] Pengertian Perjanjian ( RINGKASAN )[20] Hukum Acara Perdata (ringkasan)[20] Pengertian Hukum acara Perdata ( Makalah )[12] MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)[12] Cara Membuat Makalah Yang Baik dan benar[06] Pengertian Hukum Perjanjian Syariah ( Makalah )[03] Prinsip prinsip lembaga Negara[03] Penjelasan dan sejarah Hukum Pidana di indonesia[01] Contoh Kasus pelanggaran HAM[01] Pengertian Hukum DagangMarch 2012[26] Makalah Penyelesaian Sengketa (HUKUM) Pajak[16] MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN[16] Makalah Hukum Lingkungan[15] Aplikasi Ramalan dari Laptop (offline Ramalan)[12] TIPS Merawat Smartphone (Gadget) Touch-Screen[10] Multi Menu Nokia Symbian 3rd[07] Kunci Layar Laptop ( Matrix Screen locker)[06] CHEAT C.S 1.6 COUNTER STRIKE[04] NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)[04] Cheat, code ,Kode GTA san andreas PS 2 AND PC[01] Merawat Baterai Ponsel (Baterai HandPhone)[01] Membuat waktu Shutdown / tidur (TIMER) DI LAPTOP[01] Facebook di laptop Tanpa web (Facebook Messenger)[01] Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )February 2012[29] SITUS MP3 UNTUK HAPE (website mp3 HANDPHONE )[19] SITUS HAPE MENYEDIAKAN KEBUTUHAN HANDPHONE[17] CARA MEMAKAI SERTIFIKAT nokia SYMBIAN 3rd[16] TOP 20 TIPS Tombol di BLACKBERRY[15] Explorer buat Android[15] APLIKASI ANDROID (free 10 Wajib pada andorid)[13] Software Iseng-iseng[13] Membuat Tema Nokia (Theme creator /pic2theme full)[12] CARA MENGETAHUI NOMOR HAPE YANG LUPA[09] CARA Restart atau Reboot BlackBerry[09] KODE RAHASIA HAPE (TIPS HANDPHONE NOKIA AND ALL)[09] CARA MENGATASI BB (BlackBerry) LEMOT[09] Software Jahil Untuk Merusak Layar Monitor windows[07] SMS ONLINE GRATIS DARI WEB[07] Android Messenger seperti BBM[05] APLIKASI JAVA QURAN PHONE ALL (semua HandPhone)[04] Cara Menyadap Sms dan Telepon Handphone[03] Game handphone SEMUA Hape JAVA.[03] Cara Belajar Yang efektif (catatan)[02] Cara Copy Paste Di Website atau Di Blog[01] FLASH SMS s60v 3RD (SMS JAHIL)[01] LOCK APLIKASI PHONE NOKIA 3RD[01] H.A.M TERHADAP ANAK JALANAN[01] MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAKJanuary 2012[31] MY NAME IS RIPANK[31] MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI[31] TENTANG HUKUM ACARA PIDANA[31] PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL[06] TINDAKAN ABORSI (menurut HAM)[05] MAKALAH H.A.M (DEMOKRASI DAN TRANSISI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAM )[05] MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)[05] MAKALAH penegakan HAM di indonesia[05] Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)August 2011[03] EDITOR VIDEO NOKIA 3RDJuly 2011[15] PENGINTAI SMS[08] SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN[07] HUKUM BENDA DALAM PERDATA[07] x 7 IPHONE MERUBAH TAMPILAN MENU NOKIA[06] HUKUM PERKAWINAN[03] BlackBerry JADI MODEM DI WIN XP DAN WIN 7[03] HANDPHONE NOKIA JADI MODEM[02] JBtaskman s60v3 APP (MENJAGA RAM HAPE)[01] MENU ANDROID PADA NOKIA[01] Game Nokia Micropool 320x240 FULL[01] APLIKASI RESTART PADA NOKIAJune 2011[29] PENYADAP PEMBICARAAN pada SYMBIAN 3rd[18] MENU NOKIA IPHONE 3G[14] MERUBAH TAMPILAN MENU DI HANDPHONE (SYMBIAN 3RD)May 2011[31] GAME WORMS SEMUA HANDPHONE[30] Makalah Peradilan Agama[29] Sertifikat nokia x5 e63 e71 6760[29] GAME 4 in 1 games Nokia[29] Penyesalan[29] APLIKASI HANDPHONE ANTI MALING[29] PHOTOBOOK FULL pada Nokia (TAMPILAN DI HANDPHONE MELIHAT PHOTO LEBIH MENARIK)[29] APLIKASI menyembunyikan SMS MASUK[29] hack sertifikat hape nokia[29] Kamus handphone BAHASA indonesia - inggris[Get Code]December 2012[13] HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)November 2012[07] Pengertian dan Tujuan KONSTITUSI ( HUKUM KONSTITUSI )[06] PING BOMBER ( PINGR ) BLACKBERRYAugust 2012[23] Aplikasi SMS Hantu Blackberry[18] BB AKTIVASI APLIKASI [11] Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro[06] Pengertian Kriminologi[02] Battery Enhancer (Penghemat Energi Blackberry)[02] Signal Booster (Penguat Sinyal Blackberry)July 2012[29] Game Full Blackberry ( Angry Farm )[27] Cara Menyadap SMS (XL DAN TELKOMSEL)[27] MeterBerry ( Aplikasi Restard Blackberry )[27] Lampu Blackberry LED bentuk Disco ( BLINK )[27] Autotext Di Blackberry (Jingu Smileys Premium)[27] Aplikasi Menjaga Ram Blackberry (Controlbbanel)[26] GAME DOMINO BLACKBERRY[26] Addictive tower defense Game blackberry[18] Demokrasi Dan HAM (Makalah)[15] Perlindungan terhadap Konsumen BPSK[12] KWITANSI DAN PROMISE ATAS TUNJUK (makalah)May 2012[20] Fungsi Pendaftaran Tanah Dan Funsi Sertifikat Hak Atas Tanah[20] FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH[18] HAK ATAS TANAH ( konversi Dalam AGRARIA )[16] Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)[13] PENGERTIAN PENGADILAN TIPIKOR (MAKALAH PENGADILAN TIPIKOR)[11] HUKUM KESEHATAN MAKALAH ( DOKTER DAN PASIEN)[07] MAKALAH ASPEK HUKUM KONSUMEN[07] Makalah HUKUM KESEHATAN ( Makalah Informed consent ATAU Persetujuan Tindakan Kedokteran )April 2012[26] RINGKASAN Hukum Benda dan Hukum Perikatan[23] Pengertian Perjanjian ( RINGKASAN )[20] Hukum Acara Perdata (ringkasan)[20] Pengertian Hukum acara Perdata ( Makalah )[12] MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)[12] Cara Membuat Makalah Yang Baik dan benar[06] Pengertian Hukum Perjanjian Syariah ( Makalah )[03] Prinsip prinsip lembaga Negara[03] Penjelasan dan sejarah Hukum Pidana di indonesia[01] Contoh Kasus pelanggaran HAM[01] Pengertian Hukum DagangMarch 2012[26] Makalah Penyelesaian Sengketa (HUKUM) Pajak[16] MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN[16] Makalah Hukum Lingkungan[15] Aplikasi Ramalan dari Laptop (offline Ramalan)[12] TIPS Merawat Smartphone (Gadget) Touch-Screen[10] Multi Menu Nokia Symbian 3rd[07] Kunci Layar Laptop ( Matrix Screen locker)[06] CHEAT C.S 1.6 COUNTER STRIKE[04] NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)[04] Cheat, code ,Kode GTA san andreas PS 2 AND PC[01] Merawat Baterai Ponsel (Baterai HandPhone)[01] Membuat waktu Shutdown / tidur (TIMER) DI LAPTOP[01] Facebook di laptop Tanpa web (Facebook Messenger)[01] Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )February 2012[29] SITUS MP3 UNTUK HAPE (website mp3 HANDPHONE )[19] SITUS HAPE MENYEDIAKAN KEBUTUHAN HANDPHONE[17] CARA MEMAKAI SERTIFIKAT nokia SYMBIAN 3rd[16] TOP 20 TIPS Tombol di BLACKBERRY[15] Explorer buat Android[15] APLIKASI ANDROID (free 10 Wajib pada andorid)[13] Software Iseng-iseng[13] Membuat Tema Nokia (Theme creator /pic2theme full)[12] CARA MENGETAHUI NOMOR HAPE YANG LUPA[09] CARA Restart atau Reboot BlackBerry[09] KODE RAHASIA HAPE (TIPS HANDPHONE NOKIA AND ALL)[09] CARA MENGATASI BB (BlackBerry) LEMOT[09] Software Jahil Untuk Merusak Layar Monitor windows[07] SMS ONLINE GRATIS DARI WEB[07] Android Messenger seperti BBM[05] APLIKASI JAVA QURAN PHONE ALL (semua HandPhone)[04] Cara Menyadap Sms dan Telepon Handphone[03] Game handphone SEMUA Hape JAVA.[03] Cara Belajar Yang efektif (catatan)[02] Cara Copy Paste Di Website atau Di Blog[01] FLASH SMS s60v 3RD (SMS JAHIL)[01] LOCK APLIKASI PHONE NOKIA 3RD[01] H.A.M TERHADAP ANAK JALANAN[01] MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAKJanuary 2012[31] MY NAME IS RIPANK[31] MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI[31] TENTANG HUKUM ACARA PIDANA[31] PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL[06] TINDAKAN ABORSI (menurut HAM)[05] MAKALAH H.A.M (DEMOKRASI DAN TRANSISI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAM )[05] MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)[05] MAKALAH penegakan HAM di indonesia[05] Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)August 2011[03] EDITOR VIDEO NOKIA 3RDJuly 2011[15] PENGINTAI SMS[08] SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN[07] HUKUM BENDA DALAM PERDATA[07] x 7 IPHONE MERUBAH TAMPILAN MENU NOKIA[06] HUKUM PERKAWINAN[03] BlackBerry JADI MODEM DI WIN XP DAN WIN 7[03] HANDPHONE NOKIA JADI MODEM[02] JBtaskman s60v3 APP (MENJAGA RAM HAPE)[01] MENU ANDROID PADA NOKIA[01] Game Nokia Micropool 320x240 FULL[01] APLIKASI RESTART PADA NOKIAJune 2011[29] PENYADAP PEMBICARAAN pada SYMBIAN 3rd[18] MENU NOKIA IPHONE 3G[14] MERUBAH TAMPILAN MENU DI HANDPHONE (SYMBIAN 3RD)May 2011[31] GAME WORMS SEMUA HANDPHONE[30] Makalah Peradilan Agama[29] Sertifikat nokia x5 e63 e71 6760[29] GAME 4 in 1 games Nokia[29] Penyesalan[29] APLIKASI HANDPHONE ANTI MALING[29] PHOTOBOOK FULL pada Nokia (TAMPILAN DI HANDPHONE MELIHAT PHOTO LEBIH MENARIK)[29] APLIKASI menyembunyikan SMS MASUK[29] hack sertifikat hape nokia[29] Kamus handphone BAHASA indonesia - inggris[Get Code]

Pankga d kupret. Diberdayakan oleh Blogger.

FACEBOOK

Pankga D KupretPIN BB 286202ac

.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571{list-style:none;margin-left:5px!important; margin-bottom:-2px!important;padding:0px;width: 125px;height:25px!important;position: relative;background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) top left repeat-x;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li{padding:0px;margin:0px;/**/float: left;/* */}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a{display:block;width:25px;height: 25px;text-decoration: none;text-indent: -9000px;z-index: 20;position: absolute;padding: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a:hover{background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left bottom;z-index: 2;left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star{left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star:hover{width:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars{left:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars:hover{width:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars{left:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars:hover{width:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars{ left:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars:hover{width:100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars{left: 100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars:hover{width:125px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li.current-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a257{background:url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left center;position: absolute;height: 25px;display: block;text-indent: -9000px;z-index: 1;left: 0px!important;}1 2 3 4 5 4 / 5 - 15 vote(s)..star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571{list-style:none;margin-left:5px!important; margin-bottom:-2px!important;padding:0px;width: 125px;height:25px!important;position: relative;background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) top left repeat-x;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li{padding:0px;margin:0px;/**/float: left;/* */}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a{display:block;width:25px;height: 25px;text-decoration: none;text-indent: -9000px;z-index: 20;position: absolute;padding: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a:hover{background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left bottom;z-index: 2;left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star{left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star:hover{width:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars{left:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars:hover{width:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars{left:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars:hover{width:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars{ left:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars:hover{width:100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars{left: 100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars:hover{width:125px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li.current-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a257{background:url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left center;position: absolute;height: 25px;display: block;text-indent: -9000px;z-index: 1;left: 0px!important;}1 2 3 4 5 4 / 5 - 15 vote(s).

Google pagerank checker powered by mypagerank"

"));

affiliate marketing

Copyright (c) 2011 P.A.N.K.G.A.
Designed by D KUPRET
Phone Reviews

"));
Ads By Clicksor

Original textContribute a better translationOriginal textContribute a better translation

P.A.N.K.G.A: MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)

Sun, 19 May 2013 18:07:21 +0000

P.A.N.K.G.A: MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK

Sun, 19 May 2013 16:28:20 +0000

P.A.N.K.G.A: Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro

Sun, 19 May 2013 14:23:11 +0000

skip to main |
skip to sidebar

P.A.N.K.G.A

CATATAN SEDERHANA

Pages

Beranda
Humor
DAFTAR ISI
Wi-Fi Tips
SMS GRATIS

BAHASA

JAM INDONESIA

Berlangganan Melalui Email

Feedjit

Feedjit Live Blog Stats

Populer

NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)
Lama Gak update akhir nya bisa update lagi dikarna kan masih ada kegiatan sekolah.. Sobat sekalian , kali ini saya akan memberikan be...

Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )
  Apakah anda sering merasa bingung untuk mengecek kuota Paket yang anda gunakan ? Kali ini saya akan memberikan Cara Cek Kuota Paket ...

MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)
BAB. I PENDAHULUAN A.     PENGERTIAN. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangka...

MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang ber...

HUKUM BENDA DALAM PERDATA
HUKUM BENDA , adalah hukum tentang benda yaitu kumpulan segala macam aturan hukum tentang benda yang terdapat di dalam Buku II KUHPer ...

MAKALAH penegakan HAM di indonesia
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah             UUD 1945 merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan k...

<

Sabtu, 11 Agustus 2012

Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro

BAB I
PENDAHULUAN

Pada dasawarsa terakhir ini, terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam dunia ekonomi, yang kemudian menjadi ekonomi yang global. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekologi juga berdampak luas, khususnya dalam bertransaksi guna memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa.
Keadaan ini menyebabkan banyaknya transaksi dan dekaligus interaksi yang dilakuka oleh masyarakat baik dengan cara yang sudah diatur dengan hukum dan perundangan, maupun yang belum diatur oleh perangkat hukum di Indonesia.
Sebagai contoh, dengan munculnya berbagai alat dan sarana pembayaran yang memudahkan seseorang untuk bertransaksi tanpa harus membawa sejumlah uang, bahkan dengan teknologi internet yang maju, seseorang dapat mengadakan transaksi dengan rekanan bisnisnya tanpa harus bertemu secara langsung, atau cukup dengan perangkat elektronik saja.
System pembayaran yang dulu harus menggunakan uang kartal, kini dapat menggunakan uang giral yang tentunya lebih mudah, praktis dan aman. Pembayaran dengan uang kartal ini dapat disebut dengan pembayaran dengan surat berharga.
Surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang guna melaksanakan sebuah prestasi yang merupakan pembayaran dengan harga uang, namun diwakilkan dengan suatu surat berharga yang didalamnya mengandung perintah kepada pihak ke tiga atau pernyataan sanggup untuk membayarkan sejumlah uang kapada pemegang surat tersebut. Misal: pembayaran dengan menggunakan bilyet giro, cek, wesel, mdll
Bilyet giro sendiri adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebut namanya. Bilyet giro sendiri tidak diatur dalam KUHD, melainkan dalam SE BI no 28/332/UPG/1995

BAB II

PEMBAHASAN
Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro
Bilyet giro secara khusus diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (S.E.B.I) no 4/470/UPBB/PbB (24/1/1972) jo SKDIR BI no 28/32/KEP/DIR jo S.E.B.I no 28/32/UPG/4/7/1995 tentang Bilyet Giro. Bilyet giro merupakan salah satu alat penarikan rekening giro.
Terdapat beberapa alasan bahwa Bilyet Gio diatur dalam SEBI, yakni:
Sampai tahun 1972 belum terdapat pengaturan secara tegas, baik dengan undang-undang maupun dengan peraturan lain mengenai Bilyet Giro;
Pemakaian Bilyet Giro yang semakin lama semakin berkembang di dalam masyarakat;
Mengingat pentingya dan manfaat Bilyet Giro sebagai sarana perbankan;
Pengertian bilyet giro menurut pasal 1 huruf d adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening pemegang yang disebutkan namanya.
Pemindah bukuan tersebut dilakukan secara kliring oleh Bank Indonesia, hal ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
Penarikan bilyet giro dibebankan kepada rekening penarik, yaitu nasabah giro cabang bank yang bersangkutan yang ditunjuk pada bilyet giro tersebut. Sedangkan tujuan pembayaran diberikan kepada rekening yang disebutkan, baik rekening nasabah pada cabang bank itu sendiri, nasabah cabang lain dari bank yang sama atau nasabah bank lain diluar bank tertarik. Dalam praktik, apabila bilyet giro tersebut ditujukan kepada rekening pemegang yang bersangkutan kepada bank lain, maka pengiriman dana kepada rekening pemegang tersebut menggunakan sarana transfer.

Syarat Formal Bilyet Giro
Menurut SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tertanggal 24 Januari 1972, syarat formal yang harus dipenuhi suatu BG adalah sebagai berikut:
Nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;
Nama tertarik;
Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban saldo atau atas beban rekening penarik;
Nama dan nomor rekening pemegang, serta tempat bank tertarik, kepada siapa perintah termaksud ditujukan;
Nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana secara administratif termaksud dan jika dianggap perlu juga alamatnya;
Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf;
Tanda tangan penarik, nama jelas dan atau disertai cap/stempel badan usaha jika penarik merupakan suatu perusahaan berbentuk badan usaha sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening;
Tempat dan tanggal penarikan;
Tanggal mulai efektif berlakunya amanat perintah dalam Bilyet Giro;
Nama bank di mana pihak yang harus menerima dana pemindahbukuan tersebut memelihara rekening, sepanjang nama bank penerima diketahui oleh penarik;
Bilyet Giro yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana tersebut di atas, maka Bilyet Giro tersebut belum berlaku sebagai Bilyet Giro sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan. Di samping itu dalam hubungan dengan pengisian Bilyet Giro, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Semua perubahan atau tambahan amanat penarik harus ditandatangani oleh penarik sendiri;
Apabila nama penerima tidak dicantumkan, maka bank tertarik diwajibkan menolak atau mengembalikan;
Bila nama bank, di mana penerima mempunyai rekening giro, tidak dicantumkan atau tidak ditulis dalam Bilyet Giro, maka hal itu berarti dana dapat dipindahkan ke bank mana saja untuk rekening penerima;
Apabila tanggal efektif berlakunya amanat penerbit itu tidak ada, maka tanggal penerbitan dianggap sebagai tanggal efektif berlakunya amanat penarik. Sebaliknya apabila tanggal penerbitan Bilyet Giro tidak ada, maka tanggal efektif berlakunya amanat dipandang sebagai tanggal penerbitan/penarikan Bilyet Giro.

Tenggang Waktu Berlakunya Bilyet Giro
Dalam bilyet giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran. Pengertian tenggang waktu penawaran adalah sama dengan cek, yaitu 70 hari sejak tanggal waktu penarikan. Apabila tanggal penarika efektif tersebut tidak dicantumkan, maka tanggaj penarikan berlaku sebagai tangal efektif. Bilyet giro tidak boleh dibatalkan selama dalam tenggang waktu penawaran, karena Bilyet Giro merupakan suatu perintah yaitu perintah untuk melakukan pemindah bukuan, maka dengan beberapa pertimbangan penarik dapat membatalkan Bilyet Giro tersebut sepanjang pada waktu penerimaan pemberitahuan tertulis oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam Bilyet Giro tersebut belum dilaksanakan. Tetapi dalam hubungan dengan pembatalan ini terdapat perbedaan dengan pembatalan suatu cek. Menurut Pasal 209 ayat 1 KUH Dagang penarikan kembali suatu cek tak berlaku melainkan setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan. Dengan perkataan lain suatu cek hanya dapat dibatalkan setelah lewat waktu pengunjukannya atau tidak dapat dilakukan setiap waktu. Hal demiikian berbeda dengan pada Bilyet Giro yang dapat dibatalkan sepanjang amanat Bilyet Giro tersebut belum dilaksanakan. Hal itu berarti Bilyet Giro dapat ditarik kembali/dibatalkan setiap saat selama pemindahbukuan belum dilakukan. Tampaknya dibuat ketentuan yang berlainan antara Bilyet Giro dengan Cek, disebabkan perbedaan di dalam penekanan pemberian perlindungannya.
Dari beberapa ketentuan dalam KUH Dagang dapat disimpulkan bahwa pada suatu cek, perlindungan lebih diutamakan kepada pemegang cek tersebut. Hal ini terlihat antara lain dengan dianutnya asas legitimasi formal, serta pada dasarnya tidak diperkenankan adanya alasan yang bersifat pribadi atau tangkisan relatif (exceptionis in personan). Sebaliknya Bilyet Giro lebih mengutamakan perlindungan kepada penarik / penerbit, sehingga penarik dapat bebas menarik kembali Bilyet Giro tersebut, selama pemindahbukuan belum dilakukan oleh tertarik.
Walaupun demikian apapun alasannya diperkenankan penarik menarik kembali/membatalkan Bilyet Giro tanpa batas akan merugikan pemegang dan menciptakan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu ketentuan mengenai pembatalan Bilyet Giro ini seyogianya ditinjau kembali, khususnya dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang.
Mengenai pelaksanaan amanat yang tercantum dalam Bilyet Giro dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:
Bank tertarik menerima Bilyet Giro dari penarik dan memindahkan dana tersebut dalam Bilyet Giro dengan nota kredit kepada bank dari penerima dana, untuk dikreditkan ke dalam rekening penerima dana yang namanya tercantum dalam Bilyet Giro yang bersangkutan;
Bilyet Giro langsung diserahkan oleh penarik kepada penerima dana, yang kemudian oleh yang bersangkutan disalurkan kerekeningnya sendiri pada bank tertarik atau bank lainnya. Dalam hal dana tersebut disetor pada bank yang berlainan, maka bank nasabah penyetor memperhitungkan Bilyet Giro tersebut melalui kliring kepada bank tertarik; Bilyet Giro tersebut diperlakukan sama dengan warkat-warkat kliring lainnya.
Akhirnya dapat dikemukakan bahwa sehubungan dengan masalah apakah Bilyet Giro merupakan surat berharga, terdapat 3 (tiga) pendapat yakni sebagai berikut:
Bilyet Giro tidak termasuk pengertian surat berharga. Pendapat tersebut didasarkan pada alasan karena BG tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga tidak memenuhi ciri-ciri dan pengertian surat berharga.
Bilyet Giro sebagai surat berharga. Bahwa Bilyet Giro tetap masih dapat digolongkan sebagai surat berharga sejauh telah memenuhi semua syarat material (senilai dengan perikatan dasarnya) dan memenuhi semua syarat-syarat formal yang diharuskan oleh peraturan yang bersangkutan dan syarat-syarat surat berharga pda umumnya dikurangi syarat fungsi dapat diperdagangkan;
Bilyet Giro sebagai quasi surat berharga. Karena di satu sisi menurut sifat dan bentuknya Bilyet Giro bukan merupakan surat berharga. Akan tetapi oleh karena terdapat keuntungan-keuntungan dan keistimewaannya, maka beredarlah Bilyet Giro dalam masyarakat seolah-olah sebagai alat pembayaran seperti cek dan dapat dialihkan hak tagihnya dari tangan satu ke tangan lainnya.
Pendapat di atas dapat dipahami karena memang dalam praktek adakalanya seorang penarik mengeluarkan Bilyet Giro blanko sehingga dapat diendosemenkan. Kemudian pemegang terakhir (tentunya harus yang mempunyai rekening di bank) akan mengisi dengan namanya sebagai penerima amanat Bilyet Giro yang bersangkutan.

Keuntungan Bilyet Giro
Keuntungan dari penggunaan Bilyet Giro daripada cek, yakni:
Bilyet Giro dapat post dated, artinya dapat diberi tanggal lebih terhadap tanggal penarikannya. Pada Bilyet Giro terdapat tanggal penarikan dan terdapat pula tanggal efektif, yakni tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan yang tercantum dalam BG tersebut. Selama tanggal efektif belum jatuh waktu, maka pemindahbukuan tidak akan dilakukan, yang tidak melebihi 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan ;
Tanggal Penerbitan adalah tanggal diterbitkannya surat perintah pemindahbukuan;
Bilyet Giro dapat dibatalkan setiap saat selama belum jatuh tanggal efektifnya atau belum dilaksanakan amanatnya oleh tertarik .
Karena formulir Bilyet Giro telah distandarisasikan bentuknya oleh BI, sehingga bila dilihat selintas bentuknya sama seperti cek (bahkan ada yang menamakan Bilyet Giro sebagai giro cek);
Walaupun menurut ketententuan Bilyet Giro tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan hak tagihnya kepada pihak lain, tetapi kenyataannya penarik suatu Bilyet Giro sering tidak mencantumkan nama penerima dan nama bank dimana penerima dana mempunyai rekening. Sehingga Bilyet Giro sering kali dialihkan begitu saja hak tagihnya kepada pihak lain;
Bilyet Giro sebagai warkat kliring, yaitu dapat diperhitungkan melalui kliring antar bank, sehingga mudah bagi pemegangnya untuk mencairkan dananya
Kewajiban Menyediakan Dana dan Perhitungan Bilyet Giro Kosong
Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada Tertarik pada waktu pengunjukan BILYET GIRO yang dilakukan pada atau setelah Tanggal Efektif sampai dengan 70 hari Tenggang Waktu Pengunjukan
Penutupan rekening nasabah oleh tertarik (bank) wajib dilakukan, apabila yang bersangkutan:
menarik biyet giro kosong sebanyak 3 kali atau lebih dalam waktu 6 (enam) bulan;
menarik 1 (satu) lembar bilyet giro kosong senilai Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau lebih;
namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.
Kewajiban tertarik (bank) menutup rekening dimaksud dalam angka 1 tidak berlaku untuk rekening pinjaman, nemun pemilik rekening yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan penarikan. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apakah terhadap penarikan rekening pinjaman/ kredit yang ternyata dananya tidak cukup, termasuk cek/biyet giro kosong. Terdapat pihak yang menafsirkan bahwa hal tersebut dikecualikan dari piñatausaha cek/bilyet giro kosong, tetapi terdapat pihak lain yang menafsirkan bahwa keduanya merupakan perbuatan hukum yang berbeda.
Tidak termasuk bilyet giro kosong jika bilyet giro yang diunjukkan kepada bank ditolak dengan alasan:
persyaratan formal bilyet giro tidak terpenuhi;
tanggal efektif bilyet giro belum sampai;
bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;
sudah kadaluarsa;
perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.
Syarat penolakan biyet giro kosong dicantumkan secara limitatif oleh undang-undang. Dananya tidak cukup tidak digolongkan sebagai penolakan bilyet giro kosong. Termasuk cek bilyet giro kosong jika bilyet giro kosong yang diunjukkan kepada bank ditolak dengan alasan lainya, yaitu;
Rekening telah di tutup;
Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh penarik;
Bea materai belum lunas;
Tandatangan tidak cocok dengan specimen
Stempel kliring tidak ada;
Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima;
Endosemen pada cek atas nama;
Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan kepolisian terlampir);
Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang;

Namun, dananya tidak cukup kemudian digolongkan sebagai penolakan cek/bilyet giro kosong. Hal ini biasanya sudah diantisipasi dengan di cantumkan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah giro.
Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu dananya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup. Sedangkan yang dimaksud dana nasabah yang dapat diperhitungkan sebagai dana yang tersedia pada bank adalah saldo giro yang efektif, saldo fasilitas krdit yang belum digunakan, fasilitas cerukan atau fasilitas cross clearing yang diberikan oleh bank sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Sanksi tersebut diberikan kepada nasabah yang telah menarik cek/bilyet giro kosong selama 3 kali dalam waktu 6 bulan atau menarik 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dengan jumlah minimal Rp 1 miliar atau lebih.
Cara perhitungan frekuensi penarikan biyet giro kosong dimaksud adalah berdasarkan atas jumlah lembat yang ditolak berikut :
Satu lembar bilyet giro yang sama tetapi diajukan (dikliringkan) berulang-ulang dan ditolak pembayaranya dihitung sebagai satu lembar penarikan bilyet giro kosong.
Beberapa bilyet giro yang ditarik oleh seorang nasabah dan ditolak pembayaranya oleh satu atau beberapa bank pada tanggal yang sama dihitung sebanyak jumlah lembar penarikan biyet giro kosong.
Sanksi terhadap nasabah yang melakukan pelanggaran tersebut adalah dengan dimasukkanya nasabah tersebut dalam daftar hitam yang berlaku selama 1 tahun terhitung sejak diterbitkan bilyet giro kosong sebanyak 3 kali atau setelah surat peringatan yang ketiga. Dan apabila dalam tenggang waktu tersebut nasabah melakukan penarikan biyet giro kosong lagi maka akan langsung dimasukkan ke daftar hitam untuk tahun selanjutnya.

Data-data yang Ada di Bilyet Giro
Tanggal Penarikan adalah tanggal pada saat penarik membuka Bilyet Giro.
Tanggal Efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan. Tanggal efektif ini harus dalam masa tenggang waktu penawaran selama 70 hari terhitung sejak tanggal penarikan. Dalam hal tanggal efektif tidak dicantumkan maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif.(Sesuai SKBI No. 28/32/KEP/DIR pasal 2 dan 3).
Nama pemegang dan nomor rekening (wajib diisi).
Nama Bank penerima (dalam hal nama bank penerima tidak diisi, maka bank tertarik dan penarik setuju dananya dipindahbukukan ke bank mana saja.)
Jumlah dana dalam angka dan huruf diisi selengkapnya. Jika ada perbedaan antara angka dan huruf dalam penulisan, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnya.(SKBI No. 28/32/KEP/DIR pasal 2 dan 3 ).
Tanda tangan penarik dan stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.

Ketentuan-ketentuan lain Bilyet Giro
Penarik tidak boleh membatalkan Bilyet Giro selama dalam tenggang waktu penawaran. Pembatalan Bilyet Giro hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan dari penarik.(SKBI No. 28/32/KEP/DIR pasal 7) .
Kewajiban penarik yang timbul dari penarikan Bilyet Giro hapus karena kadaluwarsa setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran. (SKBI No. 28/32/KEP/DIR pasal 11).
Perintah pemindahbukuan dalam Bilyet Giro tidak berakhir apabila kemudian penarik meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hukum.(SKBI No. 28/32/KEP/DIR pasal 10).

Pembatalan Bilyet Giro
Pembatalan Bilyet Giro hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan, yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan:
nomor Bilyet Giro;
tanggal penarikan;
jumlah dana yang dipindahbukukan.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Bahwa Pengertian bilyet giro menurut pasal 1 huruf d adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening pemegang yang disebutkan namanya.
Mengenai pelaksanaan amanat yang tercantum dalam Bilyet Giro dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:
Bank tertarik menerima Bilyet Giro dari penarik dan memindahkan dana tersebut dalam Bilyet Giro dengan nota kredit kepada bank dari penerima dana, untuk dikreditkan ke dalam rekening penerima dana yang namanya tercantum dalam Bilyet Giro yang bersangkutan;
Bilyet Giro langsung diserahkan oleh penarik kepada penerima dana, yang kemudian oleh yang bersangkutan disalurkan kerekeningnya sendiri pada bank tertarik atau bank lainnya. Dalam hal dana tersebut disetor pada bank yang berlainan, maka bank nasabah penyetor memperhitungkan Bilyet Giro tersebut melalui kliring kepada bank tertarik; Bilyet Giro tersebut diperlakukan sama dengan warkat-warkat kliring lainnya.
Saran
Mari sama- sama kita pahami apa itu Bilyet Giro,,, Terima kasih …

Diposkan oleh
pankga

di
02.51

Kirimkan Ini lewat Email

BlogThis!

Berbagi ke Twitter

Berbagi ke Facebook

Label:
KULIAH

Link ke posting ini

Buat sebuah Link

Posting Lebih Baru

Posting Lama

Beranda

BACA JUGA ARTIKEL YANG LAIN DIBAWAH INI DAN JIKA INGIN MEMANGMBIL ARTIKEL TERSEBUT SILAKAN BACA DI DAFTAR ISI TENTANG TATA CARA MENGCOPY DI BLOG ATAU DI WEB

Password RAR Makalah : coba salah satu ya.!silvers1lv3rr1p4nk

JUMLAH PENGUNJUNG PANKGA

195245

DAFTAR ISI BLOG

Daftar Isi
December 2012[13] HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)November 2012[07] Pengertian dan Tujuan KONSTITUSI ( HUKUM KONSTITUSI )[06] PING BOMBER ( PINGR ) BLACKBERRYAugust 2012[23] Aplikasi SMS Hantu Blackberry[18] BB AKTIVASI APLIKASI [11] Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro[06] Pengertian Kriminologi[02] Battery Enhancer (Penghemat Energi Blackberry)[02] Signal Booster (Penguat Sinyal Blackberry)July 2012[29] Game Full Blackberry ( Angry Farm )[27] Cara Menyadap SMS (XL DAN TELKOMSEL)[27] MeterBerry ( Aplikasi Restard Blackberry )[27] Lampu Blackberry LED bentuk Disco ( BLINK )[27] Autotext Di Blackberry (Jingu Smileys Premium)[27] Aplikasi Menjaga Ram Blackberry (Controlbbanel)[26] GAME DOMINO BLACKBERRY[26] Addictive tower defense Game blackberry[18] Demokrasi Dan HAM (Makalah)[15] Perlindungan terhadap Konsumen BPSK[12] KWITANSI DAN PROMISE ATAS TUNJUK (makalah)May 2012[20] Fungsi Pendaftaran Tanah Dan Funsi Sertifikat Hak Atas Tanah[20] FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH[18] HAK ATAS TANAH ( konversi Dalam AGRARIA )[16] Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)[13] PENGERTIAN PENGADILAN TIPIKOR (MAKALAH PENGADILAN TIPIKOR)[11] HUKUM KESEHATAN MAKALAH ( DOKTER DAN PASIEN)[07] MAKALAH ASPEK HUKUM KONSUMEN[07] Makalah HUKUM KESEHATAN ( Makalah Informed consent ATAU Persetujuan Tindakan Kedokteran )April 2012[26] RINGKASAN Hukum Benda dan Hukum Perikatan[23] Pengertian Perjanjian ( RINGKASAN )[20] Hukum Acara Perdata (ringkasan)[20] Pengertian Hukum acara Perdata ( Makalah )[12] MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)[12] Cara Membuat Makalah Yang Baik dan benar[06] Pengertian Hukum Perjanjian Syariah ( Makalah )[03] Prinsip prinsip lembaga Negara[03] Penjelasan dan sejarah Hukum Pidana di indonesia[01] Contoh Kasus pelanggaran HAM[01] Pengertian Hukum DagangMarch 2012[26] Makalah Penyelesaian Sengketa (HUKUM) Pajak[16] MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN[16] Makalah Hukum Lingkungan[15] Aplikasi Ramalan dari Laptop (offline Ramalan)[12] TIPS Merawat Smartphone (Gadget) Touch-Screen[10] Multi Menu Nokia Symbian 3rd[07] Kunci Layar Laptop ( Matrix Screen locker)[06] CHEAT C.S 1.6 COUNTER STRIKE[04] NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)[04] Cheat, code ,Kode GTA san andreas PS 2 AND PC[01] Merawat Baterai Ponsel (Baterai HandPhone)[01] Membuat waktu Shutdown / tidur (TIMER) DI LAPTOP[01] Facebook di laptop Tanpa web (Facebook Messenger)[01] Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )February 2012[29] SITUS MP3 UNTUK HAPE (website mp3 HANDPHONE )[19] SITUS HAPE MENYEDIAKAN KEBUTUHAN HANDPHONE[17] CARA MEMAKAI SERTIFIKAT nokia SYMBIAN 3rd[16] TOP 20 TIPS Tombol di BLACKBERRY[15] Explorer buat Android[15] APLIKASI ANDROID (free 10 Wajib pada andorid)[13] Software Iseng-iseng[13] Membuat Tema Nokia (Theme creator /pic2theme full)[12] CARA MENGETAHUI NOMOR HAPE YANG LUPA[09] CARA Restart atau Reboot BlackBerry[09] KODE RAHASIA HAPE (TIPS HANDPHONE NOKIA AND ALL)[09] CARA MENGATASI BB (BlackBerry) LEMOT[09] Software Jahil Untuk Merusak Layar Monitor windows[07] SMS ONLINE GRATIS DARI WEB[07] Android Messenger seperti BBM[05] APLIKASI JAVA QURAN PHONE ALL (semua HandPhone)[04] Cara Menyadap Sms dan Telepon Handphone[03] Game handphone SEMUA Hape JAVA.[03] Cara Belajar Yang efektif (catatan)[02] Cara Copy Paste Di Website atau Di Blog[01] FLASH SMS s60v 3RD (SMS JAHIL)[01] LOCK APLIKASI PHONE NOKIA 3RD[01] H.A.M TERHADAP ANAK JALANAN[01] MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAKJanuary 2012[31] MY NAME IS RIPANK[31] MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI[31] TENTANG HUKUM ACARA PIDANA[31] PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL[06] TINDAKAN ABORSI (menurut HAM)[05] MAKALAH H.A.M (DEMOKRASI DAN TRANSISI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAM )[05] MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)[05] MAKALAH penegakan HAM di indonesia[05] Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)August 2011[03] EDITOR VIDEO NOKIA 3RDJuly 2011[15] PENGINTAI SMS[08] SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN[07] HUKUM BENDA DALAM PERDATA[07] x 7 IPHONE MERUBAH TAMPILAN MENU NOKIA[06] HUKUM PERKAWINAN[03] BlackBerry JADI MODEM DI WIN XP DAN WIN 7[03] HANDPHONE NOKIA JADI MODEM[02] JBtaskman s60v3 APP (MENJAGA RAM HAPE)[01] MENU ANDROID PADA NOKIA[01] Game Nokia Micropool 320x240 FULL[01] APLIKASI RESTART PADA NOKIAJune 2011[29] PENYADAP PEMBICARAAN pada SYMBIAN 3rd[18] MENU NOKIA IPHONE 3G[14] MERUBAH TAMPILAN MENU DI HANDPHONE (SYMBIAN 3RD)May 2011[31] GAME WORMS SEMUA HANDPHONE[30] Makalah Peradilan Agama[29] Sertifikat nokia x5 e63 e71 6760[29] GAME 4 in 1 games Nokia[29] Penyesalan[29] APLIKASI HANDPHONE ANTI MALING[29] PHOTOBOOK FULL pada Nokia (TAMPILAN DI HANDPHONE MELIHAT PHOTO LEBIH MENARIK)[29] APLIKASI menyembunyikan SMS MASUK[29] hack sertifikat hape nokia[29] Kamus handphone BAHASA indonesia - inggris[Get Code]

Pankga d kupret. Diberdayakan oleh Blogger.

FACEBOOK

Pankga D KupretPIN BB 286202ac

.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571{list-style:none;margin-left:5px!important; margin-bottom:-2px!important;padding:0px;width: 125px;height:25px!important;position: relative;background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) top left repeat-x;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li{padding:0px;margin:0px;/**/float: left;/* */}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a{display:block;width:25px;height: 25px;text-decoration: none;text-indent: -9000px;z-index: 20;position: absolute;padding: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a:hover{background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left bottom;z-index: 2;left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star{left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star:hover{width:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars{left:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars:hover{width:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars{left:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars:hover{width:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars{ left:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars:hover{width:100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars{left: 100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars:hover{width:125px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li.current-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a257{background:url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left center;position: absolute;height: 25px;display: block;text-indent: -9000px;z-index: 1;left: 0px!important;}1 2 3 4 5 4 / 5 - 15 vote(s).

Google pagerank checker powered by mypagerank"

"));

affiliate marketing

Copyright (c) 2011 P.A.N.K.G.A.
Designed by D KUPRET
Phone Reviews

"));
Ads By Clicksor

P.A.N.K.G.A: MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI

Sun, 19 May 2013 14:10:36 +0000

MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI

BAB
I

PENDAHULUAN

A.
Latar
Belakang

Hukum adalah sebuah kenyataan yang
sangat kompleks meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majmuk,mempunyai banyak
aspek, dimensi dan fase. Bila
di ibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan
memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya.[1]

Seiring
berkembangnnya system pemerintahan Indonesia, maka semakain berkembang pula
tatanan hukum di Indonesia. Berangkat dari masalah kompleksitas hukum tersebut,
sudah sejak zaman awal kemerdekaan Negara Indonesia sudah menjadi Negara hukum sebagai
mana yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal
1 Ayat 3 “Negara Indonesia Adalah Negara
Hukum”[2]. Namun didalam perjalanannya apa yang di harapkan tidak
berjalan selaras dengan apa yang di amanahkan.

Setiap
pergantian masa kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia maka berganti pula
sistem dan cara yang digunakan. Sejak lengsernya Orde Lama dan kemudian
Lengsernya masa pemerintahan Orde Baru maka sejak saat itulah para elit politik
dan masyarakat menggelu-elukan pemerintah yang demokrasi. Hal ini di karenakan
karena di masa sebelumnya masyarakat di belenggu jiwanya terhadap system
pemerintahan yang terlalu mengekang kebebasan dan aspiratif masyarakat
Indonesia.

Terkait
dengan hal berikut maka dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia telah menjadi
Negara Hukum dan sekaligus menjadikan Negara yang Demokratis. Kebijakan untuk
menjadikan Negara Indonesia menjadi Negara Demokratis ini di pilih dan di terapkan dengan berbagai tujuan yang di
capai agar tersalurnya aspirasi masyarakat.

Salah
satu hasil dari pada demokrasi tadi adalah di bentuknya suatu produk hokum yang
memberikan campur tangan rakyat atau mengikut sertakan masyrakat dalam rangka
membantu membangun dan bersama-sama dalam mengelola pemerintah yaitu yang
terdapat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah yang
menggunakan asas Desentralisasi dengan tujuan meningkatkan partisipasi
masyarakat daerah dalam membangun dan meningkatkan perekonomian,social budaya,
dan politik daerah.

Terkait
dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa eksistensi pemerintah daerah
dengan otonominya merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan
desentralisasi (devolusi). Dari di mensi politik menjadikan Pemerintah Daerah
sebagai instrument pendidikan politik dalam rangka mengembangkan Demokratisasi
sehingga nantinya akan tercapai sebuah Negara yang berdasarkan hokum dan atas
demokkrasi.[3]

Kondisi-kondisi
di atas menunjukan adanya perubahan
style atau gaya dalam pemerintahan di Indonesia yang memberikan kebebasan kepada
masyarakatnya dalam kebebasan berekpresi di dalam sebuah Negara hokum.
Berdarkan uraian tersebut maka dilakukan penulisan Karya Ilmiah untuk menjadi
salah satu syarat mendapat besisswa di Fakultas
Hukum UMSU dan selanjutnya saya angkat hasil penelitian saya ini untuk di
jadikan pemenuhan tugas makalah dan untuk di bahas dalam mata kuliah hokum Hak
Asasi Manusia di semester V(H) selanjutnya saya gunakan untuk
makalah individu saya dengan beberapa perubahan-perubahan kecil dengan judul: “Peranan
Negara Hukum Demokrasi dalam Melindungi dan Memberikan Hak-Hak Rakyat”
Menurut Pasal 1(2) (3) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Repulik
Indonesia.

1.
Perumusan
Masalah

Permasalahan
yang akan di bahas dalam makalah ini adalah :

a.
Bagaimana
peranan pemerintah dalam mewujudkan Negara hokum demokrasi untuk terwujudnya
keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan social ?

b.
Bagaimana
arah kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan Negara hokum demokrasi ?

BAB
II

PEMBAHASAN

TINJAUAN
PUSTAKA

A.    Selayang
Pandang Negara Hukum dan Demokrasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 “Negara Indonesia Adalah
Negara Hukum” atas dasar inilah selanjutnya Negara republic Indonesia di
sebut sebagai Negara hokum.

Secara embrionik, gagasan Negara hokum telah di kemukakan
oleh Plato, ketika ia mengintroduksi
konsep Nomoi sebagai karya tulis yang di buat nya di
usia senjanya. Dalam Nomoi , Plato
mengemukakan bahwa penyeleggara Negara yang baik ialah yang di dasarkan pada
pengaturan hokum yang baik.[4]

Sedangkan menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik
adalah Negara yang di perintah berdasarkan dengan konstitusi dan berkedaulatan
rakyat dan berkekuatan hokum. Menurutnya ada tiga unsur dari pemerintah yang
berkonstitusi yaitu :

Pertama: pemerintahan di laksanakan demi kepentingan hokum.

Kedua: pemerintahan yang di laksanakan menurut hokum yang
berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukuan hokum yang yang di buat
secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.

Ketiga: pemerintahan yang berdasarkan konstitusi berarti
pemerintahan yang di laksanakan atas kehendak rakyat.

Gagasan Negara hokum tersebut masih bersipat samar-samar
dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali dalam
waktu yang lebih eksplesit pada abad ke 19, yaitu dengan munculya konsep
rechstaat dari friedrich Julius Stahl, menurutnya unsur-unsur dari Negara hokum
ialah:

a.      Perlindungan hak-hak asasi manusia.

b.      Pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak
itu.

c.       Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d.
Peradilan anministrasi dalam
perselisihan.[5]

Plato juga
mengemukakan teorinya tentang hokum yang menyatahan hokum sebagai sarana untuk
mendapatkan keadilan. Adapun teori Plato mengenai ini yakni :

a.
Hokum
merupakan tatanan terbaik menangani fenomena dunia yang penuh akan situasi
ketidak adilan.

b.
Aturan-aturan
hokum harus disimpan dalam satu kitab, agar tidak memunculkan kekacauan hokum.

c.
Setiap
Undang-Undang harus dimulai dengan prembule tentang motif dan tujuan
undang-undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan
memahami kegunaan mentaati hokum itu, dan insaf, tidak baik mentaati hokum
hanya karena takut di hokum. Ini berangkat dari konsep Socrates bahwa orang
yang cukup sadar tentang hidup yang baik, akan melaksanakan yang baik itu.

d.
Tugas
hokum adalah membimbing para warga
melalui UU pada suatu hidup yang saleh dan sempurna.

e.
Orang
yang melanggar hokum harus di hokum.

Tapi hukuman yang di jatuhkan bukan untuk balas dendam ,
sebab pelanggaran adalah merupakan suatu penyakit intelektual manusia karena
kebodohan.[6]

B.
Demokrasi
sebagai gagasan kedaulatan.

Di zaman modern sekarang ini, hampir semua Negara
mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Seperti dapat di ketahui dari
penelitian Amos J.Peasldd pada tahun
1950, dari 80 UUD Negara-negara yang di bandingkan , terdapat 74 negara yang
konstitusinya menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%) dari semuanya menganut
system ini.[7]

Padahal dulunya pada zaman yunanai kuno dari mana istilah
demokrasi itu di lahirkan, Istilah demokrasi ini ,mempunyai konotasi yang
sangat buruk. Demokrasi (demos cratos
atau demos kratien) di bayangkan sebagai pemerintahan oleh semua orang yang
merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh sato orang (autocrazy).

Namun terlepas dari para pendapat-pendapat tersebut, yang
jelas, dalam system kedaulatan rakyat itu, kekuasaan tertinggi dalam suatu
Negara di anggap berada di tangan rakyat iru sendiri. Kekuasaan itu pada
hakikatnya berasal dari rakyat, di kelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan
rakyat itu sendiri. Jargon yang kemudian di kembangkan sehubungan dengan ini
adalah “kekuasaan itu dari rakyat ,oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahkan dalam
system participatory democracy , di
kembangkan pula tambahan berasal dari rakyat,untuk rakyat, oleh rakyat dan bersama rakyat”.

Maka tidak di herankan lagi mengapa hampir semua
Negara-negara yang ada di dunia yang pemerintahannya belum berdasarkan atas
kedaulatan ingin mengubah negaranya menjadi Negara yang demokratis. Dalam
rentang waktu beberapa waktu lalu hingga sampai saat ini masih banyak
Negara-negara di dunia ingin menjadikan Negaranya sebagai Negara yang demokrasi
yang mana mereka ingin Negara tersebut berdasarkan atas kedaulatan rakyat.

Seperti hal Indonesia yang berawal dari reformasi pada
tahun 1998 sehingga melahirkan demokrasi yang kita rasakan saat ini,
Negara-negara di timur tengah pun mengalami hal yang sama seperti Indonesia
pada tahun 1998. Data dan fakta membuktikan semakin lama seseorang itu memegang
dan memngendalikan pemerintahan maka akan semakain banyak timbul ketidakadilan
di dalam tengah-tengah masyarakat sehingga nilai-nilai demokrasi itu sendiri
tidak akan terwujud.

Dan semakin banyak peraturan-peraturan yang di buat oleh
penguasa dalam hal ini pemerintah , maka hal ini pun sama seperti di atas yaitu
semakin jauh hak-hak rakyat dari nilai-nulai keadilan.

Salah satu bentuk dari pada demokrasi di sutu Negara
adalah dengan di adakannya pemilihan umum sebagaimana landasan Pemilihan Umum
yang di atur dalam Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 22E yang mengatur
tentang Pemilihan Umum yang mana salah satu pasal mengatakan bahwa pemilihan
umum di laksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil[8]. Dan di dalam pemilihan umum ini sebagai Negara yang
demokrasi kita sebagai rakyat yang memegang sepenuhnya atas kedaulatan rakyat
maka secara konstitusi wakil-wakil rakyat yang akan memimpin Negara ini selayaknya
rakyat itu sendiri yang memilihnya, ini adalah sebagi wujud dari pada
demokrasi.

C.
Menjamin hak-hak asasi manusia adalah wujud dari pada
Negara hokum demokratis.

Dasar hokum penjaminan hak-hak asasi manusia di dalam
Negara hokum demokrasi Indonesia hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28A-28J inilah
wujud dari pada penghargaan pemerintah terhadap hak-hak rakyatnya.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok
yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak
asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

Sebagaimana kita ketahui, di samping hak-hak asasi
manusia terdapat kewajiban-kewajiban asasi, yang dalam hidup kemasyarakatan
kita seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya.
Memenuhi kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak.

Dalam mayarakat yang individualistis ada kecenderungan
pelaksanaan atau tuntutan pelaksanaan hak asasi manusia ini agak berlebih-berlebihan.
Menurut sejarahnya asal mulanya hak asasi manusia itu ialah dari eropa barat,
yaitu inggris. Tonngak pertama kemenangan hak asasi manusia ialah pada tahun
1215 dengan lahirnya Magna Charta.[9]

Di dalam Magna Charta itu tercantum kemenangan para
bangsawan atas atas raja Inggris. Di dalamnya di jelaskan bahwa raja tidak lagi
bertindak sewenang-wenang. Dalam hal tertentu bahwa raja dalam mengambil
tidakannya harus mendapat persetujuan dari para bangsawan, walaupun hal itu
terbatas antara hubungan raja dengan bangsawan, tetapi kemudian terus
berkembang sebagai suatu prinsip, hal ini merupakan suatu kemenanagan, sebab
hak-hak tertentu telah diakui oleh pemerintah.

D.    Peranan
pemerintah dalam mewujudkan Negara hokum demokrasi untuk terwujudnya keadilan
dan kesejahteraan dalam kehidupan social.

Terdapat korelasi yang jelas antara Negara hokum yang
bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan
rakyat yang di jalankan melalui system demokrasi. Dalam demokrasi ,
penyelenggara Negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan
rakyat, implementasi konstitusi harus di topang dengan system demokrasi agar
terwujudnya keadilan dan kesejahteraan social dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Siogianya sebagai negara hokum demokrasi Indonesia mampu
mengangkat taraf hidup rakyatnya kearah yang lebih baik. Namun hal ini sangat
jauh dari apa yang di harapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 (1) yang menyatakan bahwa “Pakir
miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara” apa yang sudah di canangkan
oleh Negara bertolak belakang dengan apa yang di implementasikan sehingga
seolah-olah Negara hokum demokrasi kita tidak di jalankan sebagai mana
mestinya.

Salah satu bentuk ketidak perduliannya pemerintah dalam
hal meningkatkan infrastrktur dan pelayanan public yang semakin lama semakin
sulit. Hal ini di buktikan dengan gugutan yang di ajukan terhadap pemerintah
atas parahnya kerusakan jalan sebagai infrastruktur public yang telah terdaftar
di Pengadilan Negri Medan, Noreg: 470/Pdt. G/2008/PN.Mdn. gugatan yang di
lakukan citizen lawsuite atas
buruknya infrastruktur public yang
berfungsi untuk menggugah kembali hati nurani moral pejabat.[10]

Hal
di atas membuktikan bahwa di dalam suatu tatanan pemerintahan yang bagus dan
layak namun dalam mengimplementasikan dan bertindak Indonesia bukanlah Negara
hokum yang demokrais karena dalam mengambil setiap kebijakannya pemerintah
selalu mengedepankan kepentingan politik ketimbang mengedepankan kepentingan
hajat hidup orang banyak dalam hal ini masyarakat Indonesia.

Di dalam peranannya sebagai Negara hukum demokrasi, dalam
menjalankan fungsinya, hubungan antara Negara hokum dengan demokrasi tidak bisa
di pisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hokum akan kehilangan bentuk dan arah,
begitu juga hokum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Di sebut Negara
Indonesia Negara hokum dan demokrasi karena di dalamnya mengamodasi
prinsip-prinsip Negara hokum dan demokrasi. Adapun prinsip-prinsip Negara hukum
demokrasi tersebut adalah :

Prrinsip-prinsip
Negara hokum:

a.       Asas
legalitas.

b.      Perlindungan
hak asasi manusia.

c.       Pemerintah
terikat pada hokum.

d.
Monopoli
paksaan untuk menjamin penegakan hokum.

e.
Pengawasan
oleh hakim yang merdeka.

Prinsip-prinsip Negara demokrasi :

a.       Perwakilan
politik

b.      Pertanggung
jawaban politik.

c.       Pemisahan
kekuasaan.

d.      Pengawasan
dan control.

e.
Kejujuran
dan keterbukaan pemerintah untuk umum.

f.
Rakyat
di berikan kemungkinan untuk mengajukan keberatan.[11]

Jika saja pemerintah mengikuti prinsip-prinsip Negara
hokum demokrasi maka Indonesia akan menjadi Negara yang besar dan makmur
sehingga tidak ada lagi kesenjangan social dan pemerintah mampu mengangkat
taraf hidup orang banyak.

Di samping belum mampunya
membawa rakyat Indonesia kearah yang lebih baik, pemerintah terus
berusaha bagaimana agar pemerintah dapat melakukan yang yang terbaik untuk
rakyat bangsa dan Negara.

Hakikat dari pada Negara hokum demokrasi belum dapat
tercaapai selagi aparatur Negara belum serius memikrkan nasib rakyatnya. Selagi
mereka masih memikirkan kepentingan pribadi dan kelompok maka semakin jauh pula
nasib rakyat dari yang namanya kesejahteraan.

Seharusnya kita bersukur menjadi Negara yang berdasarkan
akan hokum dan demokrasi, karena saat ini banyak rakyat Negara-nergara maju dan
berkembang ingin menuntut negaranya menjadi Negara yang demokratis dan tetap
berdasarkan akan hokum. Karena mereka yakin di dalam Negara hokum demokrasi
hak-hak mereka akan jauh lebih baik ketimbang Negara yang berdasarkan akan
kekuasaan belaka.

Reformasi atau revolusi adalah tuntutan setiap orang jika
pememerintah tidak mampu mengubah nasib mereka ke rah yang lebih baik, apakah
itu reformasi atau revolusi sama-sama akan menimbulkan korban-korban. Namun di
dalam perjuangan itu pasti ada pengorbanan maka tidak heran kita melihat banyak
korban berjatuhan untuk mendapatkan hak mereka dari pemerintah dan untuk
mengubah nasib mereka dan masyarakat lainnya kearah lebih baik agar terwujud
suatu keadilan social.

Cepat ataupun lambat jika pemerintah tidak betul-betul
berbuat untuk kebaikan masyarakatnya maka Indonesia akan mengulangi sejarah
untuk ke dua kalinya yaitu refoermasi untuk kedua kalinya. Hal ini sudah
menjadi bom waktu di Negara kita yang mana waktunya sudah di mulai hanya saja
kita tidak tahu kapan ia akan meledak dan mengguncang serta merobohkan
segi-segi pemerintahan yang telah berjalan.

E.     Arah
dan Kebijakan Pemerintah dalam Hal Pengelolaan Negara Hukum Demokrasi.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum
aturan tertinggi Indonesia yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan. Di
dalam sebuah Negara hokum demokrasi setiap kebijakan yang di ambil harus
berdasarkan aturan yang ada dan haruslah diambil dengan kesepakatan antara
rakyat dengan pemerintah sehingga akan tercapainya nulai-nilai demokrasi dan
keadilan.

Tak jauh dari nilai-nilai pancasila di dalam islam juga
di akui memgenai Negara hokum dan demokrasi, dalam hal ini lebih menekankan
prinsip bermusyawarah dalam setiap mengambil kebijakan. Hal ini terdapat di
dalam Alqur’an surat Ali-Imran ayat 38
yang “ memerintahkan Nabi untuk melakukan musyawarah” dan di dalam satu ayat
lagi di katakan “Allah menggambarkan sikap orang mukmin yang salah satunya memerintahkan
musyawarah dalam setipa persolan yang mereka hadapi” (wa amruhum syura binahum)
Q.S. Al-Syura ayat 39.[12]

Dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Negara,
kebijakan-kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil,
maka dari pada itu rakyat kecil merasa keadilan hanya milik orang-orang
golongan atas saja.

Fakkta dan buti di lakukan pada tanggal 18 juli 2011 dari
hasil survey yang di lakukan di lapangan beberapa waktu lalu menunjukan ketidak
puasan masyarakat akan penegakan hokum di masyrakat, kami mengajukan beberapa
pertanyaan langsung kepada masyarakat mengenai kebijakan yang di ambil oleh
pemerintah dan juga masalah penegakan hokum dan demokrasi.

Dari hasil sutvey yang dilakukan terdiri dari mahasiswa,
ibu rumah tangga, PNS dan Wiraswasta, dengan hasil kekeecewaan respondence/masyarakat
terhadap kinerja pemerintah. Dari pertanyaan pertama mengenai penegakan hokum respondence
90% masyarakat tidak puas terhadap penegakan hokum di Indonesia dan 10%
mayarakat mengatakan puas terhadap penegakan hukum.

Dan dari pertanyaan kedua mengenai demokrasi 70%
masyarakat mengatakan demokrasi saat ini cukup baik karena rakyat di beri kesempatan
untuk berkreasi, dan 25% mengatakan kurang baik karena demokrasi di Indonesia
terlalu kebablasan, sisa 5% lagi responden menjawab tidak tau.[13]

Secara perencanaan menurut UUD 1945 pemerintah
mencanangkan program-program yang akan mensejahteraan rakyat nya salah satunya
mengenai pendidikan yang mana hal ini terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 31 yang mengatakan setiap warga Negara berhak
mendapatkan pendidikan, namun jika kita korelasikan dengan saat ini bahwa
pendidikan tidak lagi menjadi tujuan social dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, justru pendidikan sudah menjadi bisnis yang mana tujuannya untuk
mencari keuntungan.

Ini adalah bukti salah satu kebobrokan kebijakan di
Negara kita, bagaimana pemerintah akan meningkatkan taraf hidup masyrakatnya
jika semua nya harus di lakukan dengan uang.

Bukti lain pada tahun 2009 tercatat utang Indonesia di
International mencapai lebih dari 1600 Triliun, ternyata tidak sebanding apa
yang di katakana pemerintah bahwa utang pemerintah sudah berkurang setiap
tahunnya tidak benar, justru semakin tahun utang Indonesia semakin meningkat.

Dan satu lagi data yang kami dapatkan bahwa pemerintah
telah gagal dalam mebngambil kebijakan-kebijakn hal ini karenakan pada tahun
2009 juga tercatat 33 juta lebih rayat Indonesia hidup di bawah garis
kemiskinan dengan pendapatan rata-rata di bawah 24 ribu/hari.dan dalam fakta
yang berikutnya adalah terdapat 155 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi
dan 15 dari seluruh provinsi di Indonesia Gubernurnya tersandung kasus korupsi.[14]

Walaupun begitu ada juga kebijakan pemerintah yang
mengutamakan rakyat tetapi tidak sebanding terhadap kebijakan-kebijakan yang
tidak menguntungkan rakyat.

BAB
III

PENUTUP

A.
KESIMPULAN

Siogianya sebagai
negara hokum demokrasi Indonesia mampu mengangkat taraf hidup rakyatnya kea rah
yang lebih baik. Namun hal ini
sangat jauh dari apa yang di harapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 34 (1) yang menyatakan bahwa “Pakir miskin dan anak terlantar di pelihara
oleh Negara” apa yang sudah di canangkan oleh Negara bertolak belakang dengan
apa yang di implementasikan sehingga seolah-olah Negara hokum demokrasi kita
tidak di jalankan sebagai mana mestinya.



Dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Negara,
kebijakan-kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil,
maka dari pada itu rakyat kecil merasa keadilan hanya milik orang-orang
golongan atas saja. Fakta dan bukti di lakukan pada tanggal 18 juli 2011 dari hasil
survey yang di lakukan di lakukan di lapangan beberapa waktu lalu menunjukan
ketidak puasan masyarakat akan penegakan hokum di masyarakat, kami mengajukan
beberapa pertanyaan langsung kepada masyarakat mengenai kebijakan yang di ambil
oleh pemerintah dan juga masalah penegakan hokum dan demokrasi. Maka dapat di
katakan saat ini pemerintah sudah kehilangan arah dalam menjalankan tugas
wewenang nya, sehingga banyak terjadi ketidak adlilan di tngah-tengah
masyarakat.

B.
SARAN

Setelah kita membaca
dan memahami maksud dari pada makalah ini kiranya pembaca terkhusus mahasiswa
fakultas hokum mengontrol pemerintahan dalam setiap mengambil kebijakan. Kiranya nanti pemerintah dapat berjalan sebaimana
sesungguhnya menjadi Negara hokum demokrasi.

Kita harapkan bersama makalah ini nantinya menjadi masukan bagi pemerintah agar
kedepannya pemerintah dapat berbuat lebih baik dalam meningkatkan
kesejahteraaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C.
DAFTAR
PUSTAKA

AR, Ridwan. Hukum
Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2010.

Ash-Shiddiqy, Jimly. Konstitusi
dan Konstitualisme. Jakarta: Sinar Gravika, 2010.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, SH.MH Hukum Tata Negara Repuplik Indonesia:Hak
Asasi Manusia. Jakarta: Rieneka Cipta, 2000

Saukani, Imam dan Thohari, Ahsin. Dasar-dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2010.

Wajdi, Farid. Pledoi Orang
Pinggiran. Medan: Mentiko Publisher, 2009.

Yunus, Mahmud dan Naimi Nadlrah. Fiqih Muamalah. Medan: Ratu Jaya, 2011.

L. Tanya Berdnard, S.H,MH.dkk. Teori Hukum:Stategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu .
Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dengan
Penjelasan dan Amandemennya.
Surabaya: Kartika.

Ali Muda Harahap

“Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam
Pengelolaan Perekonomian Pemerintah
Daerah Dalam UU No 33 Tahun 2004,” (Skripsi Fakultas Hukum Universutas Muhammadiyah
Sumatera Utara,Medan, 2007)

Metro Tv Head Line News
Maret 2011

[1]
Imam saukani dan ahsin Thohari
“dasar-dasar politik hokum” hal 1

[2]
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dengan Penjelasan dan Amandemenya
Pasal 1 Ayat 3 hal 70.

[3]
Ali Muda Harahap , “Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Pengelolaan
Perekonomian Pemerintah Daerah Dalam UU
No 33 Tahun 2004,” (Skripsi Fakultas Hukum Universutas muhammadiyah sumatera
utara,Medan, 2007) Hal 2

[4] Ridwan AR Hukum Administrasi negara: Negara
Hukum Dasar teoritis Hukum Administrasi Negara Hal2-3

[5]
Ibid

[6] Dr.Bderdnard L. Tanya, S.H,MH. Teori
Hukum: Stategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu Hal: 41-42

[7] Prof.Dr. Jimly Asshidiqie, SH, Konstitusi
dan Konstitusionalisme Indonesia Hal 116

[8] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Dengan Penjelasan dan Amandemenya Pasal 22E Hal 78

[9] Prof.Drs.C.S.T. Kansil S.h dan Christine
S.T. Kansil, SH.MH Hukum Tata Negara Repuplik Indonesia:Hak Asasi Manusia Hal
202

[10] Farid Wajdi Pledoi Orang Pinggiran:
Menggugah Nurani Hal 15

[11]
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara: Negara Hukum Demokrasi

[12] Mahmud Yunus Daulay MA dan Nadirah Raimi S.Ag
Fiqih Muamalah:Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Islam Hal 254

[13]
Jajak pendapat di lakukan Tanya langsung kepada responden dan melalui
via telpon seluler

[14] Metro Tv Head Line News Maret 2011

P.A.N.K.G.A: MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)

Sun, 19 May 2013 11:54:45 +0000

Original textContribute a better translation

skip to main |
skip to sidebar

P.A.N.K.G.A

CATATAN SEDERHANA

Pages

Beranda
Humor
DAFTAR ISI
Wi-Fi Tips
SMS GRATIS

BAHASA

▼

JAM INDONESIA

Berlangganan Melalui Email

Feedjit

Feedjit Live Blog Stats

Populer

NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)
Lama Gak update akhir nya bisa update lagi dikarna kan masih ada kegiatan sekolah.. Sobat sekalian , kali ini saya akan memberikan be...

Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )
  Apakah anda sering merasa bingung untuk mengecek kuota Paket yang anda gunakan ? Kali ini saya akan memberikan Cara Cek Kuota Paket ...

MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)
BAB. I PENDAHULUAN A.     PENGERTIAN. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangka...

MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang ber...

HUKUM BENDA DALAM PERDATA
HUKUM BENDA , adalah hukum tentang benda yaitu kumpulan segala macam aturan hukum tentang benda yang terdapat di dalam Buku II KUHPer ...

MAKALAH penegakan HAM di indonesia
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah             UUD 1945 merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan k...

<

Kamis, 12 April 2012

MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)

BAB I

PENDAHULUAN

Program reformasi pertanahan ini
pada mulanya dilatar belakangi oleh konsentrasi hak atas tanah pada tuan tanah,
raja, bangsawan dan gereja di Yunani kuno, Romawi dan Cina. Lambat laun keadaan
ini menimbulkan keresahan bagi para petani yang tak mempunyai tanah yang
berakibat merugikan kehidupan ekonomi negara. Setelah Perang Dunia I, pada saat
telah banyak negara memperoleh kemerdekaanya, di sebagaian besar negara-negara
itu, golongan-golong-an yang telah disebutkan di atas masih memiliki dan
menguasai tanah tanpa kendali. Keadaan inilah yang menyebabkan sehingga di
seluruh Eropa diadakan reformasi pertanahan dengan pengertian membagi-bagi
kembali tanah yang disita atau dibeli dari tuan tanah, raja, bangsawan, dan
gereja kepada para petani yang tak mempunyai tanah yang kehidupannya dikuasai
oleh golongan-golongan tersebut. Tujuan reformasi pertanahan pada waktu itu
adalah bersifat politik sosial.

Setelah program ini dilaksanakan
maka dapat dikatakan bahwa tujuannya berhasil dicapai, dengan pengertian bahwa
keresahan sosial mereda, namun tidak berlangsung lama. Para petani pemilik baru
ini meminjam kembali uang dari bekas pemilik tanah. Para pemilik baru kembali
tercekik dengan utang, sehingga tanahnya akhirnya dikuasai kembali oleh para
tuan tanah. Keadaan ini terjadi oleh karena tidak diimbangi dengan fasilitas
yang memungkinkan para petani pemilik baru dapat mengolah tanahnya dengan
sebaik-baiknya untuk membawa hasil yang sebesar-besarnya. Keadaan ini
dimanfaatkan oleh golongan komunis dengan mendukung tuntutan petani, untuk
mendapatkan tanah. Terjadilah penggulingan kekuasaan dengan bersenja-takan
reformasi pertanahan di Aljazair dan Meksiko. Untuk menangkal pengaruh golongan
komunis yang begitu besar yang memanfaatkan reformasi pertanahan sebagai
senjata, maka Amerika juga tampil dengan suatu konsepsi baru tentang reformasi
pertanahan. Amerika menganjurkan untuk menggunakan reformasi pertanahan, tidak
hanya pembagian tanah, tetapi juga usaha memperbaiki kehidupan petani dengan
fasilitas kredit, koperasi, pendidikan, latihan dan sebagainya. Inilah yang
dimaksud dengan reformasi agraria, atau reformasi pertanahan dalam arti yang
luas. Istilah reformasi agraria ini kemudian digunakan bersama atau
berganti-ganti dalam arti konsepsi baru Amerika (Soetiknjo 1988:13.11).

Pelaksanaan reformasi agraria
dilakukan, baik di negara-negara kapitalistis, maupun di negara komunistis. Di
negara kapitalistis sifat pelaksanaannya ialah mengatur hubungan peker-ja
dengan penggarap tanpa mengubah kedudukan tuan tanah. Di negara komunistis ia
ditujukan pada persamaan pendapatan dan penghasilan dengan menghilangkan hak
milik perseorangan atas tanah dengan kata lain tuan tanah dihilangkan.
Dibandingkan dengan di Indonesia, maka hak milik perorangan dan hak-hak lainnya
tetap diakui, hanya saja pemilikan dan penguasaan tanah dibatasi untuk mencegah
pemerasan di bidang penguasaan dan pengusahaan tanah (Blitanagy
1984:71).

PERMASALAHAN.

1.      Apa yang menjadi Landasan Landreform di Indonesia ?

2.      Apa yang menjadi tujuan Landreform
di Indonesia ?

BAB II

PEMBAHASAN

Pengertian

Landreform terdiri atas dua suku
kata yaitu land dan reform.Land berarti tanah,sedangkan reform
berarti perbaikan atau pembaharuan.

Budi Harsono menyatakan bahwa
landreform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasan tanah serta
hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Ini berarti bahwa
nampaknya selama belum dilaksanakannya landreform keadaan pemilikan dan
penguasaan tanah di Indonesia dipandang perlu dirubah strukturnya.

Sejak
beberapa tahun terakhir ini kata reformasi, kembali populer disuarakan oleh
anggota masyarakat. Di kalangan ilmuan hukum agraria, kata reformasi sebagai
terjemahan kata Inggeris reform bukanlah merupakan istilah yang baru.
Istilah ini bahkan telah dikenal beberapa puluh tahun yang silam dengan
menggandengkannya dengan masalah pertanahan dan/atau agraria, sehingga
timbullah istilah landreform yang selanjutnya penulis sebutkan dengan
reformasi pertanahan dan agrarian reform, yang untuk selanjutnya penulis
sebutkan dengan reformasi agraria.

Tujuan Landreform Indonesia.

Di Indonesia pelaksanaan landreform
berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 yang terwujud di dalam satu
rangkaian kegiatan di bidang pertanahan.[1]
Kemudian dikatakan bahwa Landreform bertujuan untuk memperkuat dan memperluas
pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum tani.

Secara
umum tujuan landreform adalah untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah
secara adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani.

Departemen
penerangan R.I. dalam Pertanahan di Era Pembangunan Nasional (1982 : 43)
menegaskan bahwa di lihat dari berbagi aspek, pelaksanaan landreform di
Indonesia meliputi :

Tujuan
social ekonomi :

a.       Memperbaiki
keadaan social ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi fungsi
social politik,

b.      Memperbaiki
produksi nasional khususnya sector pertanian guna mempertinggi penghasilan dan
taraf hidip rakyat,

Tujuan social poitik :

a.       Mengakhiri
system tuan tanah dan menghapuskan pemilikan yang luas.

b.      Mengadakan
pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah
dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula.

Tujuan mental psikologis :

a.       Meningkatkan
kegairahan bekerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian
hak mengenai kepemilikan tanah.

b.      Memperbaiki
hubungan kerja antara kepemilikan tanah dengan penggarapnya.

Di samping itu ada beberapa hal
lagi yang menjadi tujuan Landreform itu, secara terperinci tujuan Landreform di
Indonesia adalah :

1.      Untuk
mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa
tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan mengubah
struktur pertanahan secara revolusioner, guna merealisasi keadilan social.

2.      Untuk
menjalankan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai
alat pemerasan.

3.      Untuk
memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga Negara
Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, yang berfungsi social.

4.      Untuk
mengakhiri system tuan tanah dan menghapuskan dan penguasaan tanah secara
besar-besaran denagn tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan
batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai seorang kepala keluarga baik
laki-laki maupun wanita. Dengan demikian mengikis pula system liberalisme dan
kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi
rendah.

5.      Untuk
mempertinggi produksi nasional dan terselenggaranya pertanian yang intensif
secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya,
untuk mencapai kesejahteraan yang yang merata dan adil di sertai dengan system
perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan lemah.[2]

Landasan
landreform di Indonesia.

Landasan Ideal
landreform di Indonesia adalah Pancasila karena pancasila merupakan ideology,
cara pandang bangsa dan rakyat Indonesia.

Landasan
Konstitusional uang merupakan hokum dasar bangsa Indonesia dalam menajamin dan
member hak-hak rakyatnya dalam hal ini mengenai agrarian yaitu yang terdapat
dalam Pasal 33 ayat UUD 1945.

Landasan Operasional pelaksaan
Landreform di Indonesia

1. Pasal 7 yang mengatakan : Untuk
tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan ;

2. Pasal 10 (1) Setiap orang dan
badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan
mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara
pemerasan; (2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini akan
diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan ;

3. Pasal 17 (1) Dengan mengingat
ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan dalam Pasal 2 (3) diatur
luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak
tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum ; (2) Penetapan
batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan
perundangan di dalam waktu yang singkat ; (3) tanah-tanah yang merupakan
kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh
pemerintah dengan ganti rugi,untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang
membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. (4)
tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat (1) ini yang akan ditetapkan
dengan peraturan perundang-an,dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Penetapan
ceiling tanah pertanahan.

Untuk
merealisir amanat pasal 17 ayat (2) UUPA maka lahirlah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.56 Tahun 1960 tanggal 26 Desember 1960.
Bwedasarkan ketentuan pasal 22 UUD 1945 dan melalui Undang-Undang NO. 56 Prp
Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Pasal 8 Undang-Undang N0. 56 Prp
Tahub 1960 :

“ pemerintah mnenggadakan
usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian
minimal 2 hektar”.

Penjelasan umum (4) Undang-Undang
No.56 Prp tahun 1960.

“……memandang perlu pula diadakannya
penetapan luas minimum dengan tujuan supaya tiap keluarga petani mempunyai
tanah yang cukup luasnya untuk mencapai taraf penghidupan yang layak. Berhubung
dengan berbagai factor yang belum memungkinkan berbagai factor yang belum
memungkinkan di capainya batas minimum itu sekaligus dalam waktu singkat, maka
penetapannya aka ndi laksanakan berangsur-angsur… artinya akan di selenggarakan
bertahap.

Penulis berpendapat bahwa sudah
saatnya batas minimum tanah pertanian itu di tnjau kembali agar di tetapkan
lebih rendah di bawah 2 hektar karena jimlah petani semakin besar, teknologi
pertanian yang di tetapkan semakin modern yang mengakibatkan peningkatan
produksi yang berlipat-lipat sementara luas tanah di Indonesia tetap.

Ceiling tanah tidak
sama untuk semua daerah atau semua tempat hal ini di karenakan ceiling tanah
bersipat pariatif, maka dari itu ceiling tanah ceiling tanah di tiap-tiap
Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) di Indonesia variatif (beraneka ragam).

Pasal 7 UUPA menetapkan untuk tidak
merugikan kepentimgan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui
batas tidak di perkenannkan. Pasal ini di maksudkan untuk mencegah bertumpuknya
tanah di golongan orang tertentu saja.

Oleh karena itu setiap orang atau
keluarga hanya di perbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri,
kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain,
yang jumlahnya tidak melebihi batas maksimum.[3]

Pasal 1 ayat (2) dari daftar lampiran Undang-Undang
No. 56 Prp Tahun 1960 menetapkan :

[1]
Tampil Anshari Siregar Undang-Undang Pokok Agraria dalam Bagan hal 78

[2]
Arie S. Hutagalung SH., MLI Asas-asas Hukum Agraria hal 58

[3]
Ibid hal 59

Kepadatan penduduk (org/km)

Golongan daerah (Kab/Kodya)

Ceiling (Ha)

Sawah atau tanah kering

0     sampai
50

Tidak padat

15                          20

51 sampai
25

Kurang padat

10                          12

251 sampai 400

Cukup padat

7,5                          9

400 keatas

Sangat padat

5                             6

Jika masyarakat
mempunyai tanah surplus(kelebihan dari batas tanah maksimum atau ceiling tanah
pertanian) maka pemerintah akan mengambil tanah-tanah tersebut dengan membayar
ganti rugi dan selanjutnya tanah tersebut akan di redistribusikan (di
bagi-bagikan) kepada petani byang berhak di atur di dalam Peraturan Pemerintah No
224 tahun 1961 yang telah di ubah dan di tambah dengan Peraturan Pemerintah
No.4 tahun 1977.

Azas
Larangan Absentate.

Pokok pikiran dalam
terdapat dalam Pasl 10UUPA asdalah larangan tanah pertanian secara absentee
(guntai) yaitu seseorang tidak berada (absent) di atas lahanya untuk dapat
mengolahnya sendiri secara aktif, di sebabkan berbagai hal anatara lain karena
jarak tertentu, beda kecamatan dan lain sebagainya. Setiap Negara merumuskan
patokan dasar penrtapan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee
tersebut.

Khusus di Indonesia
pengertian larangan pemilikan tanah absentee tersebut adalah di larang
seseorang memiliki tanah pertanian di luar kecamatan tempat tinggal, tetapi ada
beberapa pengecualian.

Dalam
Pasal 10 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa setiap orang dan badan hukum yang
mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan
atau mengusahakannya sendiri secara aktif,dengan mencegah cara-cara pemerasan.
Dengan pengertian “mempunyai sesuatu hak atas tanah” bukan hanya terbatas pada
hak milik tetapi termasuk di dalamnya hak-hak lainnya yang ada dalam kekuasaan
seseorang tersebut,wajib mengerjakannya sendiri secara aktif dengan pengertian
turut serta secara langsung dalam proses proses produksi.

Sebagai
langkah awal dari kewajiban mengerjakan secara aktif tersebut, maka ditentukan
penghapusan tanah pertanian absentee yaitu pemilikan tanah yang letaknya diluar
kecamatan tempat tinggal yang empunya,sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP
no.224 tahun 1960 dan Pasal 1 PP no.41 tahun 1964.[1]

Jadi
baik itu tanah surplus ataupun tanah absentee di berikan kepada pemerintah yang
selanjutnya akan di redistribusikan kepada para petani masyarakat yang berhak,
hal ini di karenakan untuk meningkatkan taraf hidup para petani yang selama ini
hanya megerjakan tanah milik orang lain. Selain untuk meningkatkan taraf hidup
petani program ini juga meningkatkan produktifitas hasil pertanian itu guna
kepentingan nasional.

UUPA
Pro Golongan Ekonomi Lemah.

UUPA
sangat berpihak terhadap kepentinagan ekonomi lemah. Berbagai ketentuan dan
upaya yang di amanatkan di dalamnya secara tegas di tujukan untuk mengangkat
taraf hidup rakyat golongan ekonomi lemah tersebut. Demikian juga tentang
kewajiban-kewajiban ndari setiap subyek hak atas tanah.

Pasal
11 ayat 2 UUPA menyebutkan “ perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan
hokum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional di perhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan
golongan ekonomi lemah.[2]

BAB III

A.    KESIMPULAN

Landasan Landreform di indonesia
adalah:

Pasal 7 yang mengatakan : Untuk
tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan ;

2. Pasal
10 (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian
pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif
dengan mencegah cara-cara pemerasan; (2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam
ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan ;

3. Pasal
17 (1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan
dalam Pasal 2 (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh
dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau
badan hukum ; (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini
dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat ; (3)
tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat
(2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi,untuk selanjutnya
dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam
peraturan pemerintah. (4) tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat (1)
ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-an,dilaksanakan secara
berangsur-angsur.

Blitanagy
(1984:71) mengemukakan bahwa pelaksanaan reformasi pertanahan di Indonesia
bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Sosial Ekonomis

2. Tujuan Sosial Politik

3. Tujuan Sosial Psikologis

DAFTAR PUSTAKA

Anshari T.Siregar Undang-Undang
Pokok Agraria dalam Bagan, Kelompok studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum
USU, Medan 2001

Hutagalung S.Arie Asas-Asas Hukum
Agrarian, Jakarta 1994

            Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria.

www.google.com//Landreform di Indonesia.

pankga.blogspot.com

[1] www.google.com//Landreform di
Indonesia

[2]
KUH Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria.

Diposkan oleh
pankga

di
11.56

Kirimkan Ini lewat Email

BlogThis!

Berbagi ke Twitter

Berbagi ke Facebook

Label:
KULIAH

Link ke posting ini

Buat sebuah Link

Posting Lebih Baru

Posting Lama

Beranda

BACA JUGA ARTIKEL YANG LAIN DIBAWAH INI DAN JIKA INGIN MEMANGMBIL ARTIKEL TERSEBUT SILAKAN BACA DI DAFTAR ISI TENTANG TATA CARA MENGCOPY DI BLOG ATAU DI WEB

Password RAR Makalah : coba salah satu ya.!silvers1lv3rr1p4nk

JUMLAH PENGUNJUNG PANKGA

195212

DAFTAR ISI BLOG

Daftar Isi
December 2012[13] HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)November 2012[07] Pengertian dan Tujuan KONSTITUSI ( HUKUM KONSTITUSI )[06] PING BOMBER ( PINGR ) BLACKBERRYAugust 2012[23] Aplikasi SMS Hantu Blackberry[18] BB AKTIVASI APLIKASI [11] Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro[06] Pengertian Kriminologi[02] Battery Enhancer (Penghemat Energi Blackberry)[02] Signal Booster (Penguat Sinyal Blackberry)July 2012[29] Game Full Blackberry ( Angry Farm )[27] Cara Menyadap SMS (XL DAN TELKOMSEL)[27] MeterBerry ( Aplikasi Restard Blackberry )[27] Lampu Blackberry LED bentuk Disco ( BLINK )[27] Autotext Di Blackberry (Jingu Smileys Premium)[27] Aplikasi Menjaga Ram Blackberry (Controlbbanel)[26] GAME DOMINO BLACKBERRY[26] Addictive tower defense Game blackberry[18] Demokrasi Dan HAM (Makalah)[15] Perlindungan terhadap Konsumen BPSK[12] KWITANSI DAN PROMISE ATAS TUNJUK (makalah)May 2012[20] Fungsi Pendaftaran Tanah Dan Funsi Sertifikat Hak Atas Tanah[20] FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH[18] HAK ATAS TANAH ( konversi Dalam AGRARIA )[16] Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)[13] PENGERTIAN PENGADILAN TIPIKOR (MAKALAH PENGADILAN TIPIKOR)[11] HUKUM KESEHATAN MAKALAH ( DOKTER DAN PASIEN)[07] MAKALAH ASPEK HUKUM KONSUMEN[07] Makalah HUKUM KESEHATAN ( Makalah Informed consent ATAU Persetujuan Tindakan Kedokteran )April 2012[26] RINGKASAN Hukum Benda dan Hukum Perikatan[23] Pengertian Perjanjian ( RINGKASAN )[20] Hukum Acara Perdata (ringkasan)[20] Pengertian Hukum acara Perdata ( Makalah )[12] MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)[12] Cara Membuat Makalah Yang Baik dan benar[06] Pengertian Hukum Perjanjian Syariah ( Makalah )[03] Prinsip prinsip lembaga Negara[03] Penjelasan dan sejarah Hukum Pidana di indonesia[01] Contoh Kasus pelanggaran HAM[01] Pengertian Hukum DagangMarch 2012[26] Makalah Penyelesaian Sengketa (HUKUM) Pajak[16] MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN[16] Makalah Hukum Lingkungan[15] Aplikasi Ramalan dari Laptop (offline Ramalan)[12] TIPS Merawat Smartphone (Gadget) Touch-Screen[10] Multi Menu Nokia Symbian 3rd[07] Kunci Layar Laptop ( Matrix Screen locker)[06] CHEAT C.S 1.6 COUNTER STRIKE[04] NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)[04] Cheat, code ,Kode GTA san andreas PS 2 AND PC[01] Merawat Baterai Ponsel (Baterai HandPhone)[01] Membuat waktu Shutdown / tidur (TIMER) DI LAPTOP[01] Facebook di laptop Tanpa web (Facebook Messenger)[01] Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )February 2012[29] SITUS MP3 UNTUK HAPE (website mp3 HANDPHONE )[19] SITUS HAPE MENYEDIAKAN KEBUTUHAN HANDPHONE[17] CARA MEMAKAI SERTIFIKAT nokia SYMBIAN 3rd[16] TOP 20 TIPS Tombol di BLACKBERRY[15] Explorer buat Android[15] APLIKASI ANDROID (free 10 Wajib pada andorid)[13] Software Iseng-iseng[13] Membuat Tema Nokia (Theme creator /pic2theme full)[12] CARA MENGETAHUI NOMOR HAPE YANG LUPA[09] CARA Restart atau Reboot BlackBerry[09] KODE RAHASIA HAPE (TIPS HANDPHONE NOKIA AND ALL)[09] CARA MENGATASI BB (BlackBerry) LEMOT[09] Software Jahil Untuk Merusak Layar Monitor windows[07] SMS ONLINE GRATIS DARI WEB[07] Android Messenger seperti BBM[05] APLIKASI JAVA QURAN PHONE ALL (semua HandPhone)[04] Cara Menyadap Sms dan Telepon Handphone[03] Game handphone SEMUA Hape JAVA.[03] Cara Belajar Yang efektif (catatan)[02] Cara Copy Paste Di Website atau Di Blog[01] FLASH SMS s60v 3RD (SMS JAHIL)[01] LOCK APLIKASI PHONE NOKIA 3RD[01] H.A.M TERHADAP ANAK JALANAN[01] MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAKJanuary 2012[31] MY NAME IS RIPANK[31] MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI[31] TENTANG HUKUM ACARA PIDANA[31] PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL[06] TINDAKAN ABORSI (menurut HAM)[05] MAKALAH H.A.M (DEMOKRASI DAN TRANSISI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAM )[05] MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)[05] MAKALAH penegakan HAM di indonesia[05] Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)August 2011[03] EDITOR VIDEO NOKIA 3RDJuly 2011[15] PENGINTAI SMS[08] SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN[07] HUKUM BENDA DALAM PERDATA[07] x 7 IPHONE MERUBAH TAMPILAN MENU NOKIA[06] HUKUM PERKAWINAN[03] BlackBerry JADI MODEM DI WIN XP DAN WIN 7[03] HANDPHONE NOKIA JADI MODEM[02] JBtaskman s60v3 APP (MENJAGA RAM HAPE)[01] MENU ANDROID PADA NOKIA[01] Game Nokia Micropool 320x240 FULL[01] APLIKASI RESTART PADA NOKIAJune 2011[29] PENYADAP PEMBICARAAN pada SYMBIAN 3rd[18] MENU NOKIA IPHONE 3G[14] MERUBAH TAMPILAN MENU DI HANDPHONE (SYMBIAN 3RD)May 2011[31] GAME WORMS SEMUA HANDPHONE[30] Makalah Peradilan Agama[29] Sertifikat nokia x5 e63 e71 6760[29] GAME 4 in 1 games Nokia[29] Penyesalan[29] APLIKASI HANDPHONE ANTI MALING[29] PHOTOBOOK FULL pada Nokia (TAMPILAN DI HANDPHONE MELIHAT PHOTO LEBIH MENARIK)[29] APLIKASI menyembunyikan SMS MASUK[29] hack sertifikat hape nokia[29] Kamus handphone BAHASA indonesia - inggris[Get Code]

Pankga d kupret. Diberdayakan oleh Blogger.

FACEBOOK

Pankga D KupretPIN BB 286202ac

.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571{list-style:none;margin-left:5px!important; margin-bottom:-2px!important;padding:0px;width: 125px;height:25px!important;position: relative;background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) top left repeat-x;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li{padding:0px;margin:0px;/**/float: left;/* */}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a{display:block;width:25px;height: 25px;text-decoration: none;text-indent: -9000px;z-index: 20;position: absolute;padding: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a:hover{background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left bottom;z-index: 2;left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star{left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star:hover{width:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars{left:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars:hover{width:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars{left:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars:hover{width:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars{ left:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars:hover{width:100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars{left: 100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars:hover{width:125px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li.current-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a257{background:url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left center;position: absolute;height: 25px;display: block;text-indent: -9000px;z-index: 1;left: 0px!important;}1 2 3 4 5 4 / 5 - 15 vote(s).

Google pagerank checker powered by mypagerank"

"));

affiliate marketing

Copyright (c) 2011 P.A.N.K.G.A.
Designed by D KUPRET
Phone Reviews

"));
Ads By Clicksor

P.A.N.K.G.A: Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)

Sat, 18 May 2013 15:01:53 +0000

skip to main |
skip to sidebar

P.A.N.K.G.A

CATATAN SEDERHANA

Pages

Beranda
Humor
DAFTAR ISI
Wi-Fi Tips
SMS GRATIS

BAHASA

Select Language▼

JAM INDONESIA

Berlangganan Melalui Email

Feedjit

a.fjfcl74:visited {color: #FCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;} a.fjfcl74:link {color: #CCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;}Feedjit Live Blog Stats

Populer

NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)
Lama Gak update akhir nya bisa update lagi dikarna kan masih ada kegiatan sekolah.. Sobat sekalian , kali ini saya akan memberikan be...

Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )
  Apakah anda sering merasa bingung untuk mengecek kuota Paket yang anda gunakan ? Kali ini saya akan memberikan Cara Cek Kuota Paket ...

MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)
BAB. I PENDAHULUAN A.     PENGERTIAN. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangka...

MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang ber...

HUKUM BENDA DALAM PERDATA
HUKUM BENDA , adalah hukum tentang benda yaitu kumpulan segala macam aturan hukum tentang benda yang terdapat di dalam Buku II KUHPer ...

MAKALAH penegakan HAM di indonesia
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah             UUD 1945 merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan k...

<

Kamis, 05 Januari 2012

Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Ekpolitasi
Anak Bekerja di Bawah Umur

Dalam
perspektif UU Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 No.23 tahun 2002 bahwa anak
yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam perlindungan. Dalam
hal ini mereka tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Anak-anak
hanya boleh berada di tiga tempat, yakni rumah, sekolah dan tempat mereka
bermain saja. Apapun alasannya mempekerjakan anak di bawah umur merupakan
perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, UU tentang
Perburuhan dan UU tentang Ketenaga kerjaan. Faktor penyebab
utama munculnya tenaga kerja anak (buruh anak) adalah kemiskinan dan pendidikan Dengan bekerjanya
anak-anak seolah-olah orang tua merasa beruntung padahal sebaliknya karena
dampak yang ditimbulkan dari anak bekerja di bawah umur sangatlah banyak
antaralain pertumbuhan fisik dariapada anak tersebut bisa terhambat,
pertumbuhan emosional dan pertumbuhan sosial serta moral.

Untuk
para orang tua yang memiliki anak dibawah umur namun mereka tidak mampu
menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan faktor ekonomi, sebaiknya mengkaji
kembali keuntungan serta kerugian jika mereka mempekerjakan anak mereka pada
tempat yang memiliki kondisi kerja yang tidak sesuai untuk anak dibawah
umur,seharusnya orang tua tidak memaksakan kehendak mereka untuk mempekerjakan
anak mereka, meski dalam hal ini mempekerjakan anak merupakan hal yang cukup
menguntungkan bagi kelangsungan hidup keluarga, namun para orang tua seharusnya
menyadari bahwa dengan mempekerjakan anak-anak mereka, berarti para orang tua
telah mengorbankan kebebasan serta hak-hak anak.

Untuk
masyarakat pada umumnya,solidaritas yang tinggi terhadap warga lain disekitar
tempat tinggalnya, dimana masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu daripada
masyarakat yang lainnya, hendaknya mereka memberikan bantuan baik itu berupa
modal usaha maupun dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga
yang kurang mampu agar mereka dapat bersekolah.

BAB II

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka kami dapat
merumuskan masalah dalam karya tulis ini, sebagai berikut:

1.      Kajian
HAM tentang pekerja anak ?

2.      Apakah
Pekerja Anak masih jadi masalah di Indonesia ?

3.      Jenis
Dan Betuk Pekerja Anak ?

BAB III

PEMBAHASAN

A.
Tinjauan Pustaka

Pejelasan HAM terhadap anak

Anak
adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita
jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak- hak sebagai manusia
yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki
hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh
merampas hak tersebut.

Pada
hakekatnya Hak asasi Manuisa adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat
dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap
manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Untuk mewujudkan
konsepsi Hak Asasi Manusia masing-masing orang dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, tentu saja konsepsi itu harus dijabarkan dan
dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam sistem
hukum nasional, sehingga
selain Hak Asasi
Manusia tersebut dijamin dan
dilindungi oleh undang-undang juga apabila hak tersebut dilanggar maka akan
terjadi pelanggaran hukum.

Begitu
halnya juga dengan hak anak, salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan
untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan
kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai- nilai
pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Hak
asasi anak diakui
secara universal sebagaimana
tercantum dalam Piagam PBB,
Deklarasi PBB tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia
Tahun 1944 tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak.
Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang   Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child). Bahwa
dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan
bahwa dalam masa kanak-kanak, anak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus.

Sebagai
anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau ILO (International Labour Organization) Indonesia
menghargai, menjungjung tinggi, dan berupaya menerapkan perlindungan Hak asasi
Manusia, termasuk di dalamnya adalah hak anak. Konvensi ILO No 182 Tahun 1999
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui
pada Ketenagakerjaan Internasional ke-87 tanggal 17
Juni 1999 di
Jenewa dan yang
telah diratifikasi oleh
Republik Indonesia dengan Undang-Undang No 1 tahun 2000, merupakan salah
satu Konvensi yang melindungi
hak asasi anak. Konvensi ini
mewajibkan setiap negara anggota
ILO yang telah merativikasinya harus segera melakukan tindakan- tindakan untuk
menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Menurut
Goonesekere dalam Koesparmono (2009: 64) berpendapat bahwa bagi anak untuk
mencapai keadilan bukan hanya harus mendapatkan hak-hak sipil tetapi juga
hak-hak sosial ekonomi atau hak kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa negara
memerlukan sistem sosial dan ekonomi yang efektif sehingga anak-anak tidak
dieksploitasi atau ditempatkan pada keadaan yang tidak menguntungkan.

Namun,
pada kenyataanya jumlah pekerja anak saat ini semakin banyak. Keberadaan
pekerja anak merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berlangsung lama
yang dimulai dari negara-negara Eropa dan kemudian negara berkembang didunia
ketiga termasuk di Indonesia.

Menurut
Tjandraningsih (1995) dalam Mulyadi (2003: 110) mengatakan bahwa

“pekerja
anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya
atau untuk orang lain, dengan membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima
imbalan maupun tidak”.

Dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1951 membedakan
pekerja remaja dan
pekerja anak. Dimana
pekerja remaja adalah mereka yang berada dalam usia 14-18 tahun,
sedangkan pekerja anak adalah mereka yang berusia di bawah 14 tahun. Sedangkan
menurut Badan Pusat Statistik pekerja anak adalah mereka yang berusia 10-14
tahun dan yang bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu
yang lalu dan bekerja untuk meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah
tangga.

Dari
pengertian tersebut, maka yang disebut sebagai pekerja anak adalah mereka   yang
berusia 18 tahun kebawah yang
bekerja   untuk   membantu penghasilan orang tua dan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga.

Banyak
cara penyamaran eksploitsi anak, akan tetapi apapun bentuk yang diambil, semua
di dasarkan pada pemanfaatan kelemahan dan ketidak berdayaan anak-anak.

Terjadinya   eksploitasi
terhadap   anak   adalah
karena   minimnya Perlindungan
terhadap mereka, padahal mereka masih membutuhkan perlindungan.

Faktor
kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga, menjadi salah satu alasan bagi mereka
untuk bekerja. Ditambah lagi posisi pinggiran juga menjadikan mereka hanya
mementingkan bagaimana agar dapat sekedar bertahan hidup saja, akan tetapi
kondisi seperti ini mendatangkan keuntungan bagi prang-orang yang
mengeksploitasi mereka.

Meskipun
perbudakan telah dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum di seluruh dunia,
namun banyak keadaan yang membuat kehidupan dan pekerjaan anak dapat disebut
sebagai mendekati perbudakan. Hal ini mencakup eksploitasi buruh anak-anak,
kerja paksa, penjualan anak-anak, pelacuran yang dipaksakan dan penjualan
manusia, serta penjualan narkotika dengan pelantara anak-anak.

Keberadaan anak
yang bekerja tentunya
harus mendapatkan perhatian, bukan hanya terhadap anak itu
sendiri, melainkan situasi dimana mereka bekerja juga harus mendapatkan
perhatian.           Seperti yang
diungkapkan oleh A Rahman (1997: 67) yang menyebutkan,

”yang perlu mendapatkan perhatian
bukanlah kenyataan bahwa mereka itu bekerja, akan tetapi situasi kerja mereka
itulah yang menjadi ukuran eksploitasi.”

Dari
pendapat diatas, pemilihan situasi kerja sebagai salah satu yang juga harus
mendapatkan perhatian bagi perlindungan anak, karena situasi kerja anak mungkin
dapat membahayakan kesehatan tubuh dan kesehatan mental serta nilai moral
mereka.

Pekerjaan
anak ini merugikan anak dan dapat mencegah ia menjadi orang dewasa biasa. Oleh
karena itu, pekerjaan anak semacam ini harus ditolak baik dengan alasan
perikemanusiaan maupun dengan alasan tidak menguntungkan. Di pandang dari sudut
pendidikan, anak masih harus bersekolah sampai umur empat belas tahun, yang
kira-kira sampai sekolah menengah pertama

Larangan terhadap
pekerjaan anak terdapat
pada Undang-Undang Kerja pada pasal 2
yang menetapkan bahwa

”anak tidak    boleh   menjalankan pekerjaannya”.

Sejalan dengan penjelasan pada pasal tersebut, Larangan
pekerjaan ini maksudnya ialah untuk menjaga kesehatan dan pendidikan anak.
Badan anak masih lemah untuk menjalankan pekerjaan, apalagi pekerjaan yang
berat. Selain itu, larangan pekerjaan anak dihubungkan dengan kewajiban belajar
bagi anak-anak.

Anak-anak
yang terpaksa bekerja       dalam
perspektif Konvensi Hak Anak (KHA)
dikategorikan sebagai            anak-anak yang
membutuhkan perlindungan khusus
(children in need of special protection/CNSP). Anak yang terpaksa pekerja dalam
terminologi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional disebut dengan pekerja anak
(child labour) (Adzkar, 2010: 1).

Anak
dalam situasi khusus (childern in need of special protection/CNSP)
berdasarkan interpretasi hukum
Komite Hak Anak
PBB terdapat      4
(empat) kelompok yaitu:

1. Anak-anak dalam situasi darurat (children in
situation of emergency), yakni pengungsi anak (children refugee) baik pengungsi
lintas negara maupun pengungsi dalam negeri (internally displaced people) dan
anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata (children in situation of
armed conflict).

2.
Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi eksplotasi ekonomi, penyalahgunaan obat (drug
abuse), eksplotasi seksual,
perdagangan anak (trafficking), dan ekploitasi bentuk lainnya.

3.
Anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the Law).

4.
Anak yang berasal dari masyarakat adat dan kelompok minoritas (children from
indigenous people and minorities).

Perlindungan
khusus terhadap anak diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 71 Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002. Pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak:

1. dalam situasi darurat,

2. anak yang berhadapan dengan hukum,

3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,

4. anak terekploitasi secara ekonomi, dan atau
seksual,

5. anak yang diperdagangkan,

6. anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alcohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

7. anak korban penculikan, penjualan dan
perdagangan,

8. anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental,

9. anak penyandang cacat, dan

10.
anak korban perlakuan salah dan pelantara

Anak dalam
situasi pada huruf
(d) diatas dapat
diaktegorikan sebagai pekerja
anak dibawah umur . Oleh sebab itu keberadaan mereka harus mendapatkan
perlindungan khusus dari pemerintah.
Hal ini dapat   dilihat pada pasal
64 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia menyebutkan bahwa:

setiap
anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan
setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu
pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan social, dan mental spiritual.

Perlindungan
khusus bagi anak yang dieksploitasi dilakukan melalui:

1. penyebarluasaan dan/ atau sosialisasi tentang
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;

2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
dan

3. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan,
serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan
eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual.

Jadi,
setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak

2. PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Hak
Azasi Manusia adalah Hak yang dimiliki manusia yang telah di peroleh dan
dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan
masyarakat ( Prof. Miriam Budiarjo 1983
: 120 ).

Itulah
salah satu pendapat yang menyatakan bahwa Hak Azasi Manusia harus di miliki
oleh setiap manusia yang hidup di bumi ini tanpa melihat jenis kelamin
,keturunan, suku, bangsa, kaya, miskin semuanya memiliki hak yang sama ketika
mereka lahir ke dunia.

Pertanyaannya
adalah apakah Hak itu telah di rasakan oleh semua manusia atau belum..... ?
khususnya di Indonesia yang telah memiliki beberapa Undang-undang tentang
Hak-hak setiap warga negara bahkan dalam dasar negara pun Hak-hak itu telah
dicantumkan.

Mari
kita lihat bersama kemiskinan, kelaparan, anak terlantar apakah mereka telah
merasakan Hak-hakmya sebagai warga negara yang memang harus di lindungi dan
dipelihara oleh negara ( UUD 45 ) . Pekerja Anak ( Child Labour ) adalah sebuah istilah untuk
memperkerjakan anak kecil/ anak dibawah umur, istilah ini memiliki
pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau
pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanan, kesehatan dan
prospek masa depannya.

Pekerja
Anak masih jadi masalah di Indonesia dari data statistik, sekira 6 % anak
Indonesia usia 10-14 tahun, atau tak kurang dari 1,6 juta anak jadi bagian dari
angkatan kerja.Data Organisasi Buruh Internasional ( ILO ) lebih heboh lagi .
di Indonesia diperkirakan lebih dari 4,2 juta anak terlibat dalam pekerjaan
berbahaya atau berisiko tinggi. Sekira 1,5 juta diantaranya adalah anak
perempuan. Sedangkan data hasil survei niversitas Indonesia dan Program
Penghapusan Buruh Anak ILO, mengungkap, dari sekira 2,6 juta Pembantu Rumah
Tangga ( PRT ) di ndonesia saat ini, 34,83 % diantaranya ank-anak, dan 93 %
diantaranya adalah anak perempuan. Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenaga kerjaan, di sebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusaha
dibawah 18 tahun. Mereka boleh di pekerJakan asal ada izin dari orang tua dan
bekerja maksimal 3 jam sehari, itu berarti jika hak-hak anak diabaikan dan
mereka bekerja lebih dari 3 jam sehari, sudah tentu bentuk Eksploitasi Anak dan
merupakan salah satu betuk pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Dalam
UU Nomor 23/2002 tentang perlindungan Anak, pasal 88 tegas di sebutkan " setiap orang yang mengekploitasi ekonomi
atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain, dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dan atau dendang paling
banyak Rp. 200 Juta ".

Karena
tidak ditegakan dengan baik, maka banyak orangtua /masyarakat mengabaikannya,
faktor Ekonomi dan kemiskinan jadi alasan orang tua mempekerjakan anak,faktor
ini pula yang jadi sebab utama Hak anak -anak itu menjadi terabaikan.

Pekerja
Anak ( Child Labour ) adalah sebuah
istilah untuk memperkerjakan anak kecil/ anak
di bawah umur

UU
Nomor 23/2002 tentang perlindungan Anak, pasal 88 tegas di sebutkan "
setiap orang yang mengekploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara
selama 10 tahun dan atau dendang paling banyak Rp. 200 Juta ".

3 .Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja Rumah Tangga Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional

Beberapa
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dari
eksplotasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan keterlibatan dalam konflik
bersenjata atau dikenal
dengan bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk bagai anak diatur baik dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, maupun undang-undang lainnya yang berhubungan
dengan perlindungan anak

Seharusnya
seorang anak itu tidak diperuntukan untuk bekerja. Apalagi anak yang masih di
bawah umur seperti yang sudah dijelaskan diatas. Seorang anak mempunyai hak
untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Bertitik tolak dari konsepsi
perlindungan anak yang utuh,
menyeluruh, dan komprehensif
untuk memperoleh haknya, maka dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 meletakan kewajiban
untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai
berikut:

1. Non diskriminasi;

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan, dan;

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam
melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu peran
masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga
pendidikan.

Namun
pada kenyataan, masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya. Bahkan tak
jarang anak dijadiakn sebagai eksploitasi ekonomi dan/ atau seksual, baik yang
dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Tuntutan ekonomi yang semakin
meningkat, membuat sebagian anak yang hidup dikalangan menengah ke bawah harus
putus sekolah. Dengan alasan orang tua yang tidak memiliki biaya yang cukup
untuk menyekolahkan anak mereka.

Keadaan
seperti inilah yang pada akhirnya membuat anak-anak tersebut memilih bekerja
untuk membantu keuangan keluarga. Padahal sudah jelas dalam undang-undang bahwa
anak dibawah umur, dalam artian anak yang berada pada usia sekolah (7 tahun
sampai 15 tahun) tidak diperbolehkan
bekerja. Hal ini dipertegas dalam pasal
6 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang menyatakan, “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima
belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

Hal
ini juga sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan
Anak        yang menyebutkan
bahwa setiap anak
wajib mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal
ini sejalan dengan pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapatkan pendidikan danmemperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Perlindungan
hak anak untuk memperoleh pendidikan pun diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang
menyebutkan ”setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu”.

Adapun
jalur pendidikan yang bisa diperoleh oleh seorang anak, yaitu melalui jalur
pendidikan formal, pendidikan in-formal, dan pendidikan non- formal. Seperti
yang ada pada penjelasan pasal 14 Undang-Undang No 20/2003

tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan, ”jenjang pendidikan formal
terdiri atas pendidikan
dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan tinggi”.

Seorang
anak yang terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, tentu saja tidak sembarangan
bekerja. Ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi
bagi seseorang atau pengusaha yang akan mempekerjakan seorang
anak.
Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pasal 69 (2) disebutkan pengusaha yang mempekerjakan anak
pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan
:

1. izin tertulis dari orang tua atau wali;

2. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

3. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

4. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

5. keselamatan dan kesehatan kerja;

6. adanya hubungan kerja yang jelas; dan

7. menerima upah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Adapun ketentuan atau syarat untuk mempekerjakan anak wajib memenuhi
syarat, antara lain:

1. di bawah pengawasan langsung dari orang tua dan wali;

2. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

3. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental,
sosial, dan waktu sekolah.

Selain
itu juga, adanya perlindungan lain yang diberikan pengusaha/majikan bagi
pekerja, termasuk di dalamnya pekerja anak,yaitu yang berkaitan dengan norma
kerja yang meliputi waktu kerja, mengaso, istirahat (cuti) dan upah.
Perlindungan ini sebagai wujud
pengakuan terhadap hak-hak pekerja
sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan
mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya, sehingga harus diberikan
waktu yang cukup untuk beristirahat

Selain
perlindungan hak-hak yang sudah dijelaskan diatas, pekerja anak juga
berhak mendapatkan pelatihan
kerja. Hal ini
bertujuan agar mereka bisa mengembangkan bakat
serta kemampuan mereka.

Seperti
yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menyebutkan, “pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali,
meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan,
produktivitas, dan kesejahteraan”.

Dimana
hak untuk mendapat pelatihan kerja ini bertujuan untuk melindungi keselamatan
pekerja anak. Melalui pelatihan kerja ini, anak diajarkan bagaimana
mengoperasikan alat-alat rumah   tangga.      Hal ini perlu dilakukan karena kebanyakan
anak yang bekerja sebagai pekerja rumah
tangga berasal dari daerah, yang mungkin tidak pernah berhadapan dengan
barang-barang rumah tangga modern yang kebanyakan dipakai oleh rumah-rumah saat
ini. Sehingga pelatihan kerja ini sangat penting dilakukan guna menjaga
keselamatan kerja mereka

BAB IV

PENUTUP

A.
Kesimpulan

Dari penjelasan dan pemaparan dalam bab
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa HAM telah mengatur setiap perlindungan
terhadap anak, Begitu halnya juga dengan hak anak,
salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan
yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak
asasi tersebut sesuai dengan nilai- nilai pancasila dan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Dan di indonesia sendiri
telah di atur, Seorang anak yang terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan
keluarga, tentu saja tidak sembarangan bekerja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang atau pengusaha yang akan mempekerjakan seorang anak. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pasal 69

dan

UU
Nomor 23/2002 tentang perlindungan Anak, pasal 88 tegas di sebutkan " setiap orang yang mengekploitasi ekonomi
atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain, dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dan atau dendang paling
banyak Rp. 200 Juta ".

Dengan demikian banyaknya
anak yang bekerja dikarnakan masih minim nya ekonomi dalam kehidupan. Dan
sebaik nya Untuk para orang tua yang memiliki anak dibawah umur
namun mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan faktor
ekonomi, sebaiknya mengkaji kembali keuntungan serta kerugian jika mereka
mempekerjakan anak mereka pada tempat yang memiliki kondisi kerja yang tidak
sesuai untuk anak dibawah umur.

Untuk
masyarakat pada umumnya,solidaritas yang tinggi terhadap warga lain disekitar
tempat tinggalnya, dimana masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu daripada
masyarakat yang lainnya, hendaknya mereka memberikan bantuan baik itu berupa
modal usaha maupun dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga
yang kurang mampu agar mereka dapat bersekolah

B.Saran

            Semoga
hasil penulisan dari makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis
khususnya, karena pada dasarnya kita semua adalah seorang yang masih
membutuhkan banyak ilmu dan pengetahuan untuk mengetahui segala hal yang ada di
dalam kehidupan kita, dalam makalah inipun menjelaskan beberapa pendapat pakar
terhadap hukum Ekpolitasi Anak Bekerja di Bawah Umur yang nantinya akan menjadikan referensi
tersendiri bagi para pembaca dalam memaknai Ekpolitasi Anak Bekerja
di Bawah Umur tersebut.

Kemudian pandangan hukum HAM terhadap Ekpolitasi
Anak Bekerja di Bawah Umur yang
terdapat di Negara Indonesia pun mengiringi pemaparan makalah ini, dengan
tujuan untuk membuka wawasan para penbaca tentang pandangan HAM terhadap Ekpolitasi
Anak Bekerja di Bawah Umur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Di kutip dari beberapa sumber... tagpekerja
anak

(http://publikana.com/baca/2009/09/24/eksploitasi-anak-pelanggaran-ham)

http://books.google.co.id/books/about/Pekerja_anak_di_Indonesia.html

UU
PA Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Abu
Huraerah. (2006).Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta :Penerbit Nuansa

BUAT YANG PENGEN MENDOWNLOAN NYA SILAKAN KE SINIDOWNLOAD DISINI KLIK

.

Diposkan oleh
pankga

di
02.57

Kirimkan Ini lewat Email

BlogThis!

Berbagi ke Twitter

Berbagi ke Facebook

Label:
KULIAH

Link ke posting ini

Buat sebuah Link

Posting Lebih Baru

Posting Lama

Beranda

BACA JUGA ARTIKEL YANG LAIN DIBAWAH INI DAN JIKA INGIN MEMANGMBIL ARTIKEL TERSEBUT SILAKAN BACA DI DAFTAR ISI TENTANG TATA CARA MENGCOPY DI BLOG ATAU DI WEB

Password RAR Makalah : coba salah satu ya.!silvers1lv3rr1p4nk

JUMLAH PENGUNJUNG PANKGA

195143

DAFTAR ISI BLOG

Daftar Isi
December 2012[13] HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)November 2012[07] Pengertian dan Tujuan KONSTITUSI ( HUKUM KONSTITUSI )[06] PING BOMBER ( PINGR ) BLACKBERRYAugust 2012[23] Aplikasi SMS Hantu Blackberry[18] BB AKTIVASI APLIKASI [11] Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro[06] Pengertian Kriminologi[02] Battery Enhancer (Penghemat Energi Blackberry)[02] Signal Booster (Penguat Sinyal Blackberry)July 2012[29] Game Full Blackberry ( Angry Farm )[27] Cara Menyadap SMS (XL DAN TELKOMSEL)[27] MeterBerry ( Aplikasi Restard Blackberry )[27] Lampu Blackberry LED bentuk Disco ( BLINK )[27] Autotext Di Blackberry (Jingu Smileys Premium)[27] Aplikasi Menjaga Ram Blackberry (Controlbbanel)[26] GAME DOMINO BLACKBERRY[26] Addictive tower defense Game blackberry[18] Demokrasi Dan HAM (Makalah)[15] Perlindungan terhadap Konsumen BPSK[12] KWITANSI DAN PROMISE ATAS TUNJUK (makalah)May 2012[20] Fungsi Pendaftaran Tanah Dan Funsi Sertifikat Hak Atas Tanah[20] FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH[18] HAK ATAS TANAH ( konversi Dalam AGRARIA )[16] Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)[13] PENGERTIAN PENGADILAN TIPIKOR (MAKALAH PENGADILAN TIPIKOR)[11] HUKUM KESEHATAN MAKALAH ( DOKTER DAN PASIEN)[07] MAKALAH ASPEK HUKUM KONSUMEN[07] Makalah HUKUM KESEHATAN ( Makalah Informed consent ATAU Persetujuan Tindakan Kedokteran )April 2012[26] RINGKASAN Hukum Benda dan Hukum Perikatan[23] Pengertian Perjanjian ( RINGKASAN )[20] Hukum Acara Perdata (ringkasan)[20] Pengertian Hukum acara Perdata ( Makalah )[12] MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)[12] Cara Membuat Makalah Yang Baik dan benar[06] Pengertian Hukum Perjanjian Syariah ( Makalah )[03] Prinsip prinsip lembaga Negara[03] Penjelasan dan sejarah Hukum Pidana di indonesia[01] Contoh Kasus pelanggaran HAM[01] Pengertian Hukum DagangMarch 2012[26] Makalah Penyelesaian Sengketa (HUKUM) Pajak[16] MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN[16] Makalah Hukum Lingkungan[15] Aplikasi Ramalan dari Laptop (offline Ramalan)[12] TIPS Merawat Smartphone (Gadget) Touch-Screen[10] Multi Menu Nokia Symbian 3rd[07] Kunci Layar Laptop ( Matrix Screen locker)[06] CHEAT C.S 1.6 COUNTER STRIKE[04] NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)[04] Cheat, code ,Kode GTA san andreas PS 2 AND PC[01] Merawat Baterai Ponsel (Baterai HandPhone)[01] Membuat waktu Shutdown / tidur (TIMER) DI LAPTOP[01] Facebook di laptop Tanpa web (Facebook Messenger)[01] Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )February 2012[29] SITUS MP3 UNTUK HAPE (website mp3 HANDPHONE )[19] SITUS HAPE MENYEDIAKAN KEBUTUHAN HANDPHONE[17] CARA MEMAKAI SERTIFIKAT nokia SYMBIAN 3rd[16] TOP 20 TIPS Tombol di BLACKBERRY[15] Explorer buat Android[15] APLIKASI ANDROID (free 10 Wajib pada andorid)[13] Software Iseng-iseng[13] Membuat Tema Nokia (Theme creator /pic2theme full)[12] CARA MENGETAHUI NOMOR HAPE YANG LUPA[09] CARA Restart atau Reboot BlackBerry[09] KODE RAHASIA HAPE (TIPS HANDPHONE NOKIA AND ALL)[09] CARA MENGATASI BB (BlackBerry) LEMOT[09] Software Jahil Untuk Merusak Layar Monitor windows[07] SMS ONLINE GRATIS DARI WEB[07] Android Messenger seperti BBM[05] APLIKASI JAVA QURAN PHONE ALL (semua HandPhone)[04] Cara Menyadap Sms dan Telepon Handphone[03] Game handphone SEMUA Hape JAVA.[03] Cara Belajar Yang efektif (catatan)[02] Cara Copy Paste Di Website atau Di Blog[01] FLASH SMS s60v 3RD (SMS JAHIL)[01] LOCK APLIKASI PHONE NOKIA 3RD[01] H.A.M TERHADAP ANAK JALANAN[01] MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAKJanuary 2012[31] MY NAME IS RIPANK[31] MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI[31] TENTANG HUKUM ACARA PIDANA[31] PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL[06] TINDAKAN ABORSI (menurut HAM)[05] MAKALAH H.A.M (DEMOKRASI DAN TRANSISI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAM )[05] MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)[05] MAKALAH penegakan HAM di indonesia[05] Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)August 2011[03] EDITOR VIDEO NOKIA 3RDJuly 2011[15] PENGINTAI SMS[08] SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN[07] HUKUM BENDA DALAM PERDATA[07] x 7 IPHONE MERUBAH TAMPILAN MENU NOKIA[06] HUKUM PERKAWINAN[03] BlackBerry JADI MODEM DI WIN XP DAN WIN 7[03] HANDPHONE NOKIA JADI MODEM[02] JBtaskman s60v3 APP (MENJAGA RAM HAPE)[01] MENU ANDROID PADA NOKIA[01] Game Nokia Micropool 320x240 FULL[01] APLIKASI RESTART PADA NOKIAJune 2011[29] PENYADAP PEMBICARAAN pada SYMBIAN 3rd[18] MENU NOKIA IPHONE 3G[14] MERUBAH TAMPILAN MENU DI HANDPHONE (SYMBIAN 3RD)May 2011[31] GAME WORMS SEMUA HANDPHONE[30] Makalah Peradilan Agama[29] Sertifikat nokia x5 e63 e71 6760[29] GAME 4 in 1 games Nokia[29] Penyesalan[29] APLIKASI HANDPHONE ANTI MALING[29] PHOTOBOOK FULL pada Nokia (TAMPILAN DI HANDPHONE MELIHAT PHOTO LEBIH MENARIK)[29] APLIKASI menyembunyikan SMS MASUK[29] hack sertifikat hape nokia[29] Kamus handphone BAHASA indonesia - inggris[Get Code]

Pankga d kupret. Diberdayakan oleh Blogger.

FACEBOOK

Pankga D KupretPIN BB 286202ac

.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571{list-style:none;margin-left:5px!important; margin-bottom:-2px!important;padding:0px;width: 125px;height:25px!important;position: relative;background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) top left repeat-x;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li{padding:0px;margin:0px;/**/float: left;/* */}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a{display:block;width:25px;height: 25px;text-decoration: none;text-indent: -9000px;z-index: 20;position: absolute;padding: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a:hover{background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left bottom;z-index: 2;left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star{left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star:hover{width:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars{left:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars:hover{width:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars{left:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars:hover{width:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars{ left:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars:hover{width:100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars{left: 100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars:hover{width:125px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li.current-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a257{background:url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left center;position: absolute;height: 25px;display: block;text-indent: -9000px;z-index: 1;left: 0px!important;}1 2 3 4 5 4 / 5 - 15 vote(s).

Google pagerank checker powered by mypagerank"

"));

affiliate marketing

Copyright (c) 2011 P.A.N.K.G.A.
Designed by D KUPRET
Phone Reviews

Original textContribute a better translation
"));
Ads By Clicksor

P.A.N.K.G.A: Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)

Sat, 18 May 2013 10:08:47 +0000

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Ekpolitasi
Anak Bekerja di Bawah Umur

Dalam
perspektif UU Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 No.23 tahun 2002 bahwa anak
yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam perlindungan. Dalam
hal ini mereka tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Anak-anak
hanya boleh berada di tiga tempat, yakni rumah, sekolah dan tempat mereka
bermain saja. Apapun alasannya mempekerjakan anak di bawah umur merupakan
perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, UU tentang
Perburuhan dan UU tentang Ketenaga kerjaan. Faktor penyebab
utama munculnya tenaga kerja anak (buruh anak) adalah kemiskinan dan pendidikan Dengan bekerjanya
anak-anak seolah-olah orang tua merasa beruntung padahal sebaliknya karena
dampak yang ditimbulkan dari anak bekerja di bawah umur sangatlah banyak
antaralain pertumbuhan fisik dariapada anak tersebut bisa terhambat,
pertumbuhan emosional dan pertumbuhan sosial serta moral.

Untuk
para orang tua yang memiliki anak dibawah umur namun mereka tidak mampu
menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan faktor ekonomi, sebaiknya mengkaji
kembali keuntungan serta kerugian jika mereka mempekerjakan anak mereka pada
tempat yang memiliki kondisi kerja yang tidak sesuai untuk anak dibawah
umur,seharusnya orang tua tidak memaksakan kehendak mereka untuk mempekerjakan
anak mereka, meski dalam hal ini mempekerjakan anak merupakan hal yang cukup
menguntungkan bagi kelangsungan hidup keluarga, namun para orang tua seharusnya
menyadari bahwa dengan mempekerjakan anak-anak mereka, berarti para orang tua
telah mengorbankan kebebasan serta hak-hak anak.

Untuk
masyarakat pada umumnya,solidaritas yang tinggi terhadap warga lain disekitar
tempat tinggalnya, dimana masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu daripada
masyarakat yang lainnya, hendaknya mereka memberikan bantuan baik itu berupa
modal usaha maupun dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga
yang kurang mampu agar mereka dapat bersekolah.

BAB II

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka kami dapat
merumuskan masalah dalam karya tulis ini, sebagai berikut:

1.      Kajian
HAM tentang pekerja anak ?

2.      Apakah
Pekerja Anak masih jadi masalah di Indonesia ?

3.      Jenis
Dan Betuk Pekerja Anak ?

BAB III

PEMBAHASAN

A.
Tinjauan Pustaka

Pejelasan HAM terhadap anak

Anak
adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita
jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak- hak sebagai manusia
yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki
hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh
merampas hak tersebut.

Pada
hakekatnya Hak asasi Manuisa adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat
dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap
manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Untuk mewujudkan
konsepsi Hak Asasi Manusia masing-masing orang dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, tentu saja konsepsi itu harus dijabarkan dan
dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam sistem
hukum nasional, sehingga
selain Hak Asasi
Manusia tersebut dijamin dan
dilindungi oleh undang-undang juga apabila hak tersebut dilanggar maka akan
terjadi pelanggaran hukum.

Begitu
halnya juga dengan hak anak, salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan
untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan
kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai- nilai
pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Hak
asasi anak diakui
secara universal sebagaimana
tercantum dalam Piagam PBB,
Deklarasi PBB tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia
Tahun 1944 tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak.
Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang   Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child). Bahwa
dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan
bahwa dalam masa kanak-kanak, anak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus.

Sebagai
anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau ILO (International Labour Organization) Indonesia
menghargai, menjungjung tinggi, dan berupaya menerapkan perlindungan Hak asasi
Manusia, termasuk di dalamnya adalah hak anak. Konvensi ILO No 182 Tahun 1999
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui
pada Ketenagakerjaan Internasional ke-87 tanggal 17
Juni 1999 di
Jenewa dan yang
telah diratifikasi oleh
Republik Indonesia dengan Undang-Undang No 1 tahun 2000, merupakan salah
satu Konvensi yang melindungi
hak asasi anak. Konvensi ini
mewajibkan setiap negara anggota
ILO yang telah merativikasinya harus segera melakukan tindakan- tindakan untuk
menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Menurut
Goonesekere dalam Koesparmono (2009: 64) berpendapat bahwa bagi anak untuk
mencapai keadilan bukan hanya harus mendapatkan hak-hak sipil tetapi juga
hak-hak sosial ekonomi atau hak kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa negara
memerlukan sistem sosial dan ekonomi yang efektif sehingga anak-anak tidak
dieksploitasi atau ditempatkan pada keadaan yang tidak menguntungkan.

Namun,
pada kenyataanya jumlah pekerja anak saat ini semakin banyak. Keberadaan
pekerja anak merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berlangsung lama
yang dimulai dari negara-negara Eropa dan kemudian negara berkembang didunia
ketiga termasuk di Indonesia.

Menurut
Tjandraningsih (1995) dalam Mulyadi (2003: 110) mengatakan bahwa

“pekerja
anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya
atau untuk orang lain, dengan membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima
imbalan maupun tidak”.

Dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1951 membedakan
pekerja remaja dan
pekerja anak. Dimana
pekerja remaja adalah mereka yang berada dalam usia 14-18 tahun,
sedangkan pekerja anak adalah mereka yang berusia di bawah 14 tahun. Sedangkan
menurut Badan Pusat Statistik pekerja anak adalah mereka yang berusia 10-14
tahun dan yang bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu
yang lalu dan bekerja untuk meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah
tangga.

Dari
pengertian tersebut, maka yang disebut sebagai pekerja anak adalah mereka   yang
berusia 18 tahun kebawah yang
bekerja   untuk   membantu penghasilan orang tua dan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga.

Banyak
cara penyamaran eksploitsi anak, akan tetapi apapun bentuk yang diambil, semua
di dasarkan pada pemanfaatan kelemahan dan ketidak berdayaan anak-anak.

Terjadinya   eksploitasi
terhadap   anak   adalah
karena   minimnya Perlindungan
terhadap mereka, padahal mereka masih membutuhkan perlindungan.

Faktor
kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga, menjadi salah satu alasan bagi mereka
untuk bekerja. Ditambah lagi posisi pinggiran juga menjadikan mereka hanya
mementingkan bagaimana agar dapat sekedar bertahan hidup saja, akan tetapi
kondisi seperti ini mendatangkan keuntungan bagi prang-orang yang
mengeksploitasi mereka.

Meskipun
perbudakan telah dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum di seluruh dunia,
namun banyak keadaan yang membuat kehidupan dan pekerjaan anak dapat disebut
sebagai mendekati perbudakan. Hal ini mencakup eksploitasi buruh anak-anak,
kerja paksa, penjualan anak-anak, pelacuran yang dipaksakan dan penjualan
manusia, serta penjualan narkotika dengan pelantara anak-anak.

Keberadaan anak
yang bekerja tentunya
harus mendapatkan perhatian, bukan hanya terhadap anak itu
sendiri, melainkan situasi dimana mereka bekerja juga harus mendapatkan
perhatian.           Seperti yang
diungkapkan oleh A Rahman (1997: 67) yang menyebutkan,

”yang perlu mendapatkan perhatian
bukanlah kenyataan bahwa mereka itu bekerja, akan tetapi situasi kerja mereka
itulah yang menjadi ukuran eksploitasi.”

Dari
pendapat diatas, pemilihan situasi kerja sebagai salah satu yang juga harus
mendapatkan perhatian bagi perlindungan anak, karena situasi kerja anak mungkin
dapat membahayakan kesehatan tubuh dan kesehatan mental serta nilai moral
mereka.

Pekerjaan
anak ini merugikan anak dan dapat mencegah ia menjadi orang dewasa biasa. Oleh
karena itu, pekerjaan anak semacam ini harus ditolak baik dengan alasan
perikemanusiaan maupun dengan alasan tidak menguntungkan. Di pandang dari sudut
pendidikan, anak masih harus bersekolah sampai umur empat belas tahun, yang
kira-kira sampai sekolah menengah pertama

Larangan terhadap
pekerjaan anak terdapat
pada Undang-Undang Kerja pada pasal 2
yang menetapkan bahwa

”anak tidak    boleh   menjalankan pekerjaannya”.

Sejalan dengan penjelasan pada pasal tersebut, Larangan
pekerjaan ini maksudnya ialah untuk menjaga kesehatan dan pendidikan anak.
Badan anak masih lemah untuk menjalankan pekerjaan, apalagi pekerjaan yang
berat. Selain itu, larangan pekerjaan anak dihubungkan dengan kewajiban belajar
bagi anak-anak.

Anak-anak
yang terpaksa bekerja       dalam
perspektif Konvensi Hak Anak (KHA)
dikategorikan sebagai            anak-anak yang
membutuhkan perlindungan khusus
(children in need of special protection/CNSP). Anak yang terpaksa pekerja dalam
terminologi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional disebut dengan pekerja anak
(child labour) (Adzkar, 2010: 1).

Anak
dalam situasi khusus (childern in need of special protection/CNSP)
berdasarkan interpretasi hukum
Komite Hak Anak
PBB terdapat      4
(empat) kelompok yaitu:

1. Anak-anak dalam situasi darurat (children in
situation of emergency), yakni pengungsi anak (children refugee) baik pengungsi
lintas negara maupun pengungsi dalam negeri (internally displaced people) dan
anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata (children in situation of
armed conflict).

2.
Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi eksplotasi ekonomi, penyalahgunaan obat (drug
abuse), eksplotasi seksual,
perdagangan anak (trafficking), dan ekploitasi bentuk lainnya.

3.
Anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the Law).

4.
Anak yang berasal dari masyarakat adat dan kelompok minoritas (children from
indigenous people and minorities).

Perlindungan
khusus terhadap anak diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 71 Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002. Pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak:

1. dalam situasi darurat,

2. anak yang berhadapan dengan hukum,

3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,

4. anak terekploitasi secara ekonomi, dan atau
seksual,

5. anak yang diperdagangkan,

6. anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alcohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

7. anak korban penculikan, penjualan dan
perdagangan,

8. anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental,

9. anak penyandang cacat, dan

10.
anak korban perlakuan salah dan pelantara

Anak dalam
situasi pada huruf
(d) diatas dapat
diaktegorikan sebagai pekerja
anak dibawah umur . Oleh sebab itu keberadaan mereka harus mendapatkan
perlindungan khusus dari pemerintah.
Hal ini dapat   dilihat pada pasal
64 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia menyebutkan bahwa:

setiap
anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan
setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu
pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan social, dan mental spiritual.

Perlindungan
khusus bagi anak yang dieksploitasi dilakukan melalui:

1. penyebarluasaan dan/ atau sosialisasi tentang
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;

2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
dan

3. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan,
serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan
eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual.

Jadi,
setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak

2. PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Hak
Azasi Manusia adalah Hak yang dimiliki manusia yang telah di peroleh dan
dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan
masyarakat ( Prof. Miriam Budiarjo 1983
: 120 ).

Itulah
salah satu pendapat yang menyatakan bahwa Hak Azasi Manusia harus di miliki
oleh setiap manusia yang hidup di bumi ini tanpa melihat jenis kelamin
,keturunan, suku, bangsa, kaya, miskin semuanya memiliki hak yang sama ketika
mereka lahir ke dunia.

Pertanyaannya
adalah apakah Hak itu telah di rasakan oleh semua manusia atau belum..... ?
khususnya di Indonesia yang telah memiliki beberapa Undang-undang tentang
Hak-hak setiap warga negara bahkan dalam dasar negara pun Hak-hak itu telah
dicantumkan.

Mari
kita lihat bersama kemiskinan, kelaparan, anak terlantar apakah mereka telah
merasakan Hak-hakmya sebagai warga negara yang memang harus di lindungi dan
dipelihara oleh negara ( UUD 45 ) . Pekerja Anak ( Child Labour ) adalah sebuah istilah untuk
memperkerjakan anak kecil/ anak dibawah umur, istilah ini memiliki
pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau
pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanan, kesehatan dan
prospek masa depannya.

Pekerja
Anak masih jadi masalah di Indonesia dari data statistik, sekira 6 % anak
Indonesia usia 10-14 tahun, atau tak kurang dari 1,6 juta anak jadi bagian dari
angkatan kerja.Data Organisasi Buruh Internasional ( ILO ) lebih heboh lagi .
di Indonesia diperkirakan lebih dari 4,2 juta anak terlibat dalam pekerjaan
berbahaya atau berisiko tinggi. Sekira 1,5 juta diantaranya adalah anak
perempuan. Sedangkan data hasil survei niversitas Indonesia dan Program
Penghapusan Buruh Anak ILO, mengungkap, dari sekira 2,6 juta Pembantu Rumah
Tangga ( PRT ) di ndonesia saat ini, 34,83 % diantaranya ank-anak, dan 93 %
diantaranya adalah anak perempuan. Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenaga kerjaan, di sebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusaha
dibawah 18 tahun. Mereka boleh di pekerJakan asal ada izin dari orang tua dan
bekerja maksimal 3 jam sehari, itu berarti jika hak-hak anak diabaikan dan
mereka bekerja lebih dari 3 jam sehari, sudah tentu bentuk Eksploitasi Anak dan
merupakan salah satu betuk pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Dalam
UU Nomor 23/2002 tentang perlindungan Anak, pasal 88 tegas di sebutkan " setiap orang yang mengekploitasi ekonomi
atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain, dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dan atau dendang paling
banyak Rp. 200 Juta ".

Karena
tidak ditegakan dengan baik, maka banyak orangtua /masyarakat mengabaikannya,
faktor Ekonomi dan kemiskinan jadi alasan orang tua mempekerjakan anak,faktor
ini pula yang jadi sebab utama Hak anak -anak itu menjadi terabaikan.

Pekerja
Anak ( Child Labour ) adalah sebuah
istilah untuk memperkerjakan anak kecil/ anak
di bawah umur

UU
Nomor 23/2002 tentang perlindungan Anak, pasal 88 tegas di sebutkan "
setiap orang yang mengekploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara
selama 10 tahun dan atau dendang paling banyak Rp. 200 Juta ".

3 .Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja Rumah Tangga Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional

Beberapa
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dari
eksplotasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan keterlibatan dalam konflik
bersenjata atau dikenal
dengan bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk bagai anak diatur baik dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, maupun undang-undang lainnya yang berhubungan
dengan perlindungan anak

Seharusnya
seorang anak itu tidak diperuntukan untuk bekerja. Apalagi anak yang masih di
bawah umur seperti yang sudah dijelaskan diatas. Seorang anak mempunyai hak
untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Bertitik tolak dari konsepsi
perlindungan anak yang utuh,
menyeluruh, dan komprehensif
untuk memperoleh haknya, maka dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 meletakan kewajiban
untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai
berikut:

1. Non diskriminasi;

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan, dan;

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam
melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu peran
masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga
pendidikan.

Namun
pada kenyataan, masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya. Bahkan tak
jarang anak dijadiakn sebagai eksploitasi ekonomi dan/ atau seksual, baik yang
dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Tuntutan ekonomi yang semakin
meningkat, membuat sebagian anak yang hidup dikalangan menengah ke bawah harus
putus sekolah. Dengan alasan orang tua yang tidak memiliki biaya yang cukup
untuk menyekolahkan anak mereka.

Keadaan
seperti inilah yang pada akhirnya membuat anak-anak tersebut memilih bekerja
untuk membantu keuangan keluarga. Padahal sudah jelas dalam undang-undang bahwa
anak dibawah umur, dalam artian anak yang berada pada usia sekolah (7 tahun
sampai 15 tahun) tidak diperbolehkan
bekerja. Hal ini dipertegas dalam pasal
6 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang menyatakan, “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima
belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

Hal
ini juga sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan
Anak        yang menyebutkan
bahwa setiap anak
wajib mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal
ini sejalan dengan pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapatkan pendidikan danmemperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Perlindungan
hak anak untuk memperoleh pendidikan pun diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang
menyebutkan ”setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu”.

Adapun
jalur pendidikan yang bisa diperoleh oleh seorang anak, yaitu melalui jalur
pendidikan formal, pendidikan in-formal, dan pendidikan non- formal. Seperti
yang ada pada penjelasan pasal 14 Undang-Undang No 20/2003

tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan, ”jenjang pendidikan formal
terdiri atas pendidikan
dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan tinggi”.

Seorang
anak yang terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, tentu saja tidak sembarangan
bekerja. Ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi
bagi seseorang atau pengusaha yang akan mempekerjakan seorang
anak.
Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pasal 69 (2) disebutkan pengusaha yang mempekerjakan anak
pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan
:

1. izin tertulis dari orang tua atau wali;

2. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

3. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

4. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

5. keselamatan dan kesehatan kerja;

6. adanya hubungan kerja yang jelas; dan

7. menerima upah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Adapun ketentuan atau syarat untuk mempekerjakan anak wajib memenuhi
syarat, antara lain:

1. di bawah pengawasan langsung dari orang tua dan wali;

2. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

3. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental,
sosial, dan waktu sekolah.

Selain
itu juga, adanya perlindungan lain yang diberikan pengusaha/majikan bagi
pekerja, termasuk di dalamnya pekerja anak,yaitu yang berkaitan dengan norma
kerja yang meliputi waktu kerja, mengaso, istirahat (cuti) dan upah.
Perlindungan ini sebagai wujud
pengakuan terhadap hak-hak pekerja
sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan
mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya, sehingga harus diberikan
waktu yang cukup untuk beristirahat

Selain
perlindungan hak-hak yang sudah dijelaskan diatas, pekerja anak juga
berhak mendapatkan pelatihan
kerja. Hal ini
bertujuan agar mereka bisa mengembangkan bakat
serta kemampuan mereka.

Seperti
yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menyebutkan, “pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali,
meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan,
produktivitas, dan kesejahteraan”.

Dimana
hak untuk mendapat pelatihan kerja ini bertujuan untuk melindungi keselamatan
pekerja anak. Melalui pelatihan kerja ini, anak diajarkan bagaimana
mengoperasikan alat-alat rumah   tangga.      Hal ini perlu dilakukan karena kebanyakan
anak yang bekerja sebagai pekerja rumah
tangga berasal dari daerah, yang mungkin tidak pernah berhadapan dengan
barang-barang rumah tangga modern yang kebanyakan dipakai oleh rumah-rumah saat
ini. Sehingga pelatihan kerja ini sangat penting dilakukan guna menjaga
keselamatan kerja mereka

BAB IV

PENUTUP

A.
Kesimpulan

Dari penjelasan dan pemaparan dalam bab
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa HAM telah mengatur setiap perlindungan
terhadap anak, Begitu halnya juga dengan hak anak,
salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan
yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak
asasi tersebut sesuai dengan nilai- nilai pancasila dan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Dan di indonesia sendiri
telah di atur, Seorang anak yang terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan
keluarga, tentu saja tidak sembarangan bekerja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang atau pengusaha yang akan mempekerjakan seorang anak. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pasal 69

dan

UU
Nomor 23/2002 tentang perlindungan Anak, pasal 88 tegas di sebutkan " setiap orang yang mengekploitasi ekonomi
atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain, dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dan atau dendang paling
banyak Rp. 200 Juta ".

Dengan demikian banyaknya
anak yang bekerja dikarnakan masih minim nya ekonomi dalam kehidupan. Dan
sebaik nya Untuk para orang tua yang memiliki anak dibawah umur
namun mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan faktor
ekonomi, sebaiknya mengkaji kembali keuntungan serta kerugian jika mereka
mempekerjakan anak mereka pada tempat yang memiliki kondisi kerja yang tidak
sesuai untuk anak dibawah umur.

Untuk
masyarakat pada umumnya,solidaritas yang tinggi terhadap warga lain disekitar
tempat tinggalnya, dimana masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu daripada
masyarakat yang lainnya, hendaknya mereka memberikan bantuan baik itu berupa
modal usaha maupun dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga
yang kurang mampu agar mereka dapat bersekolah

B.Saran

            Semoga
hasil penulisan dari makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis
khususnya, karena pada dasarnya kita semua adalah seorang yang masih
membutuhkan banyak ilmu dan pengetahuan untuk mengetahui segala hal yang ada di
dalam kehidupan kita, dalam makalah inipun menjelaskan beberapa pendapat pakar
terhadap hukum Ekpolitasi Anak Bekerja di Bawah Umur yang nantinya akan menjadikan referensi
tersendiri bagi para pembaca dalam memaknai Ekpolitasi Anak Bekerja
di Bawah Umur tersebut.

Kemudian pandangan hukum HAM terhadap Ekpolitasi
Anak Bekerja di Bawah Umur yang
terdapat di Negara Indonesia pun mengiringi pemaparan makalah ini, dengan
tujuan untuk membuka wawasan para penbaca tentang pandangan HAM terhadap Ekpolitasi
Anak Bekerja di Bawah Umur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Di kutip dari beberapa sumber... tagpekerja
anak

(http://publikana.com/baca/2009/09/24/eksploitasi-anak-pelanggaran-ham)

http://books.google.co.id/books/about/Pekerja_anak_di_Indonesia.html

UU
PA Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Abu
Huraerah. (2006).Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta :Penerbit Nuansa

P.A.N.K.G.A: HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)

Fri, 17 May 2013 09:17:40 +0000

skip to main |
skip to sidebar

P.A.N.K.G.A

CATATAN SEDERHANA

Pages

Beranda
Humor
DAFTAR ISI
Wi-Fi Tips
SMS GRATIS

BAHASA

JAM INDONESIA

Berlangganan Melalui Email

Feedjit

a.fjfcl74:visited {color: #FCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;} a.fjfcl74:link {color: #CCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;}Feedjit Live Blog Stats

Populer

NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)
Lama Gak update akhir nya bisa update lagi dikarna kan masih ada kegiatan sekolah.. Sobat sekalian , kali ini saya akan memberikan be...

Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )
  Apakah anda sering merasa bingung untuk mengecek kuota Paket yang anda gunakan ? Kali ini saya akan memberikan Cara Cek Kuota Paket ...

MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)
BAB. I PENDAHULUAN A.     PENGERTIAN. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangka...

MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang ber...

HUKUM BENDA DALAM PERDATA
HUKUM BENDA , adalah hukum tentang benda yaitu kumpulan segala macam aturan hukum tentang benda yang terdapat di dalam Buku II KUHPer ...

MAKALAH penegakan HAM di indonesia
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah             UUD 1945 merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan k...

<

Kamis, 13 Desember 2012

HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan
cita-cita bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 melalui proses pembangunan nasional sebagai
pengamalan Pancasila, dibutuhkan aparatur negara yang senantiasa konsisten dan konsekuen dalam menghayati dan mengamalkan
Pancasila dan UUD 1945, bersih, bertanggung jawab, berorientasi ke masa
depan, serta penuh pengabdian dan memiliki kemampuan profesional dalam
penyelenggaraan negara dan pembangunan. Untuk itu,
aparatur negara, yaitu keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur
kenegaraan dan aparatur pemerintahan, harus dibangun sehingga sebagai
abdi negara dan abdi masyarakat mampu secara efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas
penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdi dan
setia kepada kepentingan, nilai-nilai, dan cita-cita perjuangan bangsa dan
negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Aparatur Negara
adalah alat kelengkapan Negara terutama meliputi bidang kelembagaan,
ketatalaksaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda
pemerintahan. Karena aparatur Negara
merupakan pelaksana dan melaksanakan roda pemerintahan, maka pada masing-masing
aparatur diberikan tugas dan hak yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia menggunakan
pendekatan kesisteman yaitu meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut
pemerintah dan sistem pemerintahan daerah.
Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antarpemerintah ,
dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik
bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat,
sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian
kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan
kepada pemerintah daerah.Dengan adanya sistem desentralisasi ini, Negara
Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelengarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

B. Rumusan Masalah

1.
Apakah hak-hak aparatur Negara dalam sistem otonomi
daerah?

2.
Apakah kewajiban yang harus dijalankan aparatur Negara
dalam sistem otonomi daerah?

3.
Bagaimanakah pelaksanaan sistem otonomi daerah di Indonesia?

BAB 2

ISI

1.      Pengertian Aparatur Negara

Menurut Dharma Setyawan (2004 : 169), “Aparatur Negara adalah
pekerja yang digaji pemerintah, untuk melaksanakan tugas-tugas teknis
pemerintahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan
yang berlaku.

Sedangkan menurut Soerwono (1982 : 154), “ Aparatur Negara
adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan
pemerintahan atau Negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.
Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan
kepegawaian”.

Sumber pokok hukum kepegawaian di Indonesia, menurut Utrech
(1990) antara lain terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, Instruksi Presiden,
Peraturan Menteri, Keputusan
Menteri, Intruksi Menteri. Sedangkan
menurut Sastra Djatmika dan Marsono (1995) selain hal tersebut di atas,
Ketetapan MPR juga merupakan sumber hukum kepegawaian di Indonesia. Ia
mencontohkan Ketetapan MPR No.
II/MPR/1993, mengenai kebijakan umum
angka 41 yang menyatakan bahwa: Pembangunan Aparatur Negara diarahkan untuk mewujudkan
Aparatur Negara yang handal serta mampu melaksanakan keseluruhan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan efesien, efektif, dan terpadu
yang didukung oleh aparatur negara yang profesional, bertanggung jawab, bersih
dan berwibawa serta menjungjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan

Dari kedua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
Aparatur Negara adalah Sumber Daya Manusia yang bekerja pada pemerintahan atau
Negara untuk melaksanakan tugas dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya
roda pemerintahan yang baik.

Namun dalam pengertian UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK
KEPEGAWAIAN

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.
  Pegawai Negeri
adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.
Pejabat yang berwenang adalah.pejabat yang mempunyai
kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.
Pejabat yang berwajib adalah yang karena jabatan atau
tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4.
Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga
tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

2.      Hak
dan Kewajiban Aparatur Negara

Aparatur Negara terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah
daerah Serta Pegawai Negri Sipil. Aparatur bertugas untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat , bertindak secara professional, jujur, adil, dan merata
dalam penyelenggaraan tugas Negara , pemerintahan dan pembangunan.

Pengertiaan Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang
semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat di
pindahkan ke pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan Kewajiban
adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Menurut Sedarmayanti (2009 : 371), hak-hak yang diterima
Aparatur Negara adalah sebagai berikut :

1)
Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil
dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Memperoleh cuti

2)
Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu
memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.

3)
Memperoleh perawatan yang tertimpa suatu kecelakaan
dalam dank arena menjalankan tugas kewajibannya.

4)
Memperoleh bagi yang menderita cacat jasmani dalam dank
arena menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkan dirinya tidak dapat
lagi bekerja pada jabatan apapun.

5)
Memperoleh uang duka apabila ada keluarga aparatur yang
meninggal.

6)
Memperoleh pension bagi yang teleh memenuhi
syarat-syarat yang teleh ditentukan.

7)
Memperoleh hak keneikan pangkat.

Adapun
beberapa Jenis Kedudukan yang di sebut Aparatur Negara   menurut undang undang nomor 43 tahun 1999 sesuai dengan pasal 2
antara lain :

1.
Pegawai Negeri terdiri dari :

a.
Pegawai Negeri Sipil

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

c.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.
Pegawai Negeri Sipil sebagaimamna dimaksud dalam ayat (1) huruf, a terdiri dari
:

a.
Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

3.
Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang
berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Jadi
jelas di sini bahwa spegawai negri sipil merupakan Aparatur Negara yang memilki
Hak dan Kewajiban dalam menjalan kan Sistem Otonomi Daerah

Hak-hak
diatas merupakan hak dasar yang harus diterima oleh setiap aparatur Negara.
Aparatur akan memenuhi kewajibannya jika hak-hak tersebut terpenuhi. Jika
kesejahteraan aparatur tercapai, maka mereka akan meningkatkan kinerjanya
sesuai dengan kewajibannya.

Kewajiban Aparatur Negara

Kewajiban aparatur negara adalah segala
sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap aparatur berdasarkan
sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun
kewajiban-Kewajiban yang
berhubungan dengan tugas di dalam jabatan yaitu kewajiban ini terkait dengan
tugas pokok dan fungsi unit
kerja masing-masing aparatur Negara adalah sebagai berikut :

1)
Kewajiban yang ditetapkan dalam UU No.43 tahun 1999;

2)
Kewajiban menurut Peraturan Disiplin Pegawai;

3)
Kewajiban menurut peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian
PNS;

4)
Kewajiban
mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak masuk kerja.

5)
Kewajiban menjaga keamanan negara dan menyimpan surat-surat rahasia;

6)
Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan larangan penerimaan pemberian hadiah;

7)
Kewajiban sebagai anggota KORPRI;

8)
Kewajiban
mentaati larangan bekerja dalam lapangan swasta dan
usaha-usaha/kegiatan-kegiatan yang wajib mendapat izin.

9)
Kewajiban mentaati larangan menurut kitab UU hukum pidana

10)Kewajiban mentaati peraturan tentang larangan
korupsi;

      11) Kewajiban mentaati peraturan tentang
larangan mengerjakan judi;

      12) Kewajiban mentaati peraturan tentang
keanggotaan partai politik

B.
Sistem Otonomi Daerah

1.      Pengertian Sistem Otonomi Daerah

Menurut
Kusnardi (1983 :171), “Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa
bagian yang mempunyai hubungan fungsionil baik antara bagian-bagian maupun
hubungan fungsionil terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan
suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian
tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu”.

Menurut UU
No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan
demikian bahwa system otonomi daerah merupakan tanggungjawab dan kewajiban
pemerintah daerah sebagai aparatur Negara ,

1.
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI (PN) SIPIL

            Sebagai unsur aparatur negara yang
bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil
dan merata dalam penyelenggaran tugas negara dan pembangunan.maka Pegawai
negeri harus bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak
diskriminatif dalam mem berikan pelayanan kepada masyarakat. Serta Pegawai
Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Agar Berjalan
nya sistem otonomi daerah atas hak dan kewajiban Aparatur Negara . Namun dalam
kedudukan nya sebagai PNS apabila ada PNS yang menjadi anggota dan atau
pengurus parpol akan diberhentikan sebagai PNS.

Dan
adapun kewajiban PNS menurut pasal 4,5, dan 6 UU No.43 Tahun 1999 :

1.      Wajib Setia dan taat sepenuh nya
kepada pancasila , UUD 1945,Negara dan Pemerintah serta Wajib menjaga Persatuan
dan Kesatuan bangsa dalam NKRI

2.      Wajib mentaati segala peraturan
undang undang yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang di percaya kan
kepadanya dengan penuh pengabdian , kesadaran dan tanggung jawab.

3.      Wajib menyimpan rahasia jabatan (
hanya dapat mengemukakan Rahasia Jabatan Kepada dan atas perintah pejabat yang
wajib atas kuasa undang undang

4.      Wajib mengangkat sumpah/janji (pasal
26 uu no 43 /1999)

5.      Wajib mentaati peraturan Disiplin
PNS

Dalam
sistem otonomi daerah, aparatur Negara terdiri dari DPRD, Kepala Daerah serta
perangkat daerah. Karena jabatan yang berbeda maka hak setiap aparatur juga
berbeda. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah mengatur dan menjelaskan bahwa wewenang serta tanggung
jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten
dalam sistem otonomi daerah.

Adapun Dalam meningkatkan Otonomi daerah maka yang
dimaksud dengan pemerintah daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan Perinsip otonomi Seluas luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan
republik indonesia, dimana Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah
yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur,
untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah
dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil
Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil
walikota.

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas,
wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban
untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah,
dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat

2.
Kewenangan Daerah
dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam UUD Negara
Indonesia tahun 1945 ditegaskan, bahwa

a)
Pasal 18A ayat 1 : Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan
dan keragaman daerah.

b)
Pasal 18A ayat 2 : Hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat
dijelaskan, bahwa:

1)
Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat
hierarkhis;

2)
Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah;

3)
Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

4)
Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah memiliki
hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya;

Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan
pasal 18A ayat (2) diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No.33 Tahun
2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan
daerah.

Adapun Kewajiban Kepala Daerah pada
pasal 27 UU No. 32 Tentang Otonomi Daerah adalah :

a.       memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.      meningkatkan kesejahteraan rakyat;

c.       memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

d.      melaksanakan kehidupan demokrasi;

e.       menaati dan menegakkan seluruh peraturan
perundang-undangan;

f.       menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

g.      memajukan dan
mengembangkan daya saing daerah;

h.      melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih
dan baik;

i.
melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;

j.
menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan
semua perangkat daerah;

BAB
3

KESIMPULAN
DAN SARAN

Kesimpulan

maka didapatlah
kesimpulan bahwa aparatur Negara dalam sistem otonomi daerah terdiri dari DPRD,
Pemerintah Daerah dan Perangkat daerah. Setiap aparatur memiliki hak dan kewajiban
yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat jabatan, tugas dan
tanggung jawab masing-masing aparatur. Di Negara Indonesia terdapat sistem
otonomi daerah, maksudnya bahwa setiap daerah berhak mengatur dan menjalankan
sendiri roda pemerintahannya Otonomi Daerah di Indonesia masih belum optimal

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas,
wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban
untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah,
dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat

B.
Saran

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi
Daerah, setiap daerah haruslah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
sebagai pelaksana dari Otonomi Daerah tersebut. Sumber Daya Manusia yang
berkualitas merupakan subjek dimana faktor-faktor lain yang ikut menentukan
keberhasilan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah ini bergantung. Selain itu,
setiap pihak yang terkait dalam sistem otonomi daerah haruslah mengedepankan
kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan
kelompoknya agar tidak terjadi lagi penyelewengan-penyelewengan dalam
pelaksanaan otonomi daerah di Negara kita.

LINK DOWNLOAD FILE DALAM BENTUK .DOCX KLIK INI

Diposkan oleh
pankga

di
07.38

Kirimkan Ini lewat Email

BlogThis!

Berbagi ke Twitter

Berbagi ke Facebook

Label:
KULIAH

Posting Lama

Beranda

BACA JUGA ARTIKEL YANG LAIN DIBAWAH INI DAN JIKA INGIN MEMANGMBIL ARTIKEL TERSEBUT SILAKAN BACA DI DAFTAR ISI TENTANG TATA CARA MENGCOPY DI BLOG ATAU DI WEB

Password RAR Makalah : coba salah satu ya.!silvers1lv3rr1p4nk

JUMLAH PENGUNJUNG PANKGA

DAFTAR ISI BLOG

Daftar Isi
December 2012[13] HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)November 2012[07] Pengertian dan Tujuan KONSTITUSI ( HUKUM KONSTITUSI )[06] PING BOMBER ( PINGR ) BLACKBERRYAugust 2012[23] Aplikasi SMS Hantu Blackberry[18] BB AKTIVASI APLIKASI [11] Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro[06] Pengertian Kriminologi[02] Battery Enhancer (Penghemat Energi Blackberry)[02] Signal Booster (Penguat Sinyal Blackberry)July 2012[29] Game Full Blackberry ( Angry Farm )[27] Cara Menyadap SMS (XL DAN TELKOMSEL)[27] MeterBerry ( Aplikasi Restard Blackberry )[27] Lampu Blackberry LED bentuk Disco ( BLINK )[27] Autotext Di Blackberry (Jingu Smileys Premium)[27] Aplikasi Menjaga Ram Blackberry (Controlbbanel)[26] GAME DOMINO BLACKBERRY[26] Addictive tower defense Game blackberry[18] Demokrasi Dan HAM (Makalah)[15] Perlindungan terhadap Konsumen BPSK[12] KWITANSI DAN PROMISE ATAS TUNJUK (makalah)May 2012[20] Fungsi Pendaftaran Tanah Dan Funsi Sertifikat Hak Atas Tanah[20] FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH[18] HAK ATAS TANAH ( konversi Dalam AGRARIA )[16] Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)[13] PENGERTIAN PENGADILAN TIPIKOR (MAKALAH PENGADILAN TIPIKOR)[11] HUKUM KESEHATAN MAKALAH ( DOKTER DAN PASIEN)[07] MAKALAH ASPEK HUKUM KONSUMEN[07] Makalah HUKUM KESEHATAN ( Makalah Informed consent ATAU Persetujuan Tindakan Kedokteran )April 2012[26] RINGKASAN Hukum Benda dan Hukum Perikatan[23] Pengertian Perjanjian ( RINGKASAN )[20] Hukum Acara Perdata (ringkasan)[20] Pengertian Hukum acara Perdata ( Makalah )[12] MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)[12] Cara Membuat Makalah Yang Baik dan benar[06] Pengertian Hukum Perjanjian Syariah ( Makalah )[03] Prinsip prinsip lembaga Negara[03] Penjelasan dan sejarah Hukum Pidana di indonesia[01] Contoh Kasus pelanggaran HAM[01] Pengertian Hukum DagangMarch 2012[26] Makalah Penyelesaian Sengketa (HUKUM) Pajak[16] MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN[16] Makalah Hukum Lingkungan[15] Aplikasi Ramalan dari Laptop (offline Ramalan)[12] TIPS Merawat Smartphone (Gadget) Touch-Screen[10] Multi Menu Nokia Symbian 3rd[07] Kunci Layar Laptop ( Matrix Screen locker)[06] CHEAT C.S 1.6 COUNTER STRIKE[04] NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)[04] Cheat, code ,Kode GTA san andreas PS 2 AND PC[01] Merawat Baterai Ponsel (Baterai HandPhone)[01] Membuat waktu Shutdown / tidur (TIMER) DI LAPTOP[01] Facebook di laptop Tanpa web (Facebook Messenger)[01] Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )February 2012[29] SITUS MP3 UNTUK HAPE (website mp3 HANDPHONE )[19] SITUS HAPE MENYEDIAKAN KEBUTUHAN HANDPHONE[17] CARA MEMAKAI SERTIFIKAT nokia SYMBIAN 3rd[16] TOP 20 TIPS Tombol di BLACKBERRY[15] Explorer buat Android[15] APLIKASI ANDROID (free 10 Wajib pada andorid)[13] Software Iseng-iseng[13] Membuat Tema Nokia (Theme creator /pic2theme full)[12] CARA MENGETAHUI NOMOR HAPE YANG LUPA[09] CARA Restart atau Reboot BlackBerry[09] KODE RAHASIA HAPE (TIPS HANDPHONE NOKIA AND ALL)[09] CARA MENGATASI BB (BlackBerry) LEMOT[09] Software Jahil Untuk Merusak Layar Monitor windows[07] SMS ONLINE GRATIS DARI WEB[07] Android Messenger seperti BBM[05] APLIKASI JAVA QURAN PHONE ALL (semua HandPhone)[04] Cara Menyadap Sms dan Telepon Handphone[03] Game handphone SEMUA Hape JAVA.[03] Cara Belajar Yang efektif (catatan)[02] Cara Copy Paste Di Website atau Di Blog[01] FLASH SMS s60v 3RD (SMS JAHIL)[01] LOCK APLIKASI PHONE NOKIA 3RD[01] H.A.M TERHADAP ANAK JALANAN[01] MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAKJanuary 2012[31] MY NAME IS RIPANK[31] MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI[31] TENTANG HUKUM ACARA PIDANA[31] PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL[06] TINDAKAN ABORSI (menurut HAM)[05] MAKALAH H.A.M (DEMOKRASI DAN TRANSISI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAM )[05] MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)[05] MAKALAH penegakan HAM di indonesia[05] Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)August 2011[03] EDITOR VIDEO NOKIA 3RDJuly 2011[15] PENGINTAI SMS[08] SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN[07] HUKUM BENDA DALAM PERDATA[07] x 7 IPHONE MERUBAH TAMPILAN MENU NOKIA[06] HUKUM PERKAWINAN[03] BlackBerry JADI MODEM DI WIN XP DAN WIN 7[03] HANDPHONE NOKIA JADI MODEM[02] JBtaskman s60v3 APP (MENJAGA RAM HAPE)[01] MENU ANDROID PADA NOKIA[01] Game Nokia Micropool 320x240 FULL[01] APLIKASI RESTART PADA NOKIAJune 2011[29] PENYADAP PEMBICARAAN pada SYMBIAN 3rd[18] MENU NOKIA IPHONE 3G[14] MERUBAH TAMPILAN MENU DI HANDPHONE (SYMBIAN 3RD)May 2011[31] GAME WORMS SEMUA HANDPHONE[30] Makalah Peradilan Agama[29] Sertifikat nokia x5 e63 e71 6760[29] GAME 4 in 1 games Nokia[29] Penyesalan[29] APLIKASI HANDPHONE ANTI MALING[29] PHOTOBOOK FULL pada Nokia (TAMPILAN DI HANDPHONE MELIHAT PHOTO LEBIH MENARIK)[29] APLIKASI menyembunyikan SMS MASUK[29] hack sertifikat hape nokia[29] Kamus handphone BAHASA indonesia - inggris[Get Code]

Pankga d kupret. Diberdayakan oleh Blogger.

FACEBOOK

Pankga D KupretPIN BB 286202ac

.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571{list-style:none;margin-left:5px!important; margin-bottom:-2px!important;padding:0px;width: 125px;height:25px!important;position: relative;background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) top left repeat-x;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li{padding:0px;margin:0px;/**/float: left;/* */}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a{display:block;width:25px;height: 25px;text-decoration: none;text-indent: -9000px;z-index: 20;position: absolute;padding: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a:hover{background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left bottom;z-index: 2;left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star{left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star:hover{width:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars{left:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars:hover{width:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars{left:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars:hover{width:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars{ left:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars:hover{width:100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars{left: 100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars:hover{width:125px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li.current-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a257{background:url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left center;position: absolute;height: 25px;display: block;text-indent: -9000px;z-index: 1;left: 0px!important;}1 2 3 4 5 4 / 5 - 15 vote(s).

Google pagerank checker powered by mypagerank"

"));

affiliate marketing

Copyright (c) 2011 P.A.N.K.G.A.
Designed by D KUPRET
Phone Reviews

P.A.N.K.G.A: MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Fri, 17 May 2013 05:40:23 +0000

skip to main |
skip to sidebar

P.A.N.K.G.A

CATATAN SEDERHANA

Pages

Beranda
Humor
DAFTAR ISI
Wi-Fi Tips
SMS GRATIS

BAHASA

Select Language▼

JAM INDONESIA

Berlangganan Melalui Email

Feedjit

a.fjfcl74:visited {color: #FCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;} a.fjfcl74:link {color: #CCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;}Feedjit Live Blog Stats

Populer

NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)
Lama Gak update akhir nya bisa update lagi dikarna kan masih ada kegiatan sekolah.. Sobat sekalian , kali ini saya akan memberikan be...

Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )
  Apakah anda sering merasa bingung untuk mengecek kuota Paket yang anda gunakan ? Kali ini saya akan memberikan Cara Cek Kuota Paket ...

MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)
BAB. I PENDAHULUAN A.     PENGERTIAN. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangka...

MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang ber...

HUKUM BENDA DALAM PERDATA
HUKUM BENDA , adalah hukum tentang benda yaitu kumpulan segala macam aturan hukum tentang benda yang terdapat di dalam Buku II KUHPer ...

MAKALAH penegakan HAM di indonesia
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah             UUD 1945 merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan k...

<

Jumat, 16 Maret 2012

MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.
LATAR BELAKANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Masalah
lingkungan tidak selesai dengan memberlakukan Undang-Undang dan komitmen untuk
melaksanakannya. suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih
diuji dengen pelaksanaan (uitvoering atau implementation) dan merupakan bagian
dari mata rantai pengaturan (regulatory chain) pengelolaan lingkungan. Dalam
merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang
hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahan dengan
cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat.

Undang-Undang
No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mendasari
kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena Undang-Undang, peraturan
pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan
(instrumenten van beleid). Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan lingkungan dami kepastian hukum dan
mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Instrumen
hukum kebijaksanaan lingkungan (juridische milieubeleidsinstrumenten) tetapkan
oleh pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan, atau
setidak-tidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas lingkungan.

Upaya
penegakan hukum lingkungan yang konsisten akan memberikan landasan kuat bagi
terselenggaranya pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya,
pertahanan keamanan. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut
masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar
memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional.

Dalam hubungan dengan
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan
hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga)
kategori yaitu :

1. Penegakan hukum Lingkungan
dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara.
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Selama ini pemerintah harus
memberikan Sanksi administrasi yang merupakan suatu upaya hukum yang harus
dikatakan sebagai kegiatan preventif oleh karena itu sanksi administrasi perlu
ditempuh dalam rangka melakukan penegakan hukum lingkungan. Disamping
sanksi-sanksi lainnya yang dapat diterapkan seperti sanksi pidana.

B.
PERMASALAHAN

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan dalam hukum Pidana ?

2. Bagaimana
penegakan hukum lingkungan dalam hukum Perdata ?

3. Apa saja
kendala yang terjadi dalam Penegakan Hukum Lingkungan ?

BAB    II

A. TINJAUAN
PUSTAKA

Upaya penegakan
sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketata dan konsisten sesuai dengan
kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangkan menjaga
kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan
sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalan penegakan hukum lingkungan
(primum remedium). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, berulan
dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (ultimum remedium).

Ini berarti bahwa kegiatan
penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat
dimulai apabila :

1.      Aparat
yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak
pelanggar degan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tesebut, namun ternyata
tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau

2.      Antara
perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi
korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa
melalui mekanisme altenatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah /
perdamaian / negoisasi / mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan
buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan pedata, namun upaya tersebut juga
tidak efektif, baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan
hidup.

Berdasarkan jenisnya ada
beberapa jenis sanksi administaratif yaitu

1. Bestuursdwang (paksaan
pemerintahan)

Diuraikan sebagai
tindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang
dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa
yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan
undang-undang.

2. Penarikan kembali keputusan
(ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi).
Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan tidak selalu perlu
didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk
apabila keputusan(ketetapan) tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu
dan menurut sifanya “dapat diakhiri” atau diatrik kembali (izin, subsidi
berkala).[3]

Instrument kedua yang
diberlakukan setelah sanksi administrative tidak diindahakan oleh pelaku
pelanggara atau kejahatan lingkungan hidup adalah pengguna instrument perdata
dan pidana , kedua instrument sangsi huku ini biasa gunakan secara pararel
maupun berjalan sendiri sendiri .

Penerapan sanksi pidana tersebut
bisa saja terjadi karena pemegang kendali penerapan instrument sanksi pidana
adalah aparat penegak hokum dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) yang
berada tingkat pusat dalam hal ini di Kementrian Negara Lingkungan Hidup atau
Instansi Lingkungan Hidup Daerah dan Penyidik Kepolisian RI hal ini sebagai
mana diatau dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 1997 pasal Pasal 40

(1) Selain Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

b. melakukan pemeriksaan
terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
lingkungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan
bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di
bidang lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas
pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
lingkungan hidup;

e. melakukan pemeriksaan di tempat
tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain
serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang lingkungan hidup.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan hasilpenyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) menyampaikan hasil penyidikan
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) Penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Ekslusif dilakukan oleh
penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penerapan instrument
perdata biasa dilakukan oleh pemerintah maupun Masyarakat dan organisasi yang
konsen terhadap lingkungan hidup yang mempunyai Hak Untuk Mengajukan Gugatan
yang di atu dlam ketentuan Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 UU Nomor 23 Tahun
1997 mekanismenya bisa dengan mengajukan gugatan perdata biasa secara
perorangan amapun secara class action (perwakilan)

Sedangkan utuk gugatan legal
stending yang didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM sebagai guardian/wali dari
lingkungan (Stone;1972). Teori ini memberikan hak hukum (legal right) kepada
obyek-obyek alam (natural objects). Dalam hal terjadi kerusakan atau pencemaran
lingkungan, maka LSM dapat bertindak sebagai wali mewakili kepentingan
pelestarian lingkungan tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DALAM HUKUM PIDANA

Dalam interaksinya di masyarakat, eksistensi
dan kualitas hidup manusia ditentukan berdasarkan pada referensi nilai dan
moral. Orang yang jahat akan dicela dan seringkali disingkirkan dari
masyarakat, sedangkan orang yang baik akan dipuji, dihormati, dicintai dan
kemana-mana akan didukung kehidupannya. Orang bisa menjadi jahat karena di
dalam kodratnya memiliki kehendak bebas, akan tetapi kehendak bebas akan
terbentuk dan berkembang dan mejadi kuat kalau orang semakin bersedia untuk
bertanggungjawab.

Pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau
sejenisnya dalam menjalankan suatu usaha ekonomi serta sikap penguasa maupun
pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam
pengelolaan lingkungan hidup .

Hukum pidana memainkan peranan
penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan, namun demikian beban yang
ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang
dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara in heren
terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun
asas kesalahan.

2. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Hukum
Perdata

CONTOH
KASUS

Pencemaran yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari (PT.
TPL/eks. PT. Inti Indorayon Utama). PT Indorayon mulai beroperasi pada
akhir tahun 1980-an. Pada tahun 1999 perusahaan itu ditutup atas rekomendasi
Menteri Negara Lingkungan Hidup yang ketika itu dijabat Sonny Keraf-karena
terbukti mencemari dan membahayakan lingkungan. Namun, pada Maret 2002 atas
rekomendasi Wakil Presiden RI yang ketika itu dijabat oleh Megawati
Soekarnoputri, PT Indorayon dibuka kembali dengan nama PT Toba Pulp Lestari.
Selama sepuluh tahun PT Indorayon beroperasi, , masyarakat Porsea merasakan
hidup yang serba sulit. Selain mencemari lingkungan, perusahaan itu juga
mendatangkan banyak masalah sosial, seperti konflik dan intimidasi aparat
terhadap masyarakat yang menolak Indorayon.

Kesehatan masyarakat menurun karena kualitas lingkungan yang
buruk. Limbah perusahaan itu tidak hanya mencemari udara yang menyebabkan
penyakit ISPA, tetapi juga berpengaruh pada menurunnya hasil panen penduduk.
Penduduk khawatir kejadian sepuluh tahun lalu, akan terulang dan mereka alami
lagi sejak dibukanya PT TPL. Selain udara yang bikin sesak, dampak lain sejak
dibukanya PT TPL adalah menurunnya hasil panen. Hal ini disebabkan banyaknya
bulir padi yang tidak berisi atau kosong. Selain itu, penduduk setempat mengaku
limbah uap dari operasional pabrik itu cukup mengganggu udara yang mereka hirup
sehari-hari. Hampir semua penduduk Desa Amborgang yaitu daerah sekitar PT. TPL
yang ditemui, sesudah turun hujan mereka merasakan perubahan udara sehingga
menimbulkan rasa sesak dan jarak pandang yang buruk. Berdasarkan data di
Puskesmas Porsea, jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) pada
bulan Januari 2001 tercatat 92 orang. Sedangkan pada Januari 2002 tercatat 103
orang dan meningkat menjadi 128 pada Januari 2003. Masyarakat menduga ISPA
tersebut merupakan dampak pencemaran udara sejak beroperasinya kembali PT Toba
Pulp Lestari pada tahun 2002.                                                                                              Kemudian
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengajukan gugatan kepada pemerintah in casu
BKPM Pusat cs. melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas dasar Pasal 1365
KUHPerdata gugatan ini diterima karena dengan alasan belum ada peraturan
pelaksana Pasal 34 UULH maka upaya hukum yang ditempuh adalah melalui gugatan
perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum ex Pasal 1365 KUHPerdata.                                                  Gugatan
ini diterima karena beberapa alasan, yaitu: pertama, gugatan ganti
kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan aturan umum (legi
generali) sedangkan Pasal 20 UULH adalah lex specialis; kedua,
karena peraturan pelaksana Pasal tersebut belum keluar, agar tidak terdapat
kekosongan hukum yang dapat menimbulkan tiadanya kepastian hukum, ketentuan legi
generali dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan sebagai upaya hukum; ketiga,
adalah berdasarkan rasa keadilan, maka yustisiabelen tidak dapat
dibiarkan menunggu terus sampai keluar peraturan pelaksanaan yang tidak dapat
ditentukan kapan keluarnya sedangkan kerugian akibat pencemaran sudah banyak
terjadi; keempat, adanya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor
03/SE/MENKLH/6/1987. Yang dalam bukti ke-9 mengatakan: “Tindakan tersebut di
atas tidak menutup kemungkinan diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” dan kelima, karena
belum keluar peraturan pelaksanaan Pasal 20 UULH,
sedangkan pencemaran
lingkungan sudah banyak menimbulkan kerugian bagi seseorang atau masyarakat
maka seharusnya hakim berpedoman pada Pasal 27 UUPKK Kehakiman No. 14 Tahun
1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 menyebutkan: “Hakim
sebagai penegak hukum dan pengadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”                                                                                                                                    Organisasi
lingkungan dapat melakukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan
alasan perbuatan yang bersangkutan melanggar kepentingan masyarakat, dalam kasus
ini Walhi mewakili masyarakat korban pencemaran PT Indorayon. Perbuatan
Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul
“Perbuatan Melawan Hukum” adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang
lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar
kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam
pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang” . Perbuatan
Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat
(3) KUHPerdata.

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata:

Gugatan
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi sayarat berikut:

1. Kesalahan

Berdasarkan
Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesalahan yang pembuat harus
mempertanggungjawabkan karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena
terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dalam hal hukum lingkungan, misalnya
melanggar ketentuan tentang larangan berdasarkan undang-undang atau tidak
mempedulikan ketentuan tentang perizinan. Dipandang pada umumnya melakukan
kesalahan jika pembuat menolak telah melakukan perbuatan melanggar hukum, ia
harus dapat dibuktikan.

Jadi
dalam kasus PT Indorayon ini, Walhi sebagai Penggugat harus membuktikan adanya
kesalahan pelanggar (PT Indorayon). Jika Penggugat dapat membuktikan bahwa
pelanggar telah melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin atau tidak
mempunyai sama sekali, pelanggar telah dipandang melakukan kesalahan (schuld).

2. Kerugian

Syarat lain yang ditentukan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata
adalah adanya kerugian (schade). Pada umumnya tuntutan yang diajukan
adalah agar hakim menjatuhkan larangan atau perintah misalnya supaya tergugat
berhenti melakukan pencemaran atau diperintahkan melakukan pencegahan,
sedangkan tuntutan ganti kerugian merupakan perkecualian.
Yurisprudensi jelas
mengatakan, bahwa dalam aksi larangan, adanya kerugian adalah tidak penting.
Dalam kasus PT Indorayon yang telah terjadi pencemaran lingkungan sehingga
menimbulkan kerugian masyarakat, maka yang diperlukan adalah ancaman
pelanggaran terhadap kepentingan yang dilindungi oleh Pasal 1365 KUHPerdata.Dalam
kasus PT Indorayon kerugian yang dirasakan masyarakat yaitu: timbulnya penyakit
ISPA atau gangguan saluran pernapasan masyarakat yang menjadi sesak, hal ini
mengakibatkan penduduk Desa Amborgang menjadi sakit artinya ada kerugian,
karena masyarakat harus mengeluarkan biaya pengobatan penyakit ini, lebih dari
itu kerugian membuat masyarakat tidak dapat melakukan aktifitas ekonominya.
Kerugian yang lain adalah akibat pencemaran udara ini padi yang akan dipanen
menjadi tidak berisi, sehingga menimbulkan kerugian secara materil bagi
masyarakat sekitar PT Indorayon.                                              Kerugian
yang ditimbulkan akibat limbah uap operasional pabrik PT Indorayon dan
penanganan yang berlarut-larut antara lain mencakup kerugian atas:

1.
hak atas kehidupan yang layak berupa
menurunnya kualitas kehidupan penduduk Desa Amborgang yang menjadi korban
langsung limbah uap operasional pabrik PT Indorayon,

2.
hak atas bebas dari rasa takut yang
dialami korban dan potensi korban serta masyarakat di Desa Amborgang dan
sekitarnya,

3.
hak atas pekerjaan berupa hilangnya
mata pencaharian dan pekerjaan akibat limbah uap operasional pabrik PT
Indorayon,

3. Hubungan Kausal

Harus ada kaitan atau hubungan kausal antara perbuatan yang
melanggar hukum dan terjadinya kerugian. Ini berarti, bahwa adanya kerugian itu
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.                                                                                                                             Adanya
hubungan kausal penting jika yang dituntut adalah ganti kerugian dari pelanggar.
Tentu harus terjadi hubungan kausal antara perbuatan (yang melanggar hukum itu)
dan terjadinya kerugian.                                                                                                                Perbuatan
yang dilakukan PT Indorayo yang melakukan pembuangan uap hasil produksi
sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan membahayakan masyarakat sekitar dan
hasil panen masyarakat, menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Berarti
terjadi hubungan kausal antara kegiatan atau perbuatan PT Indorayon dengan
kerugian yang diderita masyarakat sekitar.

4. Relativitas (relativeit)

Tidak semua perbuatan atau pengabaian atas suatu norma hukum
dan karenanya melanggar hukum dapat dituntut melalui jalur perbuatan melanggar
hukum dengan sukses. Yang dapat dituntut berdasarkan perbuatan melanggar hukum
hanya jika norma yang dilanggar itu termasuk dalam ruang lingkup pengertian
yang dirugikan dilindungi oleh peraturan tersebut. Hal ini biasa disebut syarat
relativitas (relativeit).                                                                      Gugatan supaya suatu
ketentuan larangan berdasarkan undang-undang atau suatu syarat dalam izin
dipenuhi, hanya dapat diajukan oleh seorang yang bersangkutan atau terancam
suatu kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan berdasarkan undang-undang atau
suatu ketentuan perizinan.
Gugatan dari saingan bahwa suatu perusahaan lain
tidak mempunyai izin, bukanlah kepentingan yang dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan lingkungan atau peraturan perizinan lingkungan.                                                                                                                   Gugatan atas nama masyarakat yang
dilakukan Walhi terhadap PT Indorayon merupakan memiliki suatu kepentingan yang
dapat dilindungi oleh undang-undang. Sebenarnya yang berkepentingan adalah
masyarakat sekitar PT Indorayon yang menjadi korban pencemaran. Karena
relitivitas ini, maka gugatan oleh Walhi ke pengadilan dengan mengatasnamakan
masyarakat merupakan hal yang dapat diterima oleh pengadilan.

Kendala Penegakan Hukum Lingkungan

Usaha menegakkan hukum lingkungan dewasa ini memang
dihadapkan sejumlah kendala. Pertama, masih terdapat perbedaan persepsi antara
aparatur penegak hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan
yang ada.Kedua, biaya untuk menangani penyelesaian kasus lingkungan hidup
terbatas. Ketiga, membuktikan telah terjadi pencemaran atau perusakan
lingkungan bukanlah pekerjaan mudah.
Era reformasi dapat dipandang sebagai
peluang yang kondusif untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum lingkungan.
Ke
depan, perlu exit strategy sebagai solusi penting yang harus diambil
oleh pemegang policy dalam penyelamatan fungsi lingkungan hidup.
Pertama, mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kedua, adanya sanksi yang
memadai (enforceability) bagi perusahaan yang membandel dalam
pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada indikasi tindak
pidana, aparat penegak hukum dapat menindak tegas para pelaku/penanggung jawab
kegiatan seperti diatur dalam Pasal 41-48 UU 23/1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Ketiga, adanya partisipasi publik, transparansi, dan
demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut
ditingkatkan. Pengelolaan lingkungan hidup akan terkait tiga unsur, yaitu
pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pada gilirannya, dalam pengelolaan
lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati
lingkungan hidup yang baik dan sehat.

MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM LINGKUNGAN

Menurut
Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah
suatu ketentuan hukum diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila
masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran
hukumnya lebih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya.
Kesadaran hukum meliputi berbagai aspek kehidupan dan tingkat kesadarannya bisa
berbeda-beda tergantung tingkat aplikasi faktor-faktor di atas. Selain itu,
kesadaran hukum juga ditentukan oleh sudut pandang masing-masing individu dalam
melihat "hukum".

Kesadaran
hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolaannya, pada hakikatnya
manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki
hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup
dimana dia berada, sejak dia lahir sampai meninggal dunia. Namun kesadaran
hukum masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial, budaya
dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya strategis untuk
menumbuhkan kesadaran hukum tersebut, baik dari sisi mental manusianya maupun
dari segi kebijakan. Sinergi keduanya penting, karena kesadaran hukum itu ada
yang tumbuh karena memang sesuai dengan nilai yang dianutnya.

Misalnya
orang yang suka dengan hidup bersih, maka ia tidak akan membuang sampah
sembarangan. Kesadaran hukum juga dapat tumbuh karena takut dengan sanksi yang
dijatuhkan. Kesadaran semu inilah yang banyak dimiliki oleh masyarakat kita.
Lepas dari penyebab kesadaran hukum itu muncul, yang berbahaya adalah apabila
kesadaran hukum itu telah ada namun kemudian menurun bahkan hilang karena
faktor eksternal, seperti penegakan hukum yang tidak tegas dan tebang pilih.
Hal ini akan menurunkan kesadaran hukum masyarakat dan menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Jadi, upaya menumbuhkan kesadaran
hukum tidak cukup dengan menuntut masyarakat, tetapi juga harus disertai dengan
tauladan dan penegakan hukum.

Manusia,
baik kedudukannya sebagai anggota masyarakat, sebagai pelaku usaha, sebagai
aparat penegak hukum, maupun sebagai pembuat/pengambil kebijakan, harus
memiliki kesadaran hukum lingkungan meskipun secara bertahap, dari sekedar
mengetahui sampai dengan menaati dan menghargai berbagai ketentuan hukum
lingkungan yang ada.
Berkaitan dengan faktor-faktor kesadaran hukum sebagaimana disebutkan diatas,
untuk hukum lingkungan, ada beberapa masalah yang perlu dicermati, yaitu :
Pertama, "mengetahui", secara yuridis, setelah UU disahkan, sejak itu
pula muncul asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahuinya. Asumsi ini
terealisasi apabila pasca diundangkan ada aktivitas sosialisasi yang tepat dan
kontinyu. Bila tidak, maka dapat dihitung berapa jumlah masyarakat Indonesia
yang mengetahui tentang peraturan tersebut dan jumlahnya dipastikan tidak akan
menyentuh masyarakat kalangan bawah, tidak hanya di desa tetapi juga
diperkotaan. Akibatnya tidak heran bila ada kegiatan usaha yang tidak memiliki
atau bahkan tidak mengetahui perlunya AMDAL.
Kedua, "mengerti", masyarakat tidak cukup hanya sekedar mengetahui
saja, tetapi juga harus memahami isi peraturan, seperti apa tujuan dan manfaat
dikeluarkannya peraturan tersebut. Hukum lingkungan tentunya bertujuan agar
proses pembangunan tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya
aturan AMDAL dan perizinan. Adanya aturan ini hendaknya tidak menjadi beban
bagi pelaku usaha dan lahan korupsi bagi oknum birokrasi/aparat hukum, tetapi
sebagai upaya preventif bersama agar kegiatan usaha tidak merusak lingkungan.
Ketiga, "mentaati", setelah mengetahui dan memahami, maka diharapkan
dapat mentaati. Namun hal ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bagi
pihak yang merasa kepentingannya sama, maka biasanya akan langsung mentaati.
Apabila tidak, maka masih ada proses berfikir, bahkan mencari celah bagaimana
"menghindari" atau "mensiasatinya". Keempat,
"menghargai", ketika seseorang telah mentaati, maka sikap menghargai
suatu peraturan hukum lingkungan itu akan muncul bersamaan dengan kesadaran
hukumnya bahwa hukum tersebut memang wajib untuk ditaati demi kepentingan
dirinya, masyarakat dan dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan.Proses
menumbuhkan kesadaran hukum lingkungan di atas, jangan sampai terjebak dengan
kata "lingkungan" saja, sehingga hanya UU No 23/1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) saja yang dipahami masyarakat, tetapi
juga UU lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti UU tentang
Perikanan, Benda Cagar Budaya, Pertambangan, ZEE, Perindustrian, Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pelayaran. Karena lingkungan
hidup itu meliputi tanah, air, udara, ruang angkasa, termasuk manusia dan
perilakunya. UU PLH pada dasarnya merupakan UU induk atau Payung "umbrella
Act" dibidang lingkungan hidup bagi semua UU tersebut.

Menumbuhkan Kesadaran Hukum
Lingkungan

Upaya
untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : Pertama, meningkatkan program
sosialisasi dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, khususnya berkaitan dengan
hak dan kewajiban serta berbagai permasalahan riil yang dihadapi oleh
masyarakat, seperti prosedur AMDAL, perizinan dan dampak positif dan negatif
apabila prosedur tersebut tidak dilakukan. Kedua, meningkatkan kesadaran hukum
(mental) semua pihak. Ketiga, menindak tegas oknum pemerintah/aparat yang
menyalahgunakan wewenangnya dan menindak tegas pelaku perusakan/pencemaran
lingkungan tanpa tebang pilih sehingga masyarakat percaya dengan upaya penegakan
hukum lingkungan. Keempat, memangkas proses birokrasi yang panjang dan
berbelit-belit.

Kelima,
semakin meningkatkan kualitas dalam pemberian penghargaan dibidang lingkungan,
khususnya kriteria penilaian dengan memasukkan kriteria pembangunan berwawasan lingkungan,
baik ditingkat nasional maupun di daerah-daerah. Keenam, menghindari penggunaan
sarana hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan yang masih dapat
menggunakan sarana hukum lain yang lebih efektif. Contohnya Perda tentang
pembuangan sampah disembarang tempat dengan sanksi pidana kurungan dan denda
yang tinggi yang ternyata tidak efektif.

Tumbuhnya
kesadaran hukum lingkungan diharapkan dapat mendukung terwujudnya slogan
"Pembangunan Berwawasan Lingkungan" menjadi kenyataan dan tidak hanya
sekedar menjadikannya sebagai visi dan misi pembangunan saja.

BAB III

A.
KESIMPULAN

1.PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN DALAM HUKUM PIDANA

Hukum pidana
memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan, namun
demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi
kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara
in heren terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut,seperti asas legalitas
maupun asas kesalahan.
Berlakunya hukum pidana dalam suatu
masyarakat, pada dasarnya berkait dengan tiga unsur/komponen hukum yang satu
sama lainnya terkait erat , yaitu:
Pertama, adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku manusia,
juga berfungsi menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat
tersebut, juga berfungsi mendidik. Khususnya fungsi yang terakhir mengingat
setiap peraturan yang dibuat dengan sengaja selalu bertujuan untuk mengatur
perilaku anggota masyarakat untuk waktu mendatang (sifat preventif suatu peraturan
hukum) berdasarkan suatu tujuan tertentu dan oleh karena itu harus dilaksanakan
atau dipatuhi. Sedang fungsinya yang kedua juga merupakan sifat setiap
peraturan hukum yang refresif, menyelesaikan permasalahan bila terjadi
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan sengaja untuk
mengatur perilaku anggota masyarakat itu. Kedua, adanya seperangkat
orang/lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan-peraturan yang dengan
sengaja dibuat itu ditaati dan tidak dilanggar. Dalam hal dilanggar, maka
seperangkat orang/lembaga tersebut diberi kewenangan untuk menyelesaikannya.
Kewenangan ini tercermin dalam sanksi/akibat (pelanggaran) hukum yang menyertainya.
Ketiga, adanya orang/orang-orang yang dikenai oleh peraturan itu, yaitu anggota
masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.                                                                   Hukum
mengendalikan keadilan. Keadilan yang dikehendaki hukum harus mencapai nilai
persamaan, hak asasi individu, kebenaran, kepatutan, dan melindungi masyarakat.
Selain itu, hukum mengemban fungsinya sebagai memelihara stabilitas, memberikan
kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diajukan anggota masyarakat,
menciptakan kaidah-kaidah, serta jalinan antar institusi.

Hukum ada atau
diadakan untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi
kepentingan manusia. Artinya, hukum ditujukan untuk menciptakan keamanan,
perdamaian, kesejahteraan, keselamatan alam dan keterlanjutan manusia .
Selanjutnya, sebagai suatu keseluruhan perundang-undangan itu merupakan satu
kesatuan tanpa pertentangan . Ini tidak lain karena sifat dari hukum itu
sendiri adalah memerintah dan mengatur atau menata .
Dapat berfungsinya sistem hukum, ada 4 hal yang perlu diselesaikan terlebih
dahulu, yaitu: a. masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi pentaatan kepada
aturan-aturan); b. masalah interpretasi (yang akan menyangkut soal penetapan
hak dan kewajiban subyek, melaui proses penerapan aturan tertentu);

c. masalah
sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapannya dan siapa yang
menerapkannya), dan d. masalah yuridiksi (menetapkan garis kewenangan yang
kuasa menegakkan norma
hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh
perangkat norma itu).                                                                                                                                                      Peran
dan fungsi hukum yang penting adalah memberikan prediktabilitas, artinya
melalui pembacaan terhadap teks hukum dapat diketahui apa yang seharusnya
dilakukan dan apa yang diharapkan dari suatu tindakan .

Selanjutnya, pembangunan di bidang hukum juga menyangkut sumber daya manusia,
terlebih-lebih profesionalisme para penegak hukum. Dan profesionalisme ini
berkaitan erat dengan penegakan etika profesi hukum.
     Dalam
melaksanakan profesi, dituntut adanya moralitas yang tinggi dari pelakunya.
Moralitas yang tinggi tersebut bercirikan kepada:

a.
berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan
tuntutan profesi,

b.
sadar akan
kewajibannya, dan

c.
memiliki
idealisme yang tinggi.

2.Penegakan Hukum Lingkungan dengan Hukum Perdata

Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap
perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdata:

“Setiap
orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian ynag disebabkan perbuatannya,
tetapi juga untuk kerugian yang disebabkankelalaian atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata:

Gugatan
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi sayarat berikut:

1.
Kesalahan (schuld);

2.
Kerugian (schade);

3.
Hubungan kausal (causal verband);

4.
Relativitas (relativeit).

3. KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Kendala yang dihadapi di atas
dapat diminimalkan, dengan menerapkan Pasal 95 ayat (1) UUPPLH, yang berbunyi:
“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup,
dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil,
kepolisisan, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri” (dalam hal ini Menteri
Negara Lingkungan Hidup).

Kendala lainnya yang dihadapi
dalam penanganan tindak pidana lingkungan, diantaranya:
1.Ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme penanganan tindak pidana
lingkungan dan bagaimana proses pelaporan jika mereka menemukan indikasi tindak
pidana lingkungan,

2.Kurangnya koordinasi diantara PPNS, Polri dan Penuntut Umum,

3.Tidak digunakannya kewenangan
pemeriksaan ulang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa tindak pidana
kehutanan guna membantu Penyidik dalam pemberkasan, dan tak jarang pula
ditemukan kurang memadainya pemahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap
aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana
lingkungan,
4. Lamanya proses pemeriksaan perkara hingga putusan hakim, sehingga sulit
untuk memenuhi

5. Terbatasnya ahli di bidang
lingkungan,

6. Masih ditemukannya sikap
oknum yang arogan dengan kewenangan yang dimiliki, yang seharusnya
masing-masing dapat memperbaiki kapasitasnya dan saling mendukung kelancaran
setiap tahap penanganan perkara.

7. Adanya kecenderungan untuk
saling menyalahkan antara satu aparat Kepolisian, Kejaksaan dan dinas sektoral
atau pemerintah daerah, yang seharusnya mereka saling berkoordinasi dalam
menegakkan hukum,

8. Kurang melibatkan para pakar
yang ahli dalam bidang sektoral (yang terkait substansi kasus lingkungan),
lingkungan hidup, korporasi dan lainnya yang seharusnya dilibatkan sejak awal
pada tahap penyelidikan atau setidak-tidaknya pada tahap penyidikan guna
membantu melakukan kajian atau audit lingkungan hidup guna membantu memberikan
kesimpulan telah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup,
sebab pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa mengganggu kelestarian fungsi
lingkungan hidup,

9. Adanya backing dari oknum
pejabat baik dari pemerintah daerah, dinas atau departemen (sektoral), oknum
aparat keamanan, dan lain-lain, sehingga penegakan hukum tidak berjalan
sebagaimana mestinya.

Selain hal yang dikemukakan di
atas, juga terdapat perbedaan psikologis antara pengawasan yang dilakukan
pejabat pengawas (penanganan di bidang administratif) dengan penanganan melalui
sarana hukum pidana, diantaranya

1.      pejabat
pemerintah (administratif) tidak banyak yang paham tentang hukum pidana
2. pejabat pemerintah (administratif) bekerja dengan tujuan meningkatkan
kerjasama pihak pemerintah dengan dunia usaha, sehingga penanganan melalui
sarana hukum pidana dianggap sebagai hal yang mengganggu dan patut dihidari
sebab mereka perlu waktu untuk untuk membina hubungan dengan dunia usaha
tersebut, serta mereka takut kehilangan prestise atau kepercayaan dari kalangan
dunia usaha, sehingga ada “keengganan” untuk kesediaan melaporkan terjadinya
atau adanya tindak pidana lingkungan, apalagi ada kepentingan “politik” di
dalamnya.
3. adanya pandangan yang menganggap kejahatan lingkungan hidup bukanlah suatu
pelanggaran hukum yang serius, kasus ini cukup diselesaikan secara administrasi
saja, apalagi jika kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi. Pelaku
kejahatan korporasi, selalu “dianggap” warga yang baik dan terpandang di mata
masyarakat.
4. keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyidik dalam menangani kasus yang
berkaitan dengan korporasi, menjadikan penyidik merasa pekerjaan tersebut
“berat” dan menjemukan (karena memerlukan pemikiran dan perhatian serta kemauan
yang lebih), sehingga semangat untuk menangani perkara tersebut semakin lama
semakin menurun, apalagi mendapatkan hambatan dalam membuktikan atau mencari
alat-alat buktinya.
5. adanya “kebijakan” untuk membiarkan pelaku tetap melakukan pelanggaran hukum
lingkungan untuk jangka waktu yang lama, karena penguasa (pemerintah) sedang
(masih) melakukan “perundingan” dengan pelaku untuk mencarikan solusinya dan
atau mencari biaya-biaya yang diperlukan untuk menanggulangi hal tersebut.
6. adanya kecenderungan pihak penguasa (administratif) untuk melihat
pelanggaran hukum lingkungan sebagai pelanggaran administratif, serta memandang
penanganan secara hukum pidana tidak dapat mengambil suatu keputusan yang
cepat, serta adanya kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan.

B.SARAN

            Saran
kami kepada Pemerintah untuk kiranya lebih meningkatkan lagi dalam hal nya
penegakan hukum lingkungan di Negara kita ini, sekiranya apa yg sudah di
terbitkan dalam Undang-undang dapat ditegakkan dengan tegas berdasarkan
peraturan dasar tersebut.

            Kepada
masyarakat negeri ini dan terutama bagi mahasiswa/I sekiranya dapat menjaga dan
melestarikan lingkungan sebagaimana yang sudah di atur di dalam undang-undang,
dan agar sekiranya Ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme penanganan
tindak pidana lingkungan

Link download MAKALAH KLIK DI SINI

Diposkan oleh
pankga

di
01.58

Kirimkan Ini lewat Email

BlogThis!

Berbagi ke Twitter

Berbagi ke Facebook

Label:
KULIAH

Link ke posting ini

Buat sebuah Link

Posting Lebih Baru

Posting Lama

Beranda

BACA JUGA ARTIKEL YANG LAIN DIBAWAH INI DAN JIKA INGIN MEMANGMBIL ARTIKEL TERSEBUT SILAKAN BACA DI DAFTAR ISI TENTANG TATA CARA MENGCOPY DI BLOG ATAU DI WEB

Password RAR Makalah : coba salah satu ya.!silvers1lv3rr1p4nk

JUMLAH PENGUNJUNG PANKGA

194946

DAFTAR ISI BLOG

Daftar Isi
December 2012[13] HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)November 2012[07] Pengertian dan Tujuan KONSTITUSI ( HUKUM KONSTITUSI )[06] PING BOMBER ( PINGR ) BLACKBERRYAugust 2012[23] Aplikasi SMS Hantu Blackberry[18] BB AKTIVASI APLIKASI [11] Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro[06] Pengertian Kriminologi[02] Battery Enhancer (Penghemat Energi Blackberry)[02] Signal Booster (Penguat Sinyal Blackberry)July 2012[29] Game Full Blackberry ( Angry Farm )[27] Cara Menyadap SMS (XL DAN TELKOMSEL)[27] MeterBerry ( Aplikasi Restard Blackberry )[27] Lampu Blackberry LED bentuk Disco ( BLINK )[27] Autotext Di Blackberry (Jingu Smileys Premium)[27] Aplikasi Menjaga Ram Blackberry (Controlbbanel)[26] GAME DOMINO BLACKBERRY[26] Addictive tower defense Game blackberry[18] Demokrasi Dan HAM (Makalah)[15] Perlindungan terhadap Konsumen BPSK[12] KWITANSI DAN PROMISE ATAS TUNJUK (makalah)May 2012[20] Fungsi Pendaftaran Tanah Dan Funsi Sertifikat Hak Atas Tanah[20] FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH[18] HAK ATAS TANAH ( konversi Dalam AGRARIA )[16] Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)[13] PENGERTIAN PENGADILAN TIPIKOR (MAKALAH PENGADILAN TIPIKOR)[11] HUKUM KESEHATAN MAKALAH ( DOKTER DAN PASIEN)[07] MAKALAH ASPEK HUKUM KONSUMEN[07] Makalah HUKUM KESEHATAN ( Makalah Informed consent ATAU Persetujuan Tindakan Kedokteran )April 2012[26] RINGKASAN Hukum Benda dan Hukum Perikatan[23] Pengertian Perjanjian ( RINGKASAN )[20] Hukum Acara Perdata (ringkasan)[20] Pengertian Hukum acara Perdata ( Makalah )[12] MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)[12] Cara Membuat Makalah Yang Baik dan benar[06] Pengertian Hukum Perjanjian Syariah ( Makalah )[03] Prinsip prinsip lembaga Negara[03] Penjelasan dan sejarah Hukum Pidana di indonesia[01] Contoh Kasus pelanggaran HAM[01] Pengertian Hukum DagangMarch 2012[26] Makalah Penyelesaian Sengketa (HUKUM) Pajak[16] MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN[16] Makalah Hukum Lingkungan[15] Aplikasi Ramalan dari Laptop (offline Ramalan)[12] TIPS Merawat Smartphone (Gadget) Touch-Screen[10] Multi Menu Nokia Symbian 3rd[07] Kunci Layar Laptop ( Matrix Screen locker)[06] CHEAT C.S 1.6 COUNTER STRIKE[04] NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)[04] Cheat, code ,Kode GTA san andreas PS 2 AND PC[01] Merawat Baterai Ponsel (Baterai HandPhone)[01] Membuat waktu Shutdown / tidur (TIMER) DI LAPTOP[01] Facebook di laptop Tanpa web (Facebook Messenger)[01] Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )February 2012[29] SITUS MP3 UNTUK HAPE (website mp3 HANDPHONE )[19] SITUS HAPE MENYEDIAKAN KEBUTUHAN HANDPHONE[17] CARA MEMAKAI SERTIFIKAT nokia SYMBIAN 3rd[16] TOP 20 TIPS Tombol di BLACKBERRY[15] Explorer buat Android[15] APLIKASI ANDROID (free 10 Wajib pada andorid)[13] Software Iseng-iseng[13] Membuat Tema Nokia (Theme creator /pic2theme full)[12] CARA MENGETAHUI NOMOR HAPE YANG LUPA[09] CARA Restart atau Reboot BlackBerry[09] KODE RAHASIA HAPE (TIPS HANDPHONE NOKIA AND ALL)[09] CARA MENGATASI BB (BlackBerry) LEMOT[09] Software Jahil Untuk Merusak Layar Monitor windows[07] SMS ONLINE GRATIS DARI WEB[07] Android Messenger seperti BBM[05] APLIKASI JAVA QURAN PHONE ALL (semua HandPhone)[04] Cara Menyadap Sms dan Telepon Handphone[03] Game handphone SEMUA Hape JAVA.[03] Cara Belajar Yang efektif (catatan)[02] Cara Copy Paste Di Website atau Di Blog[01] FLASH SMS s60v 3RD (SMS JAHIL)[01] LOCK APLIKASI PHONE NOKIA 3RD[01] H.A.M TERHADAP ANAK JALANAN[01] MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAKJanuary 2012[31] MY NAME IS RIPANK[31] MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI[31] TENTANG HUKUM ACARA PIDANA[31] PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL[06] TINDAKAN ABORSI (menurut HAM)[05] MAKALAH H.A.M (DEMOKRASI DAN TRANSISI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAM )[05] MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)[05] MAKALAH penegakan HAM di indonesia[05] Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)August 2011[03] EDITOR VIDEO NOKIA 3RDJuly 2011[15] PENGINTAI SMS[08] SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN[07] HUKUM BENDA DALAM PERDATA[07] x 7 IPHONE MERUBAH TAMPILAN MENU NOKIA[06] HUKUM PERKAWINAN[03] BlackBerry JADI MODEM DI WIN XP DAN WIN 7[03] HANDPHONE NOKIA JADI MODEM[02] JBtaskman s60v3 APP (MENJAGA RAM HAPE)[01] MENU ANDROID PADA NOKIA[01] Game Nokia Micropool 320x240 FULL[01] APLIKASI RESTART PADA NOKIAJune 2011[29] PENYADAP PEMBICARAAN pada SYMBIAN 3rd[18] MENU NOKIA IPHONE 3G[14] MERUBAH TAMPILAN MENU DI HANDPHONE (SYMBIAN 3RD)May 2011[31] GAME WORMS SEMUA HANDPHONE[30] Makalah Peradilan Agama[29] Sertifikat nokia x5 e63 e71 6760[29] GAME 4 in 1 games Nokia[29] Penyesalan[29] APLIKASI HANDPHONE ANTI MALING[29] PHOTOBOOK FULL pada Nokia (TAMPILAN DI HANDPHONE MELIHAT PHOTO LEBIH MENARIK)[29] APLIKASI menyembunyikan SMS MASUK[29] hack sertifikat hape nokia[29] Kamus handphone BAHASA indonesia - inggris[Get Code]

Pankga d kupret. Diberdayakan oleh Blogger.

FACEBOOK

Pankga D KupretPIN BB 286202ac

.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571{list-style:none;margin-left:5px!important; margin-bottom:-2px!important;padding:0px;width: 125px;height:25px!important;position: relative;background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) top left repeat-x;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li{padding:0px;margin:0px;/**/float: left;/* */}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a{display:block;width:25px;height: 25px;text-decoration: none;text-indent: -9000px;z-index: 20;position: absolute;padding: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a:hover{background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left bottom;z-index: 2;left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star{left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star:hover{width:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars{left:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars:hover{width:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars{left:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars:hover{width:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars{ left:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars:hover{width:100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars{left: 100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars:hover{width:125px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li.current-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a257{background:url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left center;position: absolute;height: 25px;display: block;text-indent: -9000px;z-index: 1;left: 0px!important;}1 2 3 4 5 4 / 5 - 15 vote(s).

Google pagerank checker powered by mypagerank"

"));

affiliate marketing

Copyright (c) 2011 P.A.N.K.G.A.
Designed by D KUPRET
Phone Reviews

"));

Original textContribute a better translationAds By Clicksor

P.A.N.K.G.A: MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK

Fri, 17 May 2013 05:17:26 +0000

skip to main |
skip to sidebar

P.A.N.K.G.A

CATATAN SEDERHANA

Pages

Beranda
Humor
DAFTAR ISI
Wi-Fi Tips
SMS GRATIS

BAHASA

Select Language▼

JAM INDONESIA

Berlangganan Melalui Email

Feedjit

a.fjfcl74:visited {color: #FCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;} a.fjfcl74:link {color: #CCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;}Feedjit Live Blog Stats

Populer

NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)
Lama Gak update akhir nya bisa update lagi dikarna kan masih ada kegiatan sekolah.. Sobat sekalian , kali ini saya akan memberikan be...

Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )
  Apakah anda sering merasa bingung untuk mengecek kuota Paket yang anda gunakan ? Kali ini saya akan memberikan Cara Cek Kuota Paket ...

MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)
BAB. I PENDAHULUAN A.     PENGERTIAN. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangka...

MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang ber...

HUKUM BENDA DALAM PERDATA
HUKUM BENDA , adalah hukum tentang benda yaitu kumpulan segala macam aturan hukum tentang benda yang terdapat di dalam Buku II KUHPer ...

MAKALAH penegakan HAM di indonesia
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah             UUD 1945 merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan k...

<

Rabu, 01 Februari 2012

MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang
dimiliki manusia sejak ia lahir
yang berlaku seumur hidup dan tidak
dapat diganggu gugat siapapun.Hak hak ini berisi tentang kesamaan atau
keselarasan tanpa membeda bedakan suku,golongan, keturunanan, jabatan dan lain
sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk
ciptaan Tuhan .Jika kita melihat perkembangan HAM di Negara ini ternyata masih
banyak pelanggaran HAM yang sering kita
temui. Mulai dari pelanggaran kecil yang berkaitan dengan norma hingga
pelanggaran HAM besar yang bersifat kriminal dan menyangkut soal keselamatan
jiwa. Untuk menyelesaikan masalah ini perlu adanya keseriusan dari pemerintah
menangani pelanggaran pelanggaran yang terjadi dan meng hukum individu atau
oknum terbukti melakukan pelanggaran HAM. Selain itu masyarakat juga perlu
mengerti tentang HAM dan turut menegakkan HAM mulai dari lingkungan sosial
tempat mereka tinggal hingga nantinya akan terbetuk penegakan HAM tingkat nasional.Adapun contoh
dari pelanggaran HAM di Indonesia adalah kekerasan terhadap anak.

BAB II

PERMASALAHAN

1.Apakah kekerasan terhadap anak itu ?

2. Sebutkan macam-macam kekerasan terhadap anak ?

3.Apa saja faktor penyebab kekerasan terhadap anak ?

4,Dan sebutkan dampak dari kekerasan tersebut ?

BAB III

PEMBAHASAN

A.Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

            Pada
awalnya terminologi tindak kekerasan atau child abuse berasal dari dunia
kedokteran. Sekitar tahun 1946, seorang radiologist Caffey (dalam Ibnu Anshori,
2007) melaporkan kasus berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang
yang majemuk (multiple fractures) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan
tanpa diketahui sebabnya (unrecognized trauma). Dalam dunia kedokteran, kasus
ini dikenal dengan istilah Caffey Syndrome (Ranuh dalam Anshori, 2007). Kasus
yang ditemukan Caffey diatas semakin menarik perhatian publik ketika Henry
Kempe tahun 1962 menulis masalah ini di Journal of the American Medical
Assosiation, dan melaporkan bahwa dari 71 Rumah Sakit yang ia teliti, ternyata
terjadi 302 kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak, dimana 33 anak
dilaporkan meninggal akibat penganiayaan yang dialaminya, dan 85 mengalami
kerusakan otak yang permanen. Henry (dalam Anshori, 2007) menyebut kasus
penelentaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah Battered
Child Syndrome, yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan
perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain. Selain Battered
Child Syndrome, istilah lain untuk menggambarkan kasus penganiayaan yang
dialami anak-anak adalah Maltreatment Syndrome, yang meliputi gangguan fisik
seperti diatas, juga gangguan emosi anak dan adanya akibat asuhan yang tidak
memadai, ekploitasi seksual dan ekonomi, pemberian makanan yang tidak layak
bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan dan kekerasan
yang berkaitan dengan medis (Gelles dalam Anshori, 2007). Menurut Sutanto
(2006), kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa/anak yang lebih tua dengan
menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang
seharusnya menjadi tanggung jawab/pengasuhnya, yang berakibat penderitaan,
kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk
penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak.
Jika kekerasan terhadap anak didalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua,
maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam
tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik
maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di
dalam satu rumah; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua dan
tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.

Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak
adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari
mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling
bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan
kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah
tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan
keluarga dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam proses belajar ini, anak
cenderung melakukan kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan, anak
akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat,
patut atau tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang
salah ini dengan kekerasan. Bagi orangtua, tindakan anak yang melanggar perlu
dikontrol dan dihukum. bagi orangtua tindakan yang dilakukan anak itu melanggar
sehingga perlu dikontrol dan dihukum.

Wikipedia
Indonesia (2006) memberikan pengertian bahwa kekerasan merujuk pada tindakan
agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll.) yang
menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang
lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan
perilaku yang merusak. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan,
kekuasaan, dan posisi nya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan
karena kebetulan (Andez, 2006). Kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan
yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa
luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental.kekerasan
anak Menurut Andez (2006) kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan
yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi:
Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual,
serta trafficking/ jual-beli anak. Sedangkan Child Abuse adalah semua bentuk
kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung
jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut,
yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.



Nadia (2004) mengartikan kekerasan terhadap anak
sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah
tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan
fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua
tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Alva menambahkan bahwa penganiayaan
pada anak-anak banyak dilakukan oleh orangtua atau pengasuh yang seharusnya
menjadi seorang pembimbing bagi anaknya untuk tumbuh dan berkembang.

Hoesin (2006) melihat kekerasan terhadap anak sebagai
bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. dan dibanyak negara dikategorikan
sebagai kejahatan sehingga mencegahnya dapat dilakukan oleh para petugas
penegak hukum. Sedangkan Patilima (2003) menganggap kekerasan merupakan
perlakuan yang salah orang tua. Patilima mendefinisikan perlakuan salah pada
anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam
kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial,
maupun mental.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun
psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak.

Beberapa kriteria yang termasuk perilaku menyiksa
dan kekerasan adalah :

·
Menghukum
anak secara berlebihan

·
Memukul

·
Menyulut
dengan ujung rokok, membakar, menampar, membanting

·
Terus
menerus mengkritik, mengancam, atau menunjukkan sikap penolakan terhadap anak

·
Pelecehan
seksual

·
Menyerang
anak secara agresif

·
Mengabaikan
anak; tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, kasih sayang dan memberikan
rasa aman yang memadai

B.Macam-macam kekerasan terhadap anak

            Penyiksaan
terhadap anak dapat digolongkan menjadi: penyiksaan fisik (physical abuse),
penyiksaan emosi (psychological/emotional abuse), pelecehan seksual (sexual
abuse), dan pengabaian (child neglect).

1 . Penyiksaan Fisik (Physical Abuse).

Segala bentuk penyiksaan secara fisik, dapat berupa
cubitan, pukulan, tendangan, menyundut dengan rokok, membakar, dan
tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Banyak orangtua yang
menyiksa anaknya mengaku bahwa perilaku yang mereka lakukan adalah semata-mata
suatu bentuk pendisiplinan anak, suatu cara untuk membuat anak mereka belajar bagaimana
berperilaku baik.

2. Penyiksaan Emosi (Psychological/Emotional Abuse).

Penyiksaan emosi adalah semua tindakan merendahkan
atau meremehkan anak, selanjutnya konsep diri anak terganggu, anak merasa tidak
berharga untuk dicintai dan dikasihi. Jenis-jenis penyiksaan emosi adalah:

a.Penolakan.

b.Tidakdiperhatikan.

c.Ancaman.

d.Isolasi.

3.PelecehanSeksual(SexualAbuse).

Pelecehan seksual pada anak adalah kondisi dimana
anak terlibat dalam aktivitas seksual, anak sama sekali tidak menyadari, dan
tidak mampu mengkomunikasikannya, atau bahkan tidak tahu arti tindakan yang
diterimanya. Jenis-jenis penyiksaan seksual adalah:

a. Pelecehan seksual tanpa sentuhan: anak melihat
pornografi, atau exhibisionisme, dsb.

b. Pelecehan seksual dengan sentuhan. Semua tindakan
pelecehan orang dewasa terhadap organ seksual anak. Seperti adanya penetrasi ke
dalam vagina atau anak dengan benda apapun yang tidak mempunyai tujuan medis.

c. Eksploitasi seksual. Meliputi semua tindakan yang
menyebabkan anak masuk dalam tujuan prostitusi, atau menggunakan anak sebagai
model foto atau film porno.

4. Pengabaian (Child Neglect).

Pengabaian terhadap anak termasuk penyiksaan secara
pasif, yaitu segala ketiadaan perhatian yang memadai, baik fisik, emosi maupun
sosial.

Jenis-jenis pengabaian anak:

a. Pengabaian fisik, misalnya keterlambatan mencari
bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya
kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.

b. Pengabaian pendidikan misalnya orang tua seringkali
tidak memberikan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan
anak.

c. Pengabaian secara emosi dapat terjadi misalnya ketika
orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika sedang bertengkar. Pembedaan
perlakuan dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya.

d. Pengabaian fasilitas medis, misalnya orang tua tidak
menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai.

e. Mempekerjakan anak dibawah umur, hal ini melanggar hak
anak untuk memperoleh pendidikan, dapat membahayakan kesehatan, serta melanggar
hak mereka sebagai manusia.

Anak yang dicurigai telah mengalami penyiksaan fisik
perlu di lakukan penyelidikan lebih lanjut yang melibatkan : Pekerja Sosial,
Dokter Anak dan Pihak yang berwajib ( Polisi ).

Penyelidikan dapat dimulai dengan pemeriksaan fisik
yang meliputi :

·
Anamnesis
pediatrik secara lengkap, termasuk pencatatan terhadap penjelasan mengenai
luka, waktu terjadinya dan detail-detail lain. Penyiksaan terhadap anak
dicurigai bila terdapat luka yang tidak dapat dijelaskan atau tidak ada alasan
yang kuat untuk menerangkan sebab luka. Jika terdapat ketidakcocokan antara
luka yang terdapat dengan anamnesis yang didapatkan atau dengan perkembangan
anak, kecurigaan akan adanya penyiksaan dapat dilaporkan. Penundaan mencari
bantuan medis merupakan faktor lain yang dapat memperkuat kecurigaan akan
adanya penyiksaan. Hal ini berhubungan dengan ketidakpedulian orang tua
terhadap luka anaknya yang dianggap tidak serius.3,4

·
Anamnesis
tentang Perkembangan Anak

·
Pencatatan
terhadap ekspresi orang tua mengenai kesulitan mereka menghadapi perilaku,
kesehatan dan perkembangan anaknya.

·
Pemeriksaan
secara mendetail mengenai anak tentang :

·
pertumbuhan,
berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala

·
gizi

·
penampakan
dan pembawaan umum

·
tanda-tanda
pengabaian, penyiksaan seksual dan ganguan emosi

·
perkembangan
termasuk bahasa dan kemampuan social

·
Luka
yang terdapat di dokumentasikan yang meliputi :

·
kemungkinan
penyebab luka dan umurnya luka

·
sisi
yang terkena

·
ukuran

·
bentuk

·
segala
bentuk lesi yang mencurigakan

Untuk itu
perlu dilakukan pengambilan gambar dengan menggunakan kamera paling sedikit
dengan lensa 35mm. Gambar yang diambil untuk mendata:

·
Luka

·
Luka
pada alat genital dan anus

·
Aspek-aspek
yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan

·
Keseluruhan
penampakan dan pembawaan anak yang berhubungan dengan pengabaian atau bentuk
penyiksaan

·
f.
Luka yang ditemukan kemudian diklasifikasikan menjadi :

·
Luka
SuperfisialTermasuk dalam luka ini adalah : bekas luka ( bruises ), abrasi,
laserasi, goresan, gigitan, bekas pin, kerontokan atau patah rambut, patahnya
kuku, luka bakar, luka karena bahan kimia.

·
Luka
yang lebih dalamHematoma, strangulasi, luka dimulut

·
Fraktur,
dislokasi dan luka periosteal

·
Luka
torakolumbar dalam : perut, paru, lambung dan alat dalam lain yang padat

·
Luka
intrakranial dan spinal ( termasuk mata ) : kontusio serebri, perdarahan
cerebral dan edema

·
Asfiksia,
tenggelam dan keracunan

Beberapa hal
yang dapat kita temukan dari pemeriksaan fisik adalah :

·
Luka
yang menimbulkan bekas

·
Merupakan
hal yang paling sering terdapat pada kasus penyiksaan anak dan dapat terdapat
di semua permukaan badan. Luka yang terdapat pada pantat, alat genital dan
punggung jarang berhubungan dengan kecelakaan sehingga patut dicurigai sebagai
bentuk penyiksaan.

·
Kelainan
pada Rambut

·
Rambut
yang ditarik dapat menyebabkan kerontokan atau kebotakan sebagian pada kulit
kepala. Rambut biasanya tidak terlihat sama panjang.

·
Kulit
Terbakar. Lebih dari 10% kasus penyiksaan secara fisik didapatkan kulit yang
terbakar salah satunya luka bakar karena rokok.

Penyebab yang paling sering menyebabkan kematian adalah
trauma kepala. Dua puluh sembilan persen dari laporan penyiksaan anak
didapatkan trauma kepala, wajah dan bagian kepala lain. Lebih dari 95%
mengalami luka kepala yang serius selama 1 tahun kehidupannya. Luka
Intraabdomen merupakan penyebab kedua terbanyak setelah luka kepala. Anak yang
menderita biasanya mengalami gejala muntah yang sering, distensi abdomen, tidak
terdapatnya bising perut, nyeri yang terlokalisir. Kulit perut yang fleksibel
menyebabkan tidak terdapatnya luka yang membekas pada kulit perut anak akibat
penyiksaan.

C.Faktor penyebab kekerasan terhadap anak

Ada banyak faktor yang sangat berpengaruh untuk
mengarahkan seseorang kepada penyiksaan anak terhadap anak. Faktor-faktor yang
paling umum adalah sebagai berikut:

1. Lingkaran kekerasan, seseorang yang mengalami
kekerasan semasa kecilnya mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal yang
pernah dilakukan terhadap dirinya pada orang lain.

2. Stres dan kurangnya dukungan. Menjadi orangtua maupun
pengasuh dapat menjadi sebuah pekerjaan yang menyita waktu dan sulit. Orangtua
yang mengasuh anak tanpa dukungan dari keluarga, teman atau masyarakat dapat
mengalami stress berat.

3. Pecandu alkohol atau narkoba. Para pecandu alkohol dan
narkoba seringkali tidak dapat mengontrol emosi dengan baik, sehingga
kecenderungan melakukan penyiksaan lebih besar.

4.. Menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga adalah
sebuah bentuk penyiksaan anak secara emosional dan mengakibatkan penyiksaan
anak secara fisik.

5. Kemiskinan dan akses yang terbatas ke pusat ekonomi
dan sosial saat masa-masa krisis.

6. Peningkatan krisis dan jumlah kekerasan di lingkungan
sekitar mereka.

D .Dampak kekerasan terhadap anak

Efek
tindakan dari korban penganiayaan fisik dapat diklasifikasikan dalam beberapa
kategori. Ada anak yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustasi; ada
yang menjadi sangat pasif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepibadian
sendiri; ada yang sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula yang
timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu Moore
juga menemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh kurang normal
juga rusaknya sistem syaraf.

Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit
hati, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Bahkan,
Komnas PA (dalam Nataliani, 2004) mencatat, seorang anak yang berumur 9 tahun
yang menjadi korban kekerasan, memiliki keinginan untuk membunuh ibunya.

Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan
kekerasan terhadap anak (child abuse) , antara lain;

1) Dampak kekerasan fisik, anak yang mendapat perlakuan
kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang
tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan
anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang
menjadi agresif. Lawson (dalam Sitohang, 2004) menggambarkan bahwa semua jenis
gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia
ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam
jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan
bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

2) Dampak kekerasan psikis. Unicef (1986) mengemukakan,
anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan,
cenderung meniru perilaku buruk (coping mechanism) seperti bulimia nervosa
(memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, anorexia (takut gemuk),
kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Menurut
Nadia (1991), kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena
tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik.

Jenis kekerasan
ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa
bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan,
perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan
alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

3) Dampak kekerasan seksual. Menurut Mulyadi (Sinar
Harapan, 2003) diantara korban yang masih merasa dendam terhadap pelaku, takut
menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini
mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang
dialami semasa masih anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan
dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil
pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol
jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak
beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah
kulit, dll (dalam Nadia, 1991);

4) Dampak penelantaran anak. Pengaruh yang paling
terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih
sayang orang tua terhadap anak, Hurlock
(1990) mengatakan jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan
berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan
selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

Dampak kekerasan terhadap anak lainnya (dalam Sitohang,
2004) adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam
merawat anak dengan baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam
mendidik anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau
menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus
sekolah.

Dan adapun cara untuk mengurangi kekerasan terhadap anak
yaitu:

Untuk mencegah dan menghentikan kekerasan pada anak
dibutuhkan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan individu, yaitu dengan
cara menambah pemahaman agama, karena tentunya seorang yang mempunyai pemahaman
agama yang kuat akan lebih tegar menghadapi situasi-situasiyang menjadi factor
terjadinya kekerasan. Pendekatan sosial melingkupi pendekatan partisipasi
masyarakat dalam melaporkan dan waspada setiap tindakan kejahatan, terutama
human trafficking. Pendekatan medis, untuk memberikan pelayanan dan perawatan
baik secara fisik atau kejiwaan, juga memberikan penyuluhan terhadap orang tua
tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar. Dan terakhir adalah
pendekatan hukum, tentunya yang bertanggung jawab masalah ini adalah pemerintah
untuk selalu mencari dan menanggapi secara sigap terhadap setiap laporan atau
penemuan kasus kekerasan dan kejahatan dan menghukumnya dengan ketentuan hukum
yang berlaku.

Berikutnya akan dibahas mengenai pendekatan sosial
terutama peran aktif masyarakat yaitu sbb:

1. Menangani Kasus Penyiksaan

Anak yang dicurigai telah mengalami penyiksaan fisik
perlu diselidiki lebih lanjut, dimana dalam prosesnya sebaiknya melibatkan
pekerja sosial, dokter anak dan pihak yang berwajib (polisi). Prosesnya antara
lain:

a. Melapor
pada Pusat Konsultasi Anak Usahakan untuk segera melaporkan kepada Pusat
Konsultasi Anak yang ada di berbagai daerah jika kita melihat tindakan
kekerasan terhadap anak.

b.
Penyelidikan dapat dilakukan dengan
pemeriksaan fisik yang meliputi:

* Anamnesis
(suatu teknik pemeriksaan yang dilakukan lewat suatu percakapan antara seorang
dokter dengan pasiennya secara langsung atau dengan orang lain yang mengetahui
tentang kondisi pasien, untuk mendapatkan data pasien beserta permasalahan
medisnya) secara lengkap, termasuk pencatatan terhadap penjelasan mengenai
luka, waktu terjadinya dan detail-detail lain. Penyiksaan terhadap anak patut
dicurigai bila terdapat luka yang tidak dapat dijelaskan atau tidak ada alasan
yang kuat untuk menerangkan sebab luka. Jika terdapat ketidakcocokan antara
luka yang terdapat dengan anamnesis yang didapatkan atau dengan perkembangan
anak, kecurigaan akan adanya penyiksaan dapat dilaporkan. Penundaan mencari
bantuan medis merupakan faktor lain yang dapat memperkuat kecurigaan akan adanya
penyiksaan. Hal ini berhubungan dengan ketidakpedulian orang tua terhadap luka
anaknya yang dianggap tidak serius.
Anamnesis tentang perkembangan anak, antara lain berkaitan dengan pertumbuhan,
berat badan, tinggi badan, lingkar badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala,
gizi, penampakan dan pembawaan umum, tanda-tanda pengabaian, penyiksaan seksual
dan gangguan emosi. Perkembangan juga termasuk dalam penggunaan bahasa serta
kemampuan anak bersosialisasi.

*Pencatatan
terhadap ekspresi orang tua mengenai kesulitan mereka menghadapi perilaku,
kesehatandanperkembangananaknya.

*Luka yang
dapat di dokumentasikan yang meliputi kemungkinan penyebab luka, umur luka,
kemungkinan penyebab, sisi yang terkena, ukuran dan bentuk luka, serta segala
bentuk jaringan yang abnormal pada tubuh yang mencurigakan.

Beberapa hal yang dapat kita temukan dari pemeriksaan
fisik adalah :
1)Luka yang menimbulkan bekas.

2)Kelainan
pada rambut.

3)Kulit
terbakar,sebagianbesar karena sundutan rokok.

c.Melapor
pada pihak berwajib. Penegakkan hukum dilakukan dengan segera melaporkan suatu
tindak penyiksaan kepada lembaga yang berwenang. Anak yang mengalami penyiksaan
oleh orang tuanya dapat dititipkan di rumah saudara orang tua dengan pengawasan
yang ketat dari lembaga yang berwenang. Ada juga alternatif berupa orangtua
asuh. Sebuah tim yang profesional yang terdiri dari dokter anak, pekerja
sosial, perawat bidang anak, dan psikiater atau psikolog diharapkan mampu
memberikan solusi yang terbaik baik bagi anak yang menjadi korban serta orang
tuanya. Seorang dokter anak diharapkan dapat terus memantau anak yang menjadi
korban penyiksaan. Hal ini memerlukan kerjasama dengan pekerja sosial dan
lembaga yang berwenang dalam mengurus masalah penyiksaan anak

Pencegahan dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan
orang tua yang mempunyai faktor resiko yang tinggi untuk melakukan penyiksaan
terhadap anaknya. Dengan mengidentifikasikan orang tua yang mempunyai faktor
resiko tinggi untuk melakukan penyiksaan terhadap anak, kita dapat berusaha
untuk membantu agar tidak sampai melakukan penyiksaan terhadap anaknya.
Pencegahan lain dapat dilakukan dengan cara membina kedekatan anak dengan
orangtua sejak lahir. Selain itu, menempati suatu lingkungan yang kondusif dan
menyenangkan juga dapat mempengaruhi perkembangan serta sosialisasi yang
terjadi dalam kehidupan anak. Karena yang dapat melakukan penyiksaan terhadap
anak bukan hanya orangtua atau pengasuhnya saja, maka sebaiknya hal ini
dilakukan sebagai suatu tindakan preventif.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Kekerasan
terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis
yang berakibat penderitaan terhadap anak.

Macam-macam kekerasan terhadap anak:

1 . Penyiksaan Fisik (Physical Abuse).

2. Penyiksaan Emosi (Psychological/Emotional Abuse).

3.PelecehanSeksual(SexualAbuse).

4. Pengabaian (Child Neglect).

Adapun factor penyebab terjadinya kekerasan:

1. Lingkaran kekerasan

2. Stres dan kurangnya dukungan

3. Pecandu alkohol atau narkoba

4.. Menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga

5. Kemiskinan dan akses yang terbatas ke pusat ekonomi
dan sosial saat masa-masa krisis.

6. Peningkatan krisis dan jumlah kekerasan di lingkungan
sekitar mereka.

Dan dampak dari kekerasan tersebut ialah:

1) Kerusakan fisik atau luka fisik;

2) Anak akan menjadi individu yang kukrang percaya diri,
pendendam dan agresif

3) Memiliki perilaku menyimpang, seperti, menarik diri
dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, sampai dengan kecenderungan
bunuh diri;

4) Jika anak mengalami kekerasan seksual maka akan menimbulkan
trauma mendalam pada anak, takut menikah, merasa rendah diri.

Saran

Dokter sebagai klinisi yang bertugas di lapangan
harus mempunyai kemampuan dalam mengenali segala kemungkinan bentuk penyiksaan
dan penelantaran anak, terutama sekali dari kunjungan pasien ke tempat
prakteknya. Manifestasi klinis yang didapatkan pada korban penyiksaan dan
penelantaran anak jelas berbeda dengan manifestasi klinis pada kasus kecelakaan
biasa. Sehingga diharapkan dokter dapat lebih jeli dalam mengenalinya.

Dokter
mempunyai kewajiban untuk mendata bentuk penyiksaan itu dan kemudian
bekerjasama dengan pihak lain seperti pekerja sosial dan penegak hukum dalam
penindaklanjutan kasus penyiksaan dan penelantaran anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah.
(2006). Kekerasan Terhadap Anak Jakarta
:Penerbit Nuansa,Emmy

Soekresno S. Pd.(2007). Mengenali Dan Mencegah
Terjadinya TindakKekerasan Terhadap Anak.

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia,http://www.kpai.go . Didwonload

September 2007.http://www.setneg.go.id

UU PA No. 23 Tahun 2003
tentang Perlindungan Anak

Buat yang sulit Mengcopy nya bisa di Klik di sini:DOWNLOAD

Diposkan oleh
pankga

di
05.37

Kirimkan Ini lewat Email

BlogThis!

Berbagi ke Twitter

Berbagi ke Facebook

Label:
KULIAH

Link ke posting ini

Buat sebuah Link

Posting Lebih Baru

Posting Lama

Beranda

BACA JUGA ARTIKEL YANG LAIN DIBAWAH INI DAN JIKA INGIN MEMANGMBIL ARTIKEL TERSEBUT SILAKAN BACA DI DAFTAR ISI TENTANG TATA CARA MENGCOPY DI BLOG ATAU DI WEB

Password RAR Makalah : coba salah satu ya.!silvers1lv3rr1p4nk

JUMLAH PENGUNJUNG PANKGA

194944

DAFTAR ISI BLOG

Daftar Isi
December 2012[13] HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)November 2012[07] Pengertian dan Tujuan KONSTITUSI ( HUKUM KONSTITUSI )[06] PING BOMBER ( PINGR ) BLACKBERRYAugust 2012[23] Aplikasi SMS Hantu Blackberry[18] BB AKTIVASI APLIKASI [11] Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro[06] Pengertian Kriminologi[02] Battery Enhancer (Penghemat Energi Blackberry)[02] Signal Booster (Penguat Sinyal Blackberry)July 2012[29] Game Full Blackberry ( Angry Farm )[27] Cara Menyadap SMS (XL DAN TELKOMSEL)[27] MeterBerry ( Aplikasi Restard Blackberry )[27] Lampu Blackberry LED bentuk Disco ( BLINK )[27] Autotext Di Blackberry (Jingu Smileys Premium)[27] Aplikasi Menjaga Ram Blackberry (Controlbbanel)[26] GAME DOMINO BLACKBERRY[26] Addictive tower defense Game blackberry[18] Demokrasi Dan HAM (Makalah)[15] Perlindungan terhadap Konsumen BPSK[12] KWITANSI DAN PROMISE ATAS TUNJUK (makalah)May 2012[20] Fungsi Pendaftaran Tanah Dan Funsi Sertifikat Hak Atas Tanah[20] FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH[18] HAK ATAS TANAH ( konversi Dalam AGRARIA )[16] Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)[13] PENGERTIAN PENGADILAN TIPIKOR (MAKALAH PENGADILAN TIPIKOR)[11] HUKUM KESEHATAN MAKALAH ( DOKTER DAN PASIEN)[07] MAKALAH ASPEK HUKUM KONSUMEN[07] Makalah HUKUM KESEHATAN ( Makalah Informed consent ATAU Persetujuan Tindakan Kedokteran )April 2012[26] RINGKASAN Hukum Benda dan Hukum Perikatan[23] Pengertian Perjanjian ( RINGKASAN )[20] Hukum Acara Perdata (ringkasan)[20] Pengertian Hukum acara Perdata ( Makalah )[12] MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)[12] Cara Membuat Makalah Yang Baik dan benar[06] Pengertian Hukum Perjanjian Syariah ( Makalah )[03] Prinsip prinsip lembaga Negara[03] Penjelasan dan sejarah Hukum Pidana di indonesia[01] Contoh Kasus pelanggaran HAM[01] Pengertian Hukum DagangMarch 2012[26] Makalah Penyelesaian Sengketa (HUKUM) Pajak[16] MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN[16] Makalah Hukum Lingkungan[15] Aplikasi Ramalan dari Laptop (offline Ramalan)[12] TIPS Merawat Smartphone (Gadget) Touch-Screen[10] Multi Menu Nokia Symbian 3rd[07] Kunci Layar Laptop ( Matrix Screen locker)[06] CHEAT C.S 1.6 COUNTER STRIKE[04] NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)[04] Cheat, code ,Kode GTA san andreas PS 2 AND PC[01] Merawat Baterai Ponsel (Baterai HandPhone)[01] Membuat waktu Shutdown / tidur (TIMER) DI LAPTOP[01] Facebook di laptop Tanpa web (Facebook Messenger)[01] Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )February 2012[29] SITUS MP3 UNTUK HAPE (website mp3 HANDPHONE )[19] SITUS HAPE MENYEDIAKAN KEBUTUHAN HANDPHONE[17] CARA MEMAKAI SERTIFIKAT nokia SYMBIAN 3rd[16] TOP 20 TIPS Tombol di BLACKBERRY[15] Explorer buat Android[15] APLIKASI ANDROID (free 10 Wajib pada andorid)[13] Software Iseng-iseng[13] Membuat Tema Nokia (Theme creator /pic2theme full)[12] CARA MENGETAHUI NOMOR HAPE YANG LUPA[09] CARA Restart atau Reboot BlackBerry[09] KODE RAHASIA HAPE (TIPS HANDPHONE NOKIA AND ALL)[09] CARA MENGATASI BB (BlackBerry) LEMOT[09] Software Jahil Untuk Merusak Layar Monitor windows[07] SMS ONLINE GRATIS DARI WEB[07] Android Messenger seperti BBM[05] APLIKASI JAVA QURAN PHONE ALL (semua HandPhone)[04] Cara Menyadap Sms dan Telepon Handphone[03] Game handphone SEMUA Hape JAVA.[03] Cara Belajar Yang efektif (catatan)[02] Cara Copy Paste Di Website atau Di Blog[01] FLASH SMS s60v 3RD (SMS JAHIL)[01] LOCK APLIKASI PHONE NOKIA 3RD[01] H.A.M TERHADAP ANAK JALANAN[01] MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAKJanuary 2012[31] MY NAME IS RIPANK[31] MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI[31] TENTANG HUKUM ACARA PIDANA[31] PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL[06] TINDAKAN ABORSI (menurut HAM)[05] MAKALAH H.A.M (DEMOKRASI DAN TRANSISI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAM )[05] MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)[05] MAKALAH penegakan HAM di indonesia[05] Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)August 2011[03] EDITOR VIDEO NOKIA 3RDJuly 2011[15] PENGINTAI SMS[08] SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN[07] HUKUM BENDA DALAM PERDATA[07] x 7 IPHONE MERUBAH TAMPILAN MENU NOKIA[06] HUKUM PERKAWINAN[03] BlackBerry JADI MODEM DI WIN XP DAN WIN 7[03] HANDPHONE NOKIA JADI MODEM[02] JBtaskman s60v3 APP (MENJAGA RAM HAPE)[01] MENU ANDROID PADA NOKIA[01] Game Nokia Micropool 320x240 FULL[01] APLIKASI RESTART PADA NOKIAJune 2011[29] PENYADAP PEMBICARAAN pada SYMBIAN 3rd[18] MENU NOKIA IPHONE 3G[14] MERUBAH TAMPILAN MENU DI HANDPHONE (SYMBIAN 3RD)May 2011[31] GAME WORMS SEMUA HANDPHONE[30] Makalah Peradilan Agama[29] Sertifikat nokia x5 e63 e71 6760[29] GAME 4 in 1 games Nokia[29] Penyesalan[29] APLIKASI HANDPHONE ANTI MALING[29] PHOTOBOOK FULL pada Nokia (TAMPILAN DI HANDPHONE MELIHAT PHOTO LEBIH MENARIK)[29] APLIKASI menyembunyikan SMS MASUK[29] hack sertifikat hape nokia[29] Kamus handphone BAHASA indonesia - inggris[Get Code]

Pankga d kupret. Diberdayakan oleh Blogger.

FACEBOOK

Pankga D KupretPIN BB 286202ac

.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571{list-style:none;margin-left:5px!important; margin-bottom:-2px!important;padding:0px;width: 125px;height:25px!important;position: relative;background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) top left repeat-x;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li{padding:0px;margin:0px;/**/float: left;/* */}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a{display:block;width:25px;height: 25px;text-decoration: none;text-indent: -9000px;z-index: 20;position: absolute;padding: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a:hover{background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left bottom;z-index: 2;left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star{left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star:hover{width:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars{left:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars:hover{width:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars{left:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars:hover{width:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars{ left:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars:hover{width:100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars{left: 100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars:hover{width:125px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li.current-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a257{background:url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left center;position: absolute;height: 25px;display: block;text-indent: -9000px;z-index: 1;left: 0px!important;}1 2 3 4 5 4 / 5 - 15 vote(s).

Google pagerank checker powered by mypagerank"

"));

affiliate marketing

Copyright (c) 2011 P.A.N.K.G.A.
Designed by D KUPRET
Phone Reviews

"));

Original textContribute a better translation

P.A.N.K.G.A: Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)

Fri, 17 May 2013 05:15:18 +0000

skip to main |
skip to sidebar

P.A.N.K.G.A

CATATAN SEDERHANA

Pages

Beranda
Humor
DAFTAR ISI
Wi-Fi Tips
SMS GRATIS

BAHASA

Select Language▼

JAM INDONESIA

Berlangganan Melalui Email

Feedjit

a.fjfcl74:visited {color: #FCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;} a.fjfcl74:link {color: #CCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;}Feedjit Live Blog Stats

Populer

NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)
Lama Gak update akhir nya bisa update lagi dikarna kan masih ada kegiatan sekolah.. Sobat sekalian , kali ini saya akan memberikan be...

Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )
  Apakah anda sering merasa bingung untuk mengecek kuota Paket yang anda gunakan ? Kali ini saya akan memberikan Cara Cek Kuota Paket ...

MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)
BAB. I PENDAHULUAN A.     PENGERTIAN. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangka...

MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang ber...

HUKUM BENDA DALAM PERDATA
HUKUM BENDA , adalah hukum tentang benda yaitu kumpulan segala macam aturan hukum tentang benda yang terdapat di dalam Buku II KUHPer ...

MAKALAH penegakan HAM di indonesia
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah             UUD 1945 merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan k...

<

Kamis, 05 Januari 2012

Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Ekpolitasi
Anak Bekerja di Bawah Umur

Dalam
perspektif UU Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 No.23 tahun 2002 bahwa anak
yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam perlindungan. Dalam
hal ini mereka tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Anak-anak
hanya boleh berada di tiga tempat, yakni rumah, sekolah dan tempat mereka
bermain saja. Apapun alasannya mempekerjakan anak di bawah umur merupakan
perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, UU tentang
Perburuhan dan UU tentang Ketenaga kerjaan. Faktor penyebab
utama munculnya tenaga kerja anak (buruh anak) adalah kemiskinan dan pendidikan Dengan bekerjanya
anak-anak seolah-olah orang tua merasa beruntung padahal sebaliknya karena
dampak yang ditimbulkan dari anak bekerja di bawah umur sangatlah banyak
antaralain pertumbuhan fisik dariapada anak tersebut bisa terhambat,
pertumbuhan emosional dan pertumbuhan sosial serta moral.

Untuk
para orang tua yang memiliki anak dibawah umur namun mereka tidak mampu
menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan faktor ekonomi, sebaiknya mengkaji
kembali keuntungan serta kerugian jika mereka mempekerjakan anak mereka pada
tempat yang memiliki kondisi kerja yang tidak sesuai untuk anak dibawah
umur,seharusnya orang tua tidak memaksakan kehendak mereka untuk mempekerjakan
anak mereka, meski dalam hal ini mempekerjakan anak merupakan hal yang cukup
menguntungkan bagi kelangsungan hidup keluarga, namun para orang tua seharusnya
menyadari bahwa dengan mempekerjakan anak-anak mereka, berarti para orang tua
telah mengorbankan kebebasan serta hak-hak anak.

Untuk
masyarakat pada umumnya,solidaritas yang tinggi terhadap warga lain disekitar
tempat tinggalnya, dimana masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu daripada
masyarakat yang lainnya, hendaknya mereka memberikan bantuan baik itu berupa
modal usaha maupun dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga
yang kurang mampu agar mereka dapat bersekolah.

BAB II

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka kami dapat
merumuskan masalah dalam karya tulis ini, sebagai berikut:

1.      Kajian
HAM tentang pekerja anak ?

2.      Apakah
Pekerja Anak masih jadi masalah di Indonesia ?

3.      Jenis
Dan Betuk Pekerja Anak ?

BAB III

PEMBAHASAN

A.
Tinjauan Pustaka

Pejelasan HAM terhadap anak

Anak
adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita
jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak- hak sebagai manusia
yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki
hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh
merampas hak tersebut.

Pada
hakekatnya Hak asasi Manuisa adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat
dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap
manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Untuk mewujudkan
konsepsi Hak Asasi Manusia masing-masing orang dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, tentu saja konsepsi itu harus dijabarkan dan
dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam sistem
hukum nasional, sehingga
selain Hak Asasi
Manusia tersebut dijamin dan
dilindungi oleh undang-undang juga apabila hak tersebut dilanggar maka akan
terjadi pelanggaran hukum.

Begitu
halnya juga dengan hak anak, salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan
untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan
kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai- nilai
pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Hak
asasi anak diakui
secara universal sebagaimana
tercantum dalam Piagam PBB,
Deklarasi PBB tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia
Tahun 1944 tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak.
Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang   Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child). Bahwa
dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan
bahwa dalam masa kanak-kanak, anak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus.

Sebagai
anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau ILO (International Labour Organization) Indonesia
menghargai, menjungjung tinggi, dan berupaya menerapkan perlindungan Hak asasi
Manusia, termasuk di dalamnya adalah hak anak. Konvensi ILO No 182 Tahun 1999
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui
pada Ketenagakerjaan Internasional ke-87 tanggal 17
Juni 1999 di
Jenewa dan yang
telah diratifikasi oleh
Republik Indonesia dengan Undang-Undang No 1 tahun 2000, merupakan salah
satu Konvensi yang melindungi
hak asasi anak. Konvensi ini
mewajibkan setiap negara anggota
ILO yang telah merativikasinya harus segera melakukan tindakan- tindakan untuk
menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Menurut
Goonesekere dalam Koesparmono (2009: 64) berpendapat bahwa bagi anak untuk
mencapai keadilan bukan hanya harus mendapatkan hak-hak sipil tetapi juga
hak-hak sosial ekonomi atau hak kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa negara
memerlukan sistem sosial dan ekonomi yang efektif sehingga anak-anak tidak
dieksploitasi atau ditempatkan pada keadaan yang tidak menguntungkan.

Namun,
pada kenyataanya jumlah pekerja anak saat ini semakin banyak. Keberadaan
pekerja anak merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berlangsung lama
yang dimulai dari negara-negara Eropa dan kemudian negara berkembang didunia
ketiga termasuk di Indonesia.

Menurut
Tjandraningsih (1995) dalam Mulyadi (2003: 110) mengatakan bahwa

“pekerja
anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya
atau untuk orang lain, dengan membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima
imbalan maupun tidak”.

Dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1951 membedakan
pekerja remaja dan
pekerja anak. Dimana
pekerja remaja adalah mereka yang berada dalam usia 14-18 tahun,
sedangkan pekerja anak adalah mereka yang berusia di bawah 14 tahun. Sedangkan
menurut Badan Pusat Statistik pekerja anak adalah mereka yang berusia 10-14
tahun dan yang bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu
yang lalu dan bekerja untuk meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah
tangga.

Dari
pengertian tersebut, maka yang disebut sebagai pekerja anak adalah mereka   yang
berusia 18 tahun kebawah yang
bekerja   untuk   membantu penghasilan orang tua dan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga.

Banyak
cara penyamaran eksploitsi anak, akan tetapi apapun bentuk yang diambil, semua
di dasarkan pada pemanfaatan kelemahan dan ketidak berdayaan anak-anak.

Terjadinya   eksploitasi
terhadap   anak   adalah
karena   minimnya Perlindungan
terhadap mereka, padahal mereka masih membutuhkan perlindungan.

Faktor
kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga, menjadi salah satu alasan bagi mereka
untuk bekerja. Ditambah lagi posisi pinggiran juga menjadikan mereka hanya
mementingkan bagaimana agar dapat sekedar bertahan hidup saja, akan tetapi
kondisi seperti ini mendatangkan keuntungan bagi prang-orang yang
mengeksploitasi mereka.

Meskipun
perbudakan telah dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum di seluruh dunia,
namun banyak keadaan yang membuat kehidupan dan pekerjaan anak dapat disebut
sebagai mendekati perbudakan. Hal ini mencakup eksploitasi buruh anak-anak,
kerja paksa, penjualan anak-anak, pelacuran yang dipaksakan dan penjualan
manusia, serta penjualan narkotika dengan pelantara anak-anak.

Keberadaan anak
yang bekerja tentunya
harus mendapatkan perhatian, bukan hanya terhadap anak itu
sendiri, melainkan situasi dimana mereka bekerja juga harus mendapatkan
perhatian.           Seperti yang
diungkapkan oleh A Rahman (1997: 67) yang menyebutkan,

”yang perlu mendapatkan perhatian
bukanlah kenyataan bahwa mereka itu bekerja, akan tetapi situasi kerja mereka
itulah yang menjadi ukuran eksploitasi.”

Dari
pendapat diatas, pemilihan situasi kerja sebagai salah satu yang juga harus
mendapatkan perhatian bagi perlindungan anak, karena situasi kerja anak mungkin
dapat membahayakan kesehatan tubuh dan kesehatan mental serta nilai moral
mereka.

Pekerjaan
anak ini merugikan anak dan dapat mencegah ia menjadi orang dewasa biasa. Oleh
karena itu, pekerjaan anak semacam ini harus ditolak baik dengan alasan
perikemanusiaan maupun dengan alasan tidak menguntungkan. Di pandang dari sudut
pendidikan, anak masih harus bersekolah sampai umur empat belas tahun, yang
kira-kira sampai sekolah menengah pertama

Larangan terhadap
pekerjaan anak terdapat
pada Undang-Undang Kerja pada pasal 2
yang menetapkan bahwa

”anak tidak    boleh   menjalankan pekerjaannya”.

Sejalan dengan penjelasan pada pasal tersebut, Larangan
pekerjaan ini maksudnya ialah untuk menjaga kesehatan dan pendidikan anak.
Badan anak masih lemah untuk menjalankan pekerjaan, apalagi pekerjaan yang
berat. Selain itu, larangan pekerjaan anak dihubungkan dengan kewajiban belajar
bagi anak-anak.

Anak-anak
yang terpaksa bekerja       dalam
perspektif Konvensi Hak Anak (KHA)
dikategorikan sebagai            anak-anak yang
membutuhkan perlindungan khusus
(children in need of special protection/CNSP). Anak yang terpaksa pekerja dalam
terminologi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional disebut dengan pekerja anak
(child labour) (Adzkar, 2010: 1).

Anak
dalam situasi khusus (childern in need of special protection/CNSP)
berdasarkan interpretasi hukum
Komite Hak Anak
PBB terdapat      4
(empat) kelompok yaitu:

1. Anak-anak dalam situasi darurat (children in
situation of emergency), yakni pengungsi anak (children refugee) baik pengungsi
lintas negara maupun pengungsi dalam negeri (internally displaced people) dan
anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata (children in situation of
armed conflict).

2.
Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi eksplotasi ekonomi, penyalahgunaan obat (drug
abuse), eksplotasi seksual,
perdagangan anak (trafficking), dan ekploitasi bentuk lainnya.

3.
Anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the Law).

4.
Anak yang berasal dari masyarakat adat dan kelompok minoritas (children from
indigenous people and minorities).

Perlindungan
khusus terhadap anak diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 71 Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002. Pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak:

1. dalam situasi darurat,

2. anak yang berhadapan dengan hukum,

3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,

4. anak terekploitasi secara ekonomi, dan atau
seksual,

5. anak yang diperdagangkan,

6. anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alcohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

7. anak korban penculikan, penjualan dan
perdagangan,

8. anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental,

9. anak penyandang cacat, dan

10.
anak korban perlakuan salah dan pelantara

Anak dalam
situasi pada huruf
(d) diatas dapat
diaktegorikan sebagai pekerja
anak dibawah umur . Oleh sebab itu keberadaan mereka harus mendapatkan
perlindungan khusus dari pemerintah.
Hal ini dapat   dilihat pada pasal
64 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia menyebutkan bahwa:

setiap
anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan
setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu
pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan social, dan mental spiritual.

Perlindungan
khusus bagi anak yang dieksploitasi dilakukan melalui:

1. penyebarluasaan dan/ atau sosialisasi tentang
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;

2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
dan

3. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan,
serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan
eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual.

Jadi,
setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak

2. PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Hak
Azasi Manusia adalah Hak yang dimiliki manusia yang telah di peroleh dan
dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan
masyarakat ( Prof. Miriam Budiarjo 1983
: 120 ).

Itulah
salah satu pendapat yang menyatakan bahwa Hak Azasi Manusia harus di miliki
oleh setiap manusia yang hidup di bumi ini tanpa melihat jenis kelamin
,keturunan, suku, bangsa, kaya, miskin semuanya memiliki hak yang sama ketika
mereka lahir ke dunia.

Pertanyaannya
adalah apakah Hak itu telah di rasakan oleh semua manusia atau belum..... ?
khususnya di Indonesia yang telah memiliki beberapa Undang-undang tentang
Hak-hak setiap warga negara bahkan dalam dasar negara pun Hak-hak itu telah
dicantumkan.

Mari
kita lihat bersama kemiskinan, kelaparan, anak terlantar apakah mereka telah
merasakan Hak-hakmya sebagai warga negara yang memang harus di lindungi dan
dipelihara oleh negara ( UUD 45 ) . Pekerja Anak ( Child Labour ) adalah sebuah istilah untuk
memperkerjakan anak kecil/ anak dibawah umur, istilah ini memiliki
pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau
pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanan, kesehatan dan
prospek masa depannya.

Pekerja
Anak masih jadi masalah di Indonesia dari data statistik, sekira 6 % anak
Indonesia usia 10-14 tahun, atau tak kurang dari 1,6 juta anak jadi bagian dari
angkatan kerja.Data Organisasi Buruh Internasional ( ILO ) lebih heboh lagi .
di Indonesia diperkirakan lebih dari 4,2 juta anak terlibat dalam pekerjaan
berbahaya atau berisiko tinggi. Sekira 1,5 juta diantaranya adalah anak
perempuan. Sedangkan data hasil survei niversitas Indonesia dan Program
Penghapusan Buruh Anak ILO, mengungkap, dari sekira 2,6 juta Pembantu Rumah
Tangga ( PRT ) di ndonesia saat ini, 34,83 % diantaranya ank-anak, dan 93 %
diantaranya adalah anak perempuan. Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenaga kerjaan, di sebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusaha
dibawah 18 tahun. Mereka boleh di pekerJakan asal ada izin dari orang tua dan
bekerja maksimal 3 jam sehari, itu berarti jika hak-hak anak diabaikan dan
mereka bekerja lebih dari 3 jam sehari, sudah tentu bentuk Eksploitasi Anak dan
merupakan salah satu betuk pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Dalam
UU Nomor 23/2002 tentang perlindungan Anak, pasal 88 tegas di sebutkan " setiap orang yang mengekploitasi ekonomi
atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain, dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dan atau dendang paling
banyak Rp. 200 Juta ".

Karena
tidak ditegakan dengan baik, maka banyak orangtua /masyarakat mengabaikannya,
faktor Ekonomi dan kemiskinan jadi alasan orang tua mempekerjakan anak,faktor
ini pula yang jadi sebab utama Hak anak -anak itu menjadi terabaikan.

Pekerja
Anak ( Child Labour ) adalah sebuah
istilah untuk memperkerjakan anak kecil/ anak
di bawah umur

UU
Nomor 23/2002 tentang perlindungan Anak, pasal 88 tegas di sebutkan "
setiap orang yang mengekploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara
selama 10 tahun dan atau dendang paling banyak Rp. 200 Juta ".

3 .Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja Rumah Tangga Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional

Beberapa
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dari
eksplotasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan keterlibatan dalam konflik
bersenjata atau dikenal
dengan bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk bagai anak diatur baik dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, maupun undang-undang lainnya yang berhubungan
dengan perlindungan anak

Seharusnya
seorang anak itu tidak diperuntukan untuk bekerja. Apalagi anak yang masih di
bawah umur seperti yang sudah dijelaskan diatas. Seorang anak mempunyai hak
untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Bertitik tolak dari konsepsi
perlindungan anak yang utuh,
menyeluruh, dan komprehensif
untuk memperoleh haknya, maka dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 meletakan kewajiban
untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai
berikut:

1. Non diskriminasi;

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan, dan;

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam
melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu peran
masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga
pendidikan.

Namun
pada kenyataan, masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya. Bahkan tak
jarang anak dijadiakn sebagai eksploitasi ekonomi dan/ atau seksual, baik yang
dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Tuntutan ekonomi yang semakin
meningkat, membuat sebagian anak yang hidup dikalangan menengah ke bawah harus
putus sekolah. Dengan alasan orang tua yang tidak memiliki biaya yang cukup
untuk menyekolahkan anak mereka.

Keadaan
seperti inilah yang pada akhirnya membuat anak-anak tersebut memilih bekerja
untuk membantu keuangan keluarga. Padahal sudah jelas dalam undang-undang bahwa
anak dibawah umur, dalam artian anak yang berada pada usia sekolah (7 tahun
sampai 15 tahun) tidak diperbolehkan
bekerja. Hal ini dipertegas dalam pasal
6 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang menyatakan, “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima
belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

Hal
ini juga sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan
Anak        yang menyebutkan
bahwa setiap anak
wajib mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal
ini sejalan dengan pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapatkan pendidikan danmemperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Perlindungan
hak anak untuk memperoleh pendidikan pun diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang
menyebutkan ”setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu”.

Adapun
jalur pendidikan yang bisa diperoleh oleh seorang anak, yaitu melalui jalur
pendidikan formal, pendidikan in-formal, dan pendidikan non- formal. Seperti
yang ada pada penjelasan pasal 14 Undang-Undang No 20/2003

tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan, ”jenjang pendidikan formal
terdiri atas pendidikan
dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan tinggi”.

Seorang
anak yang terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, tentu saja tidak sembarangan
bekerja. Ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi
bagi seseorang atau pengusaha yang akan mempekerjakan seorang
anak.
Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pasal 69 (2) disebutkan pengusaha yang mempekerjakan anak
pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan
:

1. izin tertulis dari orang tua atau wali;

2. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

3. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

4. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

5. keselamatan dan kesehatan kerja;

6. adanya hubungan kerja yang jelas; dan

7. menerima upah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Adapun ketentuan atau syarat untuk mempekerjakan anak wajib memenuhi
syarat, antara lain:

1. di bawah pengawasan langsung dari orang tua dan wali;

2. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

3. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental,
sosial, dan waktu sekolah.

Selain
itu juga, adanya perlindungan lain yang diberikan pengusaha/majikan bagi
pekerja, termasuk di dalamnya pekerja anak,yaitu yang berkaitan dengan norma
kerja yang meliputi waktu kerja, mengaso, istirahat (cuti) dan upah.
Perlindungan ini sebagai wujud
pengakuan terhadap hak-hak pekerja
sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan
mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya, sehingga harus diberikan
waktu yang cukup untuk beristirahat

Selain
perlindungan hak-hak yang sudah dijelaskan diatas, pekerja anak juga
berhak mendapatkan pelatihan
kerja. Hal ini
bertujuan agar mereka bisa mengembangkan bakat
serta kemampuan mereka.

Seperti
yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menyebutkan, “pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali,
meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan,
produktivitas, dan kesejahteraan”.

Dimana
hak untuk mendapat pelatihan kerja ini bertujuan untuk melindungi keselamatan
pekerja anak. Melalui pelatihan kerja ini, anak diajarkan bagaimana
mengoperasikan alat-alat rumah   tangga.      Hal ini perlu dilakukan karena kebanyakan
anak yang bekerja sebagai pekerja rumah
tangga berasal dari daerah, yang mungkin tidak pernah berhadapan dengan
barang-barang rumah tangga modern yang kebanyakan dipakai oleh rumah-rumah saat
ini. Sehingga pelatihan kerja ini sangat penting dilakukan guna menjaga
keselamatan kerja mereka

BAB IV

PENUTUP

A.
Kesimpulan

Dari penjelasan dan pemaparan dalam bab
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa HAM telah mengatur setiap perlindungan
terhadap anak, Begitu halnya juga dengan hak anak,
salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan
yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak
asasi tersebut sesuai dengan nilai- nilai pancasila dan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Dan di indonesia sendiri
telah di atur, Seorang anak yang terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan
keluarga, tentu saja tidak sembarangan bekerja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang atau pengusaha yang akan mempekerjakan seorang anak. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pasal 69

dan

UU
Nomor 23/2002 tentang perlindungan Anak, pasal 88 tegas di sebutkan " setiap orang yang mengekploitasi ekonomi
atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain, dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dan atau dendang paling
banyak Rp. 200 Juta ".

Dengan demikian banyaknya
anak yang bekerja dikarnakan masih minim nya ekonomi dalam kehidupan. Dan
sebaik nya Untuk para orang tua yang memiliki anak dibawah umur
namun mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan faktor
ekonomi, sebaiknya mengkaji kembali keuntungan serta kerugian jika mereka
mempekerjakan anak mereka pada tempat yang memiliki kondisi kerja yang tidak
sesuai untuk anak dibawah umur.

Untuk
masyarakat pada umumnya,solidaritas yang tinggi terhadap warga lain disekitar
tempat tinggalnya, dimana masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu daripada
masyarakat yang lainnya, hendaknya mereka memberikan bantuan baik itu berupa
modal usaha maupun dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga
yang kurang mampu agar mereka dapat bersekolah

B.Saran

            Semoga
hasil penulisan dari makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis
khususnya, karena pada dasarnya kita semua adalah seorang yang masih
membutuhkan banyak ilmu dan pengetahuan untuk mengetahui segala hal yang ada di
dalam kehidupan kita, dalam makalah inipun menjelaskan beberapa pendapat pakar
terhadap hukum Ekpolitasi Anak Bekerja di Bawah Umur yang nantinya akan menjadikan referensi
tersendiri bagi para pembaca dalam memaknai Ekpolitasi Anak Bekerja
di Bawah Umur tersebut.

Kemudian pandangan hukum HAM terhadap Ekpolitasi
Anak Bekerja di Bawah Umur yang
terdapat di Negara Indonesia pun mengiringi pemaparan makalah ini, dengan
tujuan untuk membuka wawasan para penbaca tentang pandangan HAM terhadap Ekpolitasi
Anak Bekerja di Bawah Umur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Di kutip dari beberapa sumber... tagpekerja
anak

(http://publikana.com/baca/2009/09/24/eksploitasi-anak-pelanggaran-ham)

http://books.google.co.id/books/about/Pekerja_anak_di_Indonesia.html

UU
PA Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Abu
Huraerah. (2006).Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta :Penerbit Nuansa

BUAT YANG PENGEN MENDOWNLOAN NYA SILAKAN KE SINIDOWNLOAD DISINI KLIK

.

Diposkan oleh
pankga

di
02.57

Kirimkan Ini lewat Email

BlogThis!

Berbagi ke Twitter

Berbagi ke Facebook

Label:
KULIAH

Link ke posting ini

Buat sebuah Link

Posting Lebih Baru

Posting Lama

Beranda

BACA JUGA ARTIKEL YANG LAIN DIBAWAH INI DAN JIKA INGIN MEMANGMBIL ARTIKEL TERSEBUT SILAKAN BACA DI DAFTAR ISI TENTANG TATA CARA MENGCOPY DI BLOG ATAU DI WEB

Password RAR Makalah : coba salah satu ya.!silvers1lv3rr1p4nk

JUMLAH PENGUNJUNG PANKGA

194944

DAFTAR ISI BLOG

Daftar Isi
December 2012[13] HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)November 2012[07] Pengertian dan Tujuan KONSTITUSI ( HUKUM KONSTITUSI )[06] PING BOMBER ( PINGR ) BLACKBERRYAugust 2012[23] Aplikasi SMS Hantu Blackberry[18] BB AKTIVASI APLIKASI [11] Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro[06] Pengertian Kriminologi[02] Battery Enhancer (Penghemat Energi Blackberry)[02] Signal Booster (Penguat Sinyal Blackberry)July 2012[29] Game Full Blackberry ( Angry Farm )[27] Cara Menyadap SMS (XL DAN TELKOMSEL)[27] MeterBerry ( Aplikasi Restard Blackberry )[27] Lampu Blackberry LED bentuk Disco ( BLINK )[27] Autotext Di Blackberry (Jingu Smileys Premium)[27] Aplikasi Menjaga Ram Blackberry (Controlbbanel)[26] GAME DOMINO BLACKBERRY[26] Addictive tower defense Game blackberry[18] Demokrasi Dan HAM (Makalah)[15] Perlindungan terhadap Konsumen BPSK[12] KWITANSI DAN PROMISE ATAS TUNJUK (makalah)May 2012[20] Fungsi Pendaftaran Tanah Dan Funsi Sertifikat Hak Atas Tanah[20] FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH[18] HAK ATAS TANAH ( konversi Dalam AGRARIA )[16] Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)[13] PENGERTIAN PENGADILAN TIPIKOR (MAKALAH PENGADILAN TIPIKOR)[11] HUKUM KESEHATAN MAKALAH ( DOKTER DAN PASIEN)[07] MAKALAH ASPEK HUKUM KONSUMEN[07] Makalah HUKUM KESEHATAN ( Makalah Informed consent ATAU Persetujuan Tindakan Kedokteran )April 2012[26] RINGKASAN Hukum Benda dan Hukum Perikatan[23] Pengertian Perjanjian ( RINGKASAN )[20] Hukum Acara Perdata (ringkasan)[20] Pengertian Hukum acara Perdata ( Makalah )[12] MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)[12] Cara Membuat Makalah Yang Baik dan benar[06] Pengertian Hukum Perjanjian Syariah ( Makalah )[03] Prinsip prinsip lembaga Negara[03] Penjelasan dan sejarah Hukum Pidana di indonesia[01] Contoh Kasus pelanggaran HAM[01] Pengertian Hukum DagangMarch 2012[26] Makalah Penyelesaian Sengketa (HUKUM) Pajak[16] MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN[16] Makalah Hukum Lingkungan[15] Aplikasi Ramalan dari Laptop (offline Ramalan)[12] TIPS Merawat Smartphone (Gadget) Touch-Screen[10] Multi Menu Nokia Symbian 3rd[07] Kunci Layar Laptop ( Matrix Screen locker)[06] CHEAT C.S 1.6 COUNTER STRIKE[04] NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)[04] Cheat, code ,Kode GTA san andreas PS 2 AND PC[01] Merawat Baterai Ponsel (Baterai HandPhone)[01] Membuat waktu Shutdown / tidur (TIMER) DI LAPTOP[01] Facebook di laptop Tanpa web (Facebook Messenger)[01] Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )February 2012[29] SITUS MP3 UNTUK HAPE (website mp3 HANDPHONE )[19] SITUS HAPE MENYEDIAKAN KEBUTUHAN HANDPHONE[17] CARA MEMAKAI SERTIFIKAT nokia SYMBIAN 3rd[16] TOP 20 TIPS Tombol di BLACKBERRY[15] Explorer buat Android[15] APLIKASI ANDROID (free 10 Wajib pada andorid)[13] Software Iseng-iseng[13] Membuat Tema Nokia (Theme creator /pic2theme full)[12] CARA MENGETAHUI NOMOR HAPE YANG LUPA[09] CARA Restart atau Reboot BlackBerry[09] KODE RAHASIA HAPE (TIPS HANDPHONE NOKIA AND ALL)[09] CARA MENGATASI BB (BlackBerry) LEMOT[09] Software Jahil Untuk Merusak Layar Monitor windows[07] SMS ONLINE GRATIS DARI WEB[07] Android Messenger seperti BBM[05] APLIKASI JAVA QURAN PHONE ALL (semua HandPhone)[04] Cara Menyadap Sms dan Telepon Handphone[03] Game handphone SEMUA Hape JAVA.[03] Cara Belajar Yang efektif (catatan)[02] Cara Copy Paste Di Website atau Di Blog[01] FLASH SMS s60v 3RD (SMS JAHIL)[01] LOCK APLIKASI PHONE NOKIA 3RD[01] H.A.M TERHADAP ANAK JALANAN[01] MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAKJanuary 2012[31] MY NAME IS RIPANK[31] MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI[31] TENTANG HUKUM ACARA PIDANA[31] PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL[06] TINDAKAN ABORSI (menurut HAM)[05] MAKALAH H.A.M (DEMOKRASI DAN TRANSISI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAM )[05] MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)[05] MAKALAH penegakan HAM di indonesia[05] Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)August 2011[03] EDITOR VIDEO NOKIA 3RDJuly 2011[15] PENGINTAI SMS[08] SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN[07] HUKUM BENDA DALAM PERDATA[07] x 7 IPHONE MERUBAH TAMPILAN MENU NOKIA[06] HUKUM PERKAWINAN[03] BlackBerry JADI MODEM DI WIN XP DAN WIN 7[03] HANDPHONE NOKIA JADI MODEM[02] JBtaskman s60v3 APP (MENJAGA RAM HAPE)[01] MENU ANDROID PADA NOKIA[01] Game Nokia Micropool 320x240 FULL[01] APLIKASI RESTART PADA NOKIAJune 2011[29] PENYADAP PEMBICARAAN pada SYMBIAN 3rd[18] MENU NOKIA IPHONE 3G[14] MERUBAH TAMPILAN MENU DI HANDPHONE (SYMBIAN 3RD)May 2011[31] GAME WORMS SEMUA HANDPHONE[30] Makalah Peradilan Agama[29] Sertifikat nokia x5 e63 e71 6760[29] GAME 4 in 1 games Nokia[29] Penyesalan[29] APLIKASI HANDPHONE ANTI MALING[29] PHOTOBOOK FULL pada Nokia (TAMPILAN DI HANDPHONE MELIHAT PHOTO LEBIH MENARIK)[29] APLIKASI menyembunyikan SMS MASUK[29] hack sertifikat hape nokia[29] Kamus handphone BAHASA indonesia - inggris[Get Code]

Pankga d kupret. Diberdayakan oleh Blogger.

FACEBOOK

Pankga D KupretPIN BB 286202ac

.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571{list-style:none;margin-left:5px!important; margin-bottom:-2px!important;padding:0px;width: 125px;height:25px!important;position: relative;background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) top left repeat-x;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li{padding:0px;margin:0px;/**/float: left;/* */}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a{display:block;width:25px;height: 25px;text-decoration: none;text-indent: -9000px;z-index: 20;position: absolute;padding: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a:hover{background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left bottom;z-index: 2;left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star{left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star:hover{width:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars{left:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars:hover{width:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars{left:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars:hover{width:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars{ left:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars:hover{width:100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars{left: 100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars:hover{width:125px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li.current-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a257{background:url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left center;position: absolute;height: 25px;display: block;text-indent: -9000px;z-index: 1;left: 0px!important;}1 2 3 4 5 4 / 5 - 15 vote(s).

Google pagerank checker powered by mypagerank"

"));

affiliate marketing

Copyright (c) 2011 P.A.N.K.G.A.
Designed by D KUPRET
Phone Reviews

"));

Original textContribute a better translation

P.A.N.K.G.A: HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)

Thu, 16 May 2013 17:30:50 +0000

P.A.N.K.G.A: Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)

Thu, 16 May 2013 17:20:01 +0000

skip to main |
skip to sidebar

P.A.N.K.G.A

CATATAN SEDERHANA

Pages

Beranda
Humor
DAFTAR ISI
Wi-Fi Tips
SMS GRATIS

BAHASA

Select Language▼

JAM INDONESIA

Berlangganan Melalui Email

Feedjit

a.fjfcl74:visited {color: #FCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;} a.fjfcl74:link {color: #CCC; font-size: 1px; font-family: Arial, sans-serif;}Feedjit Live Blog Stats

Populer

NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)
Lama Gak update akhir nya bisa update lagi dikarna kan masih ada kegiatan sekolah.. Sobat sekalian , kali ini saya akan memberikan be...

Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )
  Apakah anda sering merasa bingung untuk mengecek kuota Paket yang anda gunakan ? Kali ini saya akan memberikan Cara Cek Kuota Paket ...

MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)
BAB. I PENDAHULUAN A.     PENGERTIAN. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangka...

MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAK
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang ber...

HUKUM BENDA DALAM PERDATA
HUKUM BENDA , adalah hukum tentang benda yaitu kumpulan segala macam aturan hukum tentang benda yang terdapat di dalam Buku II KUHPer ...

MAKALAH penegakan HAM di indonesia
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah             UUD 1945 merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan k...

<

Kamis, 05 Januari 2012

Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Ekpolitasi
Anak Bekerja di Bawah Umur

Dalam
perspektif UU Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 No.23 tahun 2002 bahwa anak
yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam perlindungan. Dalam
hal ini mereka tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Anak-anak
hanya boleh berada di tiga tempat, yakni rumah, sekolah dan tempat mereka
bermain saja. Apapun alasannya mempekerjakan anak di bawah umur merupakan
perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, UU tentang
Perburuhan dan UU tentang Ketenaga kerjaan. Faktor penyebab
utama munculnya tenaga kerja anak (buruh anak) adalah kemiskinan dan pendidikan Dengan bekerjanya
anak-anak seolah-olah orang tua merasa beruntung padahal sebaliknya karena
dampak yang ditimbulkan dari anak bekerja di bawah umur sangatlah banyak
antaralain pertumbuhan fisik dariapada anak tersebut bisa terhambat,
pertumbuhan emosional dan pertumbuhan sosial serta moral.

Untuk
para orang tua yang memiliki anak dibawah umur namun mereka tidak mampu
menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan faktor ekonomi, sebaiknya mengkaji
kembali keuntungan serta kerugian jika mereka mempekerjakan anak mereka pada
tempat yang memiliki kondisi kerja yang tidak sesuai untuk anak dibawah
umur,seharusnya orang tua tidak memaksakan kehendak mereka untuk mempekerjakan
anak mereka, meski dalam hal ini mempekerjakan anak merupakan hal yang cukup
menguntungkan bagi kelangsungan hidup keluarga, namun para orang tua seharusnya
menyadari bahwa dengan mempekerjakan anak-anak mereka, berarti para orang tua
telah mengorbankan kebebasan serta hak-hak anak.

Untuk
masyarakat pada umumnya,solidaritas yang tinggi terhadap warga lain disekitar
tempat tinggalnya, dimana masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu daripada
masyarakat yang lainnya, hendaknya mereka memberikan bantuan baik itu berupa
modal usaha maupun dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga
yang kurang mampu agar mereka dapat bersekolah.

BAB II

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka kami dapat
merumuskan masalah dalam karya tulis ini, sebagai berikut:

1.      Kajian
HAM tentang pekerja anak ?

2.      Apakah
Pekerja Anak masih jadi masalah di Indonesia ?

3.      Jenis
Dan Betuk Pekerja Anak ?

BAB III

PEMBAHASAN

A.
Tinjauan Pustaka

Pejelasan HAM terhadap anak

Anak
adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita
jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak- hak sebagai manusia
yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki
hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh
merampas hak tersebut.

Pada
hakekatnya Hak asasi Manuisa adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat
dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap
manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Untuk mewujudkan
konsepsi Hak Asasi Manusia masing-masing orang dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, tentu saja konsepsi itu harus dijabarkan dan
dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam sistem
hukum nasional, sehingga
selain Hak Asasi
Manusia tersebut dijamin dan
dilindungi oleh undang-undang juga apabila hak tersebut dilanggar maka akan
terjadi pelanggaran hukum.

Begitu
halnya juga dengan hak anak, salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan
untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan
kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai- nilai
pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Hak
asasi anak diakui
secara universal sebagaimana
tercantum dalam Piagam PBB,
Deklarasi PBB tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia
Tahun 1944 tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak.
Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang   Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child). Bahwa
dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan
bahwa dalam masa kanak-kanak, anak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus.

Sebagai
anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau ILO (International Labour Organization) Indonesia
menghargai, menjungjung tinggi, dan berupaya menerapkan perlindungan Hak asasi
Manusia, termasuk di dalamnya adalah hak anak. Konvensi ILO No 182 Tahun 1999
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui
pada Ketenagakerjaan Internasional ke-87 tanggal 17
Juni 1999 di
Jenewa dan yang
telah diratifikasi oleh
Republik Indonesia dengan Undang-Undang No 1 tahun 2000, merupakan salah
satu Konvensi yang melindungi
hak asasi anak. Konvensi ini
mewajibkan setiap negara anggota
ILO yang telah merativikasinya harus segera melakukan tindakan- tindakan untuk
menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Menurut
Goonesekere dalam Koesparmono (2009: 64) berpendapat bahwa bagi anak untuk
mencapai keadilan bukan hanya harus mendapatkan hak-hak sipil tetapi juga
hak-hak sosial ekonomi atau hak kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa negara
memerlukan sistem sosial dan ekonomi yang efektif sehingga anak-anak tidak
dieksploitasi atau ditempatkan pada keadaan yang tidak menguntungkan.

Namun,
pada kenyataanya jumlah pekerja anak saat ini semakin banyak. Keberadaan
pekerja anak merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berlangsung lama
yang dimulai dari negara-negara Eropa dan kemudian negara berkembang didunia
ketiga termasuk di Indonesia.

Menurut
Tjandraningsih (1995) dalam Mulyadi (2003: 110) mengatakan bahwa

“pekerja
anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya
atau untuk orang lain, dengan membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima
imbalan maupun tidak”.

Dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1951 membedakan
pekerja remaja dan
pekerja anak. Dimana
pekerja remaja adalah mereka yang berada dalam usia 14-18 tahun,
sedangkan pekerja anak adalah mereka yang berusia di bawah 14 tahun. Sedangkan
menurut Badan Pusat Statistik pekerja anak adalah mereka yang berusia 10-14
tahun dan yang bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu
yang lalu dan bekerja untuk meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah
tangga.

Dari
pengertian tersebut, maka yang disebut sebagai pekerja anak adalah mereka   yang
berusia 18 tahun kebawah yang
bekerja   untuk   membantu penghasilan orang tua dan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga.

Banyak
cara penyamaran eksploitsi anak, akan tetapi apapun bentuk yang diambil, semua
di dasarkan pada pemanfaatan kelemahan dan ketidak berdayaan anak-anak.

Terjadinya   eksploitasi
terhadap   anak   adalah
karena   minimnya Perlindungan
terhadap mereka, padahal mereka masih membutuhkan perlindungan.

Faktor
kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga, menjadi salah satu alasan bagi mereka
untuk bekerja. Ditambah lagi posisi pinggiran juga menjadikan mereka hanya
mementingkan bagaimana agar dapat sekedar bertahan hidup saja, akan tetapi
kondisi seperti ini mendatangkan keuntungan bagi prang-orang yang
mengeksploitasi mereka.

Meskipun
perbudakan telah dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum di seluruh dunia,
namun banyak keadaan yang membuat kehidupan dan pekerjaan anak dapat disebut
sebagai mendekati perbudakan. Hal ini mencakup eksploitasi buruh anak-anak,
kerja paksa, penjualan anak-anak, pelacuran yang dipaksakan dan penjualan
manusia, serta penjualan narkotika dengan pelantara anak-anak.

Keberadaan anak
yang bekerja tentunya
harus mendapatkan perhatian, bukan hanya terhadap anak itu
sendiri, melainkan situasi dimana mereka bekerja juga harus mendapatkan
perhatian.           Seperti yang
diungkapkan oleh A Rahman (1997: 67) yang menyebutkan,

”yang perlu mendapatkan perhatian
bukanlah kenyataan bahwa mereka itu bekerja, akan tetapi situasi kerja mereka
itulah yang menjadi ukuran eksploitasi.”

Dari
pendapat diatas, pemilihan situasi kerja sebagai salah satu yang juga harus
mendapatkan perhatian bagi perlindungan anak, karena situasi kerja anak mungkin
dapat membahayakan kesehatan tubuh dan kesehatan mental serta nilai moral
mereka.

Pekerjaan
anak ini merugikan anak dan dapat mencegah ia menjadi orang dewasa biasa. Oleh
karena itu, pekerjaan anak semacam ini harus ditolak baik dengan alasan
perikemanusiaan maupun dengan alasan tidak menguntungkan. Di pandang dari sudut
pendidikan, anak masih harus bersekolah sampai umur empat belas tahun, yang
kira-kira sampai sekolah menengah pertama

Larangan terhadap
pekerjaan anak terdapat
pada Undang-Undang Kerja pada pasal 2
yang menetapkan bahwa

”anak tidak    boleh   menjalankan pekerjaannya”.

Sejalan dengan penjelasan pada pasal tersebut, Larangan
pekerjaan ini maksudnya ialah untuk menjaga kesehatan dan pendidikan anak.
Badan anak masih lemah untuk menjalankan pekerjaan, apalagi pekerjaan yang
berat. Selain itu, larangan pekerjaan anak dihubungkan dengan kewajiban belajar
bagi anak-anak.

Anak-anak
yang terpaksa bekerja       dalam
perspektif Konvensi Hak Anak (KHA)
dikategorikan sebagai            anak-anak yang
membutuhkan perlindungan khusus
(children in need of special protection/CNSP). Anak yang terpaksa pekerja dalam
terminologi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional disebut dengan pekerja anak
(child labour) (Adzkar, 2010: 1).

Anak
dalam situasi khusus (childern in need of special protection/CNSP)
berdasarkan interpretasi hukum
Komite Hak Anak
PBB terdapat      4
(empat) kelompok yaitu:

1. Anak-anak dalam situasi darurat (children in
situation of emergency), yakni pengungsi anak (children refugee) baik pengungsi
lintas negara maupun pengungsi dalam negeri (internally displaced people) dan
anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata (children in situation of
armed conflict).

2.
Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi eksplotasi ekonomi, penyalahgunaan obat (drug
abuse), eksplotasi seksual,
perdagangan anak (trafficking), dan ekploitasi bentuk lainnya.

3.
Anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the Law).

4.
Anak yang berasal dari masyarakat adat dan kelompok minoritas (children from
indigenous people and minorities).

Perlindungan
khusus terhadap anak diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 71 Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002. Pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak:

1. dalam situasi darurat,

2. anak yang berhadapan dengan hukum,

3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,

4. anak terekploitasi secara ekonomi, dan atau
seksual,

5. anak yang diperdagangkan,

6. anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alcohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

7. anak korban penculikan, penjualan dan
perdagangan,

8. anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental,

9. anak penyandang cacat, dan

10.
anak korban perlakuan salah dan pelantara

Anak dalam
situasi pada huruf
(d) diatas dapat
diaktegorikan sebagai pekerja
anak dibawah umur . Oleh sebab itu keberadaan mereka harus mendapatkan
perlindungan khusus dari pemerintah.
Hal ini dapat   dilihat pada pasal
64 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia menyebutkan bahwa:

setiap
anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan
setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu
pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan social, dan mental spiritual.

Perlindungan
khusus bagi anak yang dieksploitasi dilakukan melalui:

1. penyebarluasaan dan/ atau sosialisasi tentang
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;

2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
dan

3. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan,
serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan
eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual.

Jadi,
setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak

2. PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Hak
Azasi Manusia adalah Hak yang dimiliki manusia yang telah di peroleh dan
dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan
masyarakat ( Prof. Miriam Budiarjo 1983
: 120 ).

Itulah
salah satu pendapat yang menyatakan bahwa Hak Azasi Manusia harus di miliki
oleh setiap manusia yang hidup di bumi ini tanpa melihat jenis kelamin
,keturunan, suku, bangsa, kaya, miskin semuanya memiliki hak yang sama ketika
mereka lahir ke dunia.

Pertanyaannya
adalah apakah Hak itu telah di rasakan oleh semua manusia atau belum..... ?
khususnya di Indonesia yang telah memiliki beberapa Undang-undang tentang
Hak-hak setiap warga negara bahkan dalam dasar negara pun Hak-hak itu telah
dicantumkan.

Mari
kita lihat bersama kemiskinan, kelaparan, anak terlantar apakah mereka telah
merasakan Hak-hakmya sebagai warga negara yang memang harus di lindungi dan
dipelihara oleh negara ( UUD 45 ) . Pekerja Anak ( Child Labour ) adalah sebuah istilah untuk
memperkerjakan anak kecil/ anak dibawah umur, istilah ini memiliki
pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau
pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanan, kesehatan dan
prospek masa depannya.

Pekerja
Anak masih jadi masalah di Indonesia dari data statistik, sekira 6 % anak
Indonesia usia 10-14 tahun, atau tak kurang dari 1,6 juta anak jadi bagian dari
angkatan kerja.Data Organisasi Buruh Internasional ( ILO ) lebih heboh lagi .
di Indonesia diperkirakan lebih dari 4,2 juta anak terlibat dalam pekerjaan
berbahaya atau berisiko tinggi. Sekira 1,5 juta diantaranya adalah anak
perempuan. Sedangkan data hasil survei niversitas Indonesia dan Program
Penghapusan Buruh Anak ILO, mengungkap, dari sekira 2,6 juta Pembantu Rumah
Tangga ( PRT ) di ndonesia saat ini, 34,83 % diantaranya ank-anak, dan 93 %
diantaranya adalah anak perempuan. Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenaga kerjaan, di sebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusaha
dibawah 18 tahun. Mereka boleh di pekerJakan asal ada izin dari orang tua dan
bekerja maksimal 3 jam sehari, itu berarti jika hak-hak anak diabaikan dan
mereka bekerja lebih dari 3 jam sehari, sudah tentu bentuk Eksploitasi Anak dan
merupakan salah satu betuk pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Dalam
UU Nomor 23/2002 tentang perlindungan Anak, pasal 88 tegas di sebutkan " setiap orang yang mengekploitasi ekonomi
atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain, dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dan atau dendang paling
banyak Rp. 200 Juta ".

Karena
tidak ditegakan dengan baik, maka banyak orangtua /masyarakat mengabaikannya,
faktor Ekonomi dan kemiskinan jadi alasan orang tua mempekerjakan anak,faktor
ini pula yang jadi sebab utama Hak anak -anak itu menjadi terabaikan.

Pekerja
Anak ( Child Labour ) adalah sebuah
istilah untuk memperkerjakan anak kecil/ anak
di bawah umur

UU
Nomor 23/2002 tentang perlindungan Anak, pasal 88 tegas di sebutkan "
setiap orang yang mengekploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara
selama 10 tahun dan atau dendang paling banyak Rp. 200 Juta ".

3 .Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja Rumah Tangga Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional

Beberapa
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dari
eksplotasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan keterlibatan dalam konflik
bersenjata atau dikenal
dengan bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk bagai anak diatur baik dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, maupun undang-undang lainnya yang berhubungan
dengan perlindungan anak

Seharusnya
seorang anak itu tidak diperuntukan untuk bekerja. Apalagi anak yang masih di
bawah umur seperti yang sudah dijelaskan diatas. Seorang anak mempunyai hak
untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Bertitik tolak dari konsepsi
perlindungan anak yang utuh,
menyeluruh, dan komprehensif
untuk memperoleh haknya, maka dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 meletakan kewajiban
untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai
berikut:

1. Non diskriminasi;

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan, dan;

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam
melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu peran
masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga
pendidikan.

Namun
pada kenyataan, masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya. Bahkan tak
jarang anak dijadiakn sebagai eksploitasi ekonomi dan/ atau seksual, baik yang
dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Tuntutan ekonomi yang semakin
meningkat, membuat sebagian anak yang hidup dikalangan menengah ke bawah harus
putus sekolah. Dengan alasan orang tua yang tidak memiliki biaya yang cukup
untuk menyekolahkan anak mereka.

Keadaan
seperti inilah yang pada akhirnya membuat anak-anak tersebut memilih bekerja
untuk membantu keuangan keluarga. Padahal sudah jelas dalam undang-undang bahwa
anak dibawah umur, dalam artian anak yang berada pada usia sekolah (7 tahun
sampai 15 tahun) tidak diperbolehkan
bekerja. Hal ini dipertegas dalam pasal
6 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang menyatakan, “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima
belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

Hal
ini juga sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan
Anak        yang menyebutkan
bahwa setiap anak
wajib mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal
ini sejalan dengan pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapatkan pendidikan danmemperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Perlindungan
hak anak untuk memperoleh pendidikan pun diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang
menyebutkan ”setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu”.

Adapun
jalur pendidikan yang bisa diperoleh oleh seorang anak, yaitu melalui jalur
pendidikan formal, pendidikan in-formal, dan pendidikan non- formal. Seperti
yang ada pada penjelasan pasal 14 Undang-Undang No 20/2003

tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan, ”jenjang pendidikan formal
terdiri atas pendidikan
dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan tinggi”.

Seorang
anak yang terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, tentu saja tidak sembarangan
bekerja. Ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi
bagi seseorang atau pengusaha yang akan mempekerjakan seorang
anak.
Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pasal 69 (2) disebutkan pengusaha yang mempekerjakan anak
pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan
:

1. izin tertulis dari orang tua atau wali;

2. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

3. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

4. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

5. keselamatan dan kesehatan kerja;

6. adanya hubungan kerja yang jelas; dan

7. menerima upah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Adapun ketentuan atau syarat untuk mempekerjakan anak wajib memenuhi
syarat, antara lain:

1. di bawah pengawasan langsung dari orang tua dan wali;

2. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

3. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental,
sosial, dan waktu sekolah.

Selain
itu juga, adanya perlindungan lain yang diberikan pengusaha/majikan bagi
pekerja, termasuk di dalamnya pekerja anak,yaitu yang berkaitan dengan norma
kerja yang meliputi waktu kerja, mengaso, istirahat (cuti) dan upah.
Perlindungan ini sebagai wujud
pengakuan terhadap hak-hak pekerja
sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan
mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya, sehingga harus diberikan
waktu yang cukup untuk beristirahat

Selain
perlindungan hak-hak yang sudah dijelaskan diatas, pekerja anak juga
berhak mendapatkan pelatihan
kerja. Hal ini
bertujuan agar mereka bisa mengembangkan bakat
serta kemampuan mereka.

Seperti
yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menyebutkan, “pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali,
meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan,
produktivitas, dan kesejahteraan”.

Dimana
hak untuk mendapat pelatihan kerja ini bertujuan untuk melindungi keselamatan
pekerja anak. Melalui pelatihan kerja ini, anak diajarkan bagaimana
mengoperasikan alat-alat rumah   tangga.      Hal ini perlu dilakukan karena kebanyakan
anak yang bekerja sebagai pekerja rumah
tangga berasal dari daerah, yang mungkin tidak pernah berhadapan dengan
barang-barang rumah tangga modern yang kebanyakan dipakai oleh rumah-rumah saat
ini. Sehingga pelatihan kerja ini sangat penting dilakukan guna menjaga
keselamatan kerja mereka

BAB IV

PENUTUP

A.
Kesimpulan

Dari penjelasan dan pemaparan dalam bab
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa HAM telah mengatur setiap perlindungan
terhadap anak, Begitu halnya juga dengan hak anak,
salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan
yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak
asasi tersebut sesuai dengan nilai- nilai pancasila dan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Dan di indonesia sendiri
telah di atur, Seorang anak yang terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan
keluarga, tentu saja tidak sembarangan bekerja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang atau pengusaha yang akan mempekerjakan seorang anak. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pasal 69

dan

UU
Nomor 23/2002 tentang perlindungan Anak, pasal 88 tegas di sebutkan " setiap orang yang mengekploitasi ekonomi
atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain, dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dan atau dendang paling
banyak Rp. 200 Juta ".

Dengan demikian banyaknya
anak yang bekerja dikarnakan masih minim nya ekonomi dalam kehidupan. Dan
sebaik nya Untuk para orang tua yang memiliki anak dibawah umur
namun mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan faktor
ekonomi, sebaiknya mengkaji kembali keuntungan serta kerugian jika mereka
mempekerjakan anak mereka pada tempat yang memiliki kondisi kerja yang tidak
sesuai untuk anak dibawah umur.

Untuk
masyarakat pada umumnya,solidaritas yang tinggi terhadap warga lain disekitar
tempat tinggalnya, dimana masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu daripada
masyarakat yang lainnya, hendaknya mereka memberikan bantuan baik itu berupa
modal usaha maupun dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga
yang kurang mampu agar mereka dapat bersekolah

B.Saran

            Semoga
hasil penulisan dari makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis
khususnya, karena pada dasarnya kita semua adalah seorang yang masih
membutuhkan banyak ilmu dan pengetahuan untuk mengetahui segala hal yang ada di
dalam kehidupan kita, dalam makalah inipun menjelaskan beberapa pendapat pakar
terhadap hukum Ekpolitasi Anak Bekerja di Bawah Umur yang nantinya akan menjadikan referensi
tersendiri bagi para pembaca dalam memaknai Ekpolitasi Anak Bekerja
di Bawah Umur tersebut.

Kemudian pandangan hukum HAM terhadap Ekpolitasi
Anak Bekerja di Bawah Umur yang
terdapat di Negara Indonesia pun mengiringi pemaparan makalah ini, dengan
tujuan untuk membuka wawasan para penbaca tentang pandangan HAM terhadap Ekpolitasi
Anak Bekerja di Bawah Umur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Di kutip dari beberapa sumber... tagpekerja
anak

(http://publikana.com/baca/2009/09/24/eksploitasi-anak-pelanggaran-ham)

http://books.google.co.id/books/about/Pekerja_anak_di_Indonesia.html

UU
PA Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Abu
Huraerah. (2006).Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta :Penerbit Nuansa

BUAT YANG PENGEN MENDOWNLOAN NYA SILAKAN KE SINIDOWNLOAD DISINI KLIK

.

Diposkan oleh
pankga

di
02.57

Kirimkan Ini lewat Email

BlogThis!

Berbagi ke Twitter

Berbagi ke Facebook

Label:
KULIAH

Link ke posting ini

Buat sebuah Link

Posting Lebih Baru

Posting Lama

Beranda

BACA JUGA ARTIKEL YANG LAIN DIBAWAH INI DAN JIKA INGIN MEMANGMBIL ARTIKEL TERSEBUT SILAKAN BACA DI DAFTAR ISI TENTANG TATA CARA MENGCOPY DI BLOG ATAU DI WEB

Password RAR Makalah : coba salah satu ya.!silvers1lv3rr1p4nk

JUMLAH PENGUNJUNG PANKGA

194890

DAFTAR ISI BLOG

Daftar Isi
December 2012[13] HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGARA (MAKALAH)November 2012[07] Pengertian dan Tujuan KONSTITUSI ( HUKUM KONSTITUSI )[06] PING BOMBER ( PINGR ) BLACKBERRYAugust 2012[23] Aplikasi SMS Hantu Blackberry[18] BB AKTIVASI APLIKASI [11] Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro[06] Pengertian Kriminologi[02] Battery Enhancer (Penghemat Energi Blackberry)[02] Signal Booster (Penguat Sinyal Blackberry)July 2012[29] Game Full Blackberry ( Angry Farm )[27] Cara Menyadap SMS (XL DAN TELKOMSEL)[27] MeterBerry ( Aplikasi Restard Blackberry )[27] Lampu Blackberry LED bentuk Disco ( BLINK )[27] Autotext Di Blackberry (Jingu Smileys Premium)[27] Aplikasi Menjaga Ram Blackberry (Controlbbanel)[26] GAME DOMINO BLACKBERRY[26] Addictive tower defense Game blackberry[18] Demokrasi Dan HAM (Makalah)[15] Perlindungan terhadap Konsumen BPSK[12] KWITANSI DAN PROMISE ATAS TUNJUK (makalah)May 2012[20] Fungsi Pendaftaran Tanah Dan Funsi Sertifikat Hak Atas Tanah[20] FUNGSI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH[18] HAK ATAS TANAH ( konversi Dalam AGRARIA )[16] Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (Makalah hukum konsumen)[13] PENGERTIAN PENGADILAN TIPIKOR (MAKALAH PENGADILAN TIPIKOR)[11] HUKUM KESEHATAN MAKALAH ( DOKTER DAN PASIEN)[07] MAKALAH ASPEK HUKUM KONSUMEN[07] Makalah HUKUM KESEHATAN ( Makalah Informed consent ATAU Persetujuan Tindakan Kedokteran )April 2012[26] RINGKASAN Hukum Benda dan Hukum Perikatan[23] Pengertian Perjanjian ( RINGKASAN )[20] Hukum Acara Perdata (ringkasan)[20] Pengertian Hukum acara Perdata ( Makalah )[12] MAKALAH AGRARIA ( Landreform makalah)[12] Cara Membuat Makalah Yang Baik dan benar[06] Pengertian Hukum Perjanjian Syariah ( Makalah )[03] Prinsip prinsip lembaga Negara[03] Penjelasan dan sejarah Hukum Pidana di indonesia[01] Contoh Kasus pelanggaran HAM[01] Pengertian Hukum DagangMarch 2012[26] Makalah Penyelesaian Sengketa (HUKUM) Pajak[16] MAKALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN[16] Makalah Hukum Lingkungan[15] Aplikasi Ramalan dari Laptop (offline Ramalan)[12] TIPS Merawat Smartphone (Gadget) Touch-Screen[10] Multi Menu Nokia Symbian 3rd[07] Kunci Layar Laptop ( Matrix Screen locker)[06] CHEAT C.S 1.6 COUNTER STRIKE[04] NEED FOR SPEED MOST WANTED (CHEAT ALL PC dan PS2)[04] Cheat, code ,Kode GTA san andreas PS 2 AND PC[01] Merawat Baterai Ponsel (Baterai HandPhone)[01] Membuat waktu Shutdown / tidur (TIMER) DI LAPTOP[01] Facebook di laptop Tanpa web (Facebook Messenger)[01] Cara Cek Kuota Paket Internet (XL,AXIA,3,IM2 dan Telkomsel )February 2012[29] SITUS MP3 UNTUK HAPE (website mp3 HANDPHONE )[19] SITUS HAPE MENYEDIAKAN KEBUTUHAN HANDPHONE[17] CARA MEMAKAI SERTIFIKAT nokia SYMBIAN 3rd[16] TOP 20 TIPS Tombol di BLACKBERRY[15] Explorer buat Android[15] APLIKASI ANDROID (free 10 Wajib pada andorid)[13] Software Iseng-iseng[13] Membuat Tema Nokia (Theme creator /pic2theme full)[12] CARA MENGETAHUI NOMOR HAPE YANG LUPA[09] CARA Restart atau Reboot BlackBerry[09] KODE RAHASIA HAPE (TIPS HANDPHONE NOKIA AND ALL)[09] CARA MENGATASI BB (BlackBerry) LEMOT[09] Software Jahil Untuk Merusak Layar Monitor windows[07] SMS ONLINE GRATIS DARI WEB[07] Android Messenger seperti BBM[05] APLIKASI JAVA QURAN PHONE ALL (semua HandPhone)[04] Cara Menyadap Sms dan Telepon Handphone[03] Game handphone SEMUA Hape JAVA.[03] Cara Belajar Yang efektif (catatan)[02] Cara Copy Paste Di Website atau Di Blog[01] FLASH SMS s60v 3RD (SMS JAHIL)[01] LOCK APLIKASI PHONE NOKIA 3RD[01] H.A.M TERHADAP ANAK JALANAN[01] MAKALAH HAM KEKERASAN TERHADAP ANAKJanuary 2012[31] MY NAME IS RIPANK[31] MAKALAH HAM , NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI[31] TENTANG HUKUM ACARA PIDANA[31] PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL[06] TINDAKAN ABORSI (menurut HAM)[05] MAKALAH H.A.M (DEMOKRASI DAN TRANSISI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAM )[05] MAKALAH HAM (pelanggaran HAM yang terjadi di Mesuji)[05] MAKALAH penegakan HAM di indonesia[05] Makalah HAM (anak bekerja di bawah umur)August 2011[03] EDITOR VIDEO NOKIA 3RDJuly 2011[15] PENGINTAI SMS[08] SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN[07] HUKUM BENDA DALAM PERDATA[07] x 7 IPHONE MERUBAH TAMPILAN MENU NOKIA[06] HUKUM PERKAWINAN[03] BlackBerry JADI MODEM DI WIN XP DAN WIN 7[03] HANDPHONE NOKIA JADI MODEM[02] JBtaskman s60v3 APP (MENJAGA RAM HAPE)[01] MENU ANDROID PADA NOKIA[01] Game Nokia Micropool 320x240 FULL[01] APLIKASI RESTART PADA NOKIAJune 2011[29] PENYADAP PEMBICARAAN pada SYMBIAN 3rd[18] MENU NOKIA IPHONE 3G[14] MERUBAH TAMPILAN MENU DI HANDPHONE (SYMBIAN 3RD)May 2011[31] GAME WORMS SEMUA HANDPHONE[30] Makalah Peradilan Agama[29] Sertifikat nokia x5 e63 e71 6760[29] GAME 4 in 1 games Nokia[29] Penyesalan[29] APLIKASI HANDPHONE ANTI MALING[29] PHOTOBOOK FULL pada Nokia (TAMPILAN DI HANDPHONE MELIHAT PHOTO LEBIH MENARIK)[29] APLIKASI menyembunyikan SMS MASUK[29] hack sertifikat hape nokia[29] Kamus handphone BAHASA indonesia - inggris[Get Code]

Pankga d kupret. Diberdayakan oleh Blogger.

FACEBOOK

Pankga D KupretPIN BB 286202ac

.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571{list-style:none;margin-left:5px!important; margin-bottom:-2px!important;padding:0px;width: 125px;height:25px!important;position: relative;background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) top left repeat-x;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li{padding:0px;margin:0px;/**/float: left;/* */}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a{display:block;width:25px;height: 25px;text-decoration: none;text-indent: -9000px;z-index: 20;position: absolute;padding: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li a:hover{background: url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left bottom;z-index: 2;left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star{left: 0px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.one-star:hover{width:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars{left:25px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.two-stars:hover{width:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars{left:50px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.three-stars:hover{width:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars{ left:75px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.four-stars:hover{width:100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars{left: 100px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 a.five-stars:hover{width:125px;}.star-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a2571 li.current-rating853474234206409b11490eacea70965ad2fc9f05754d5b02465d6ca32dac437c0865c9d2f95de2c94837a257{background:url(http://www.mypagerank.net/services/starrating/alt_star1.gif) left center;position: absolute;height: 25px;display: block;text-indent: -9000px;z-index: 1;left: 0px!important;}1 2 3 4 5 4 / 5 - 15 vote(s).

Google pagerank checker powered by mypagerank"

"));

affiliate marketing

Copyright (c) 2011 P.A.N.K.G.A.
Designed by D KUPRET
Phone Reviews

"));
Ads By Clicksor

Original textContribute a better translation

P.A.N.K.G.A: SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN

Thu, 16 May 2013 15:41:20 +0000

Image copy: http://4.bp.blogspot.com/-9ub6zJdoD8A/ThfirMaO4yI/AAAAAAAAAEk/87g4MT_eSAk/s320/sURAT KUASA.jpg